SAPA – Karakteristik kemiskinan di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari dua aspek pokok, yaitu ciri-ciri atau indikator kemiskinan dan penyebab kemiskinan. Terdapat tiga dimensi kemiskinan meliputi : dimensi ekonomi, sosial dan fisik dan masing-masing dimensi terdiri dari beberapa aspek.
Pada tingkat Kabupaten, yang terbanyak adalah sebagian besar bekerja berada di sektor pertanian dengan status pekerjaan sebagai buruh tani yang sewaktu-waktu bisa menganggur (44,48% RTS), disusul di sektor perdagangan (11,57% RTS), industri (4,57%), bangunan (4,46% RTS), penerima pendapatan (24,44%) dan lain-lain sebesar (10,53%). Jumlah “lain-lain” tersebut belum diketahui secara pasti apakah “lain-lain” itu berarti penganggur atau setengah penganggur atau pekerja lain.
Penyebab kemiskinan ini menggunakan pendekatan kombinasi kultural dan struktural. Untuk pendekatan kultural digunakan tingkat analisis masyarakat, yakni dengan mengkaji integrasi penduduk miskin dengan lembaga lokal masyarakat. Sedang untuk pendekatan struktural dilihat dari proporsionalitas atau keberpihakan terhadap penduduk miskin terkait kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan selama ini.
Terdapat tiga faktor penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu faktor individu yang bersangkutan, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor alamiah. Masing-masing adalah sebagai berikut :
1. Faktor individu yang bersangkutan karena malas, tidak memiliki pengalaman, tidak mempunyai modal dan keterampilan yang rendah.
2. Faktor kebijakan Pemerintah meliputi pendapatan yang rendah, tidak adanya lapangan kerja, harga sembako tinggi, pendidikan mahal, sarana dasar kurang serta mahalnya biaya jasa.
3. Faktor alamiah (perjalanan waktu) mencakup adanya bencana keluarga, jompo serta bencana alam.
Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis, yaitu :
1. Belum terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan dan sinergi antar pelaku ( pemerintah, dunia usaha, Masyarakat Madani);
2. Belum optimalnya Pendataan, pendanaan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antar instansi pemerintah pusat dan daerah masih lemah;
4. Kemitraan dan kerja sama antar kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerja sama dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal.
Oleh : Surahmat Korda SAPA Kabupaten Ciamis
Terkait lainnya: