Partisipasi

Dari Desa Bangun Subang

Sejak era reformasi dan desentralisasi, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah mulai menguat. Walaupun demikian, keinginan saja tidak cukup, akan tetapi harus dibarengi dengan aksi konkrit untuk mewujudkan hal tersebut. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi di Kabupaten Subang, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah daerah menyadari bahwa untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut, tidak hanya dengan menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat, akan tetapi juga mendorong desa sebagai basis utama dalam menggerakan perubahan-perubahan tersebut. Sejak tahun 2007, pemerintah daerah menginisiasi kebijakan pembangunan yang mengambil tajuk Desa Mandiri Gotong Royong. Inisiasi kebijakan pembangunan yang berbasis pada desa dipilih bukan hanya karena kecenderungan arah pembangunan yang marak dilakukan di berbagai daerah selama ini, akan tetapi didasarkan pada pengalaman nyata yang pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Wakil Bupati Subang Bapak Ojang Suhandi menyatakan bahwa pada era sekitar tahun enam puluhan, ketika kondisi negara belum terlalu mapan baik dalam sistem perencanaan pembangunan, masyarakat desa mampu membangun sendiri fasilitasfasilitas publik seperti sekolah, balai desa, dan lapangan olah raga tanpa bantuan pemerintah. Ironisnya saat ini banyak sekali program dana lokasi anggaran ke desa baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintan daerah akan tetapi masyarakat desa belum sejahtera, bahkan ada kecenderungan bahwa penduduk desa semakin miskin dan hanya dijadikan sebagai objek dari kebijakan pembangunan.

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Subang juga menyadari bahwa kebijakan Desa Mandiri Gotong Royong pun akan mengalami nasib yang sama dengan kebijakan pembangunan sebelumnya jika tidak dilakukan langkah-langkah inovasi dalam melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki mekanisme perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, mengintegrasikan program dan kegiatan antar sektor (SKPD) untuk menyelesaikan permasalahan di desa secara integratif, serta mengefektifkan anggaran pembangunan yang disalurkan ke desa untuk memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang perlu dilakukan agar kebijakan dan program pembangunan lebih efektif adalah dengan mengubah indikator keberhasilan pembangunan yang selama ini bersifat administratif menjadi indikator pembangunan yang berorientasi pada hasil dan target kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk indikator pendidikan bukan hanya tentang berapa fasilitas pendidkan yang berada di desa, akan tetapi berapa banyak penduduk di suatu desa yang mampu melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Indikator keberhasilan pembangunan desa tersebut dikembangkan sesuai dengan masing-masing sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi. beberapa indikator membutuhkan kerja sama lintas SKPD bahkan juga lintas pelaku dalam mencapai hal tersebut, misalnya dalam pengentasan kemiskinan.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan Desa Mandiri Gotong Royong adalah memberikan otonomi kepada pemerintah desa dalam menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Subang mulai meningkatkan alokasi anggaran pembangunan di desa sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan atau kendala yang dihadapi di suatu desa melalui Bantuan Keuangan untuk Desa yang melengkapi dana ADD (alokasi dana desa) yang dianggarkan setiap tahunnya. Saat ini alokasi dana BKUD yang diberikan oleh pemerntah daerah pada desa berkisar antara 230-250 juta. Saat ini, memang belum seluruh desa di Kabupaten Subang dimasukkan dalam Program Desa Mandiri Gotong Royong, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penganggaran di tingkat daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan Program Desa Mandiri Gotong Royong dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2010 Program Desa Mandiri Gotong Royong dilakukan di 31 desa /kelurahan, dan pada tahun 2011 ditargetkan dilakukan di 60 desa/kelurahan. Salah satu kendala yang juga dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program ini adalah kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola bantuan keuangan tersebut, agar tidak hanya dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan tetapi juga mampu mempertanggung-jawabkan pengelolaan anggaran tersebut secara administratif. Hal ini penting diperhatikan karena jika kapasitas pemerintah desa tidak ditingkatkan, maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunannya dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Walaupun usia pelaksanaan program ini masih cukup pendek dan memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, namun program ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam meningkatkan swadaya masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Misalnya swadaya masyarakat dalam pembangunan gedung sekolah dan gelanggang olah raga di masing-masing desa. Diharapkan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di tingkat desa secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah akan meningkatkan aktivitas ekonomi maupun kegiatan masyarakat yang lebih mengarah pada peningkatan produktivitas masyarakat. Pengembangan desa mandiri ini juga dilakukan untuk menekankan pengembangan potensi unggulan yang dimiliki desa seperti kebijakan satu desa satu produkunggulan.

Salah satu terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Subang adalah melakukan Saba Desa atau kunjungan ke desa untuk mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah di desa. Saba desa yang dilakukan di Kabupaten Subang sedikit berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh berbagai daerah lain di Indonesia. Saba Desa memadukan pendekatan sosialisasi, pengawasan atau pemantauan, sekaligus juga menggali permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat desa, serta melakukan transfer pengetahuan dan informasi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah daerah dimaksudkan agar terjadi kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah daerah terhadap suatu kebijakan atau program, sehingga mengurangi penyimpangan atau penyalahgunaan suatu kebijakan dan program ditingkat desa. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang menduduki jabatan eselon 2-4 setiap hari Jumat dan harus menginap di desa. Hasil kunjungan dari Saba desa tersebut dipresentasikan dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan SKPD yang dipimpin langsung oleh Bupati. Hasil tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menetapkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan serta melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.

Diawal pelaksanaan kegiatan ini memang sempat menyulitkan aparatur pemerintah daerah yang ditugaskan ke desa, apalagi desa-desa yang cukup jauh dijangkau dari pusat pemerintahan serta mengorbankan waktu untuk keluarga. Walaupun demikian, kegiatan ini tetap dilakukan dengan menggilir aparatur pemeringah daerah yang berasal dari berbagai eselon sesuai dengan tema atau permasalahan yang dihadapi oleh desa. Wakil Bupati Subang menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan pada awalnya memang menghadapi tantangan karena perubahan-perubahan yang dilakukan tidak hanya pada sistem dan metode akan tetapi juga pola pikir dari aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Subang yang juga sekaligus sebagai Ketua TKPKD mengharapkan pada daerah kabupaten/kota yang ingin melakukan perubahan agar tidak takut mengambil resiko dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, aspek yang kedua adalah manajemen pemerintah daerah harus didasarkan pada target pencapaian kesejahteraan masyarakat, melakukan koordinasi dan integrasi kebijakan dan program secara reguler agar anggaran pembangunan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat.

Terbaru

KEMISKINAN TERTINGGI DI JABAR, MENSOS TEGASKAN BUTUH STRATEGI KOMPREHENSIF

KEMISKINAN TERTINGGI DI JABAR, MENSOS TEGASKAN BUTUH STRATEGI KOMPREHENSIF

SAPA INDONESIA - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan...
PEMKAB KULON PROGO RUMUSKAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN

PEMKAB KULON PROGO RUMUSKAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa...
PEMKAB LAUNCHING SID DAN SIK, PENILAIAN TERHADAP GUNUNGKIDUL SELAMA INI DIANGGAP KONTRADIKTIF

PEMKAB LAUNCHING SID DAN SIK, PENILAIAN TERHADAP GUNUNGKIDUL SELAMA INI DIANGGAP KONTRADIKTIF

SAPA INDONESIA - BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS)...
PERLU PEMETAAN UNTUK MAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DI TIAP DESA

PERLU PEMETAAN UNTUK MAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DI TIAP DESA

SAPA INDONESIA - KABUPATEN Purworejo yang terdiri dari 16 Kecamatan...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia