SAPA – Kemiskinan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara berkembang, terutama negara yang berjumlah penduduk besar. Bagi Indonesia, kemiskinan adalah masalah nasional, sehingga pemerintah berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai program.
Namun, pada umumnya, hasil program belum bisa dikatakan cukup berarti, karena jumlah orang miskin semakin bertambah, bahkan tetap menyisakan masalah,Slogan Waras, Wareg, Wasis dan Mapan papan, merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menanggulangi kemiskinan dikota ini, namun pada kenyataannya angka kemiskinan masih saja belum beranjak dari angka tahun tahun sebelumnya hal ini dikarenakan dalam perencanaannya masih bersifat parsial dan temporer serta tidak saling mendukung antara program satu dengan program yang lainnya, demikian pula peran partisipasi masyarakat dalam upaya ini masih minim, meskipun pada dasarnya media partisipasi telah disediakan dan dilaksanakan disetiap tahunnya, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) .
Maksud dan tujuan diselenggarakan Musrenbang, merupakan sarana masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi merencanakan pembangunan diwilayahnya, namun sayangnya hasil Musrenbang dari tahun ketahun masih terkesan kumpulan daftar keinginan beberapa gelintir elit, sehingga hasilnya belum mampu menjawab problem dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Dengan demikian hasil Musrenbang seharusnya mampu menyentuh dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat terutama kebutuhan dasar simiskin miskin, untuk itu keterlibatan masyarakat miskin dalam proses perencanaan merupakan hak dan keharusan, sebab simiskin itu sendiri yang tahu akan kepentingan dan kebutuhan dasarnya.
Renstra Masyarakat
Untuk itulah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan-TKPK Daerah Kota Surakarta, menginisiasi program “RENSTRA MASYARAKAT” 5 tahunan dengan harapan dari kegiatan renstra tersebut akan melahirkan Dokumen Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelurahan – RPJM-Kel dalam rangka mengoptimalkan dan memfokuskan hasil Musrenbangkel mengarah kepada percepatan penanggulangan kemiskinan, bukan artinya selama ini hasil Musrenbangkel belum mampu menyentuh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tujuan dari program ini lebih menstrukturkan dan memfokuskan hasil agar mampu memberikan dampak untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
Ada 4 tahapan kegiatan dalam menyusun RPJM-Kelurahan, Pertama identifikasi dan pemetaan problem makro tingkat kelurahan, adapun yang dipetakan adalah 5 kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: Kesehatan, Pendidikan, Permukiman, Ekonomi dan Infrastruktur, dalam pemetaan ini juga dijadikan alat validasi data sekunder(data yang ada di Kantor Kalurahan).
Kegiatan ini kita berikan tajuk “Analisis Kemiskinan Partispatif” atau disingkat dengan AKP, sedangkan peserta dari AKP Kelurahan adalah tokoh masyarakat dan keterwakilan organisasi kemasyarakatan yang ada diwilayah kelurahan.
Kedua, Rumusan masalah yang didapatkan dari AKP Kelurahan dikonfirmasi dan diverifikasi pada AKP tingkat RW, dimana dalam AKP RW ini diikuti oleh stakeholders serta warga miskin diwilayah RW, keterlibatan warga miskin didalam AKP RW minimal 50% dari seluruh peserta AKP RW, Ketiga hasil validasi pada kegiatan AKP RW akan didapatkan daftar skala prioritas masalah, yang kemudian diterjemahkan kedalam Daftar Skala Prioritas(DSP) program kegiatan 5 tahunan, sudah barang tentu DSP yang dihasilkan merupakan program kegiatan terkait dengan 5 kebutuhan dasar.
Keempat, DSP program kegiatan tersebut dirumuskan dan didokumentasikan kedalam perencanaan yang berkesinambungan yang akan diimplementasikan selama 5 tahun dan diintegrasikan dengan pelaksanaan Musrenbangkel, sudah barang tentu dokumen yang dituangkan didalam RPJMKel tersebut akan menjadi sah jika dokumen tersebut telah melalui mekanisme Rembug Warga yang diikuti seluruh stakeholder kelurahan.
Sedangkan isi dokumen RPJM Kelurahan tersebut berisikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dan Program kegiatan penanggulangan kemiskinan, adapun program yang dituangkan didalam dokumen tersebut ada dua bagian yaitu, program unggulan dan program penunjang/ non unggulan, yang dimaksud program unggulan adalah program yang mampu menjawab multi problem dan bersifat mendesak yang ada wilayah dikelurahan, sedangkan program penunjang/ non unggulan merupakan sifatnya tidak semendesak program unggulan, namun sangat menunjang keberhasilan program unggulan, selain itu dokumen RPJMKel juga memaparkan kondisi objective selama ini, sejarah, peta masalah, peta stakeholder, potensi ekonomi dan lain sebagainya.
Tkpk kelurahan
Agar dokumen RPJM Kelurahan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka dibutuhkan tim pengawal untuk melakukan monitoring termasuk evaluasi pelaksanaan, untuk mempertahankan konsistensi pelaksanaannya maka TKPK Kota Surakarta sekali lagi meng-inisiasi munculnya TKPK Kelurahan walaupun belum ada kebijakan yang mengatur nya, dengan konsep 4 pilar pengawal strtategi penanggulangan kemiskinan diwilayah kelurahan, adapun pilar pertama adalah ; Seksi Pembangunan LPMK, Fasilitator Kelurahan dan Fasilitator RW, Keterwakilan RT/RW dan yang terakhir adalah keterwakilan Organisasi kemasyarakatan.
Tugas dari TKPK Kelurahan selain melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan RPJM Kelurahan yang telah disepakati, juga melakukan updating data kemiskinan secara berkala, memfasilitasi review tahunan terhadap RPJM Kel yang sedang dijalankan sejauh mana peng-integrasian RPJM Kel dalam MUSRENBANGKEL, dan bersama sama fasling maupun Faskel memfasilatasi masyarakat untuk mengadakan Analisis Kemiskinan Partisipatif sebelum masa RPJM Kel habis masanya, sekaligus melakukan Renstra Masyarakat kedepan.
Sebab pada hakekatnya permasalahan kemiskinan bukan hanya jadi beban pemerintah semata, namun dibutuh partisipasi aktif masyarakat turut memerangi kemiskinan disesuaikan dengan proporsinya, sehingga target mengurangi 50% angka kemiskinan tidak begitu sulit dijangkau pada tahun 2015.
Sumber : Zakaria Korda SAPA Kota Surakarta
Terkait lainnya: