Kesetaraan Gender

Perempuan Juga Berhak Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gunung Kidul

Perempuan bisa ngomong perencanaan pembangunan? Apa bisa? pertanyaan-pertanyaan bernada skeptis tersebut seringkali kita dengar jika berdialog dengan berbagai aparatur pemerintah daerah di Indonesia tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam setiap proses dan tahapan pembangunan. Penyebab utama dari munculnya pertanyaanpertanyaan tersebut adalah kentalnya budaya patriarki dalam sistem sosial kemasyarakatan. Bahkan pelembagaan praktek dan pola pikir budaya patri arki tidak hanya tumbuh subur dalam sistem sosial masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi pola pikir bahkan kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam pemerintahan. Tidak heran jika dalam berbagai proses pembangunan yang dilakukan, peranan atau keterlibatan perempuan masih sangat minim bahkan tidak jarang hanya menjadi pelengkap.

Proses perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten dipandang sangat strategis dalam melibatkan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam musrenbang diawali oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang melakukan pendampingan secara langsung terhadap kelompok perempuan di beberapa desa di Kabupaten Gunung Kidul.

Upaya pendampingan terhadap kelompok perempuan penting dilakukan agar dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, perempuan mampu menyuarakan kepentingannya serta dapat berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan. Tanpa hal tersebut, maka partisipasi perempuan hanya berakhir sebagai pelengkap dari pelaksanaan forum tersebut. Upaya pendampingan terhadap kelompok perempuan dilakukan dalam beberapa tahapan itu peningkatan kapasitas perempuan dalam hal kemampuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dilingkungannya, memahami proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta melakukan pengorganisasian terhadap kelompok perempuan. Upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan mulai diintensifkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2005, dengan diluncurkannya sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Kelompok perempuan juga tidak hanya aktif memperjuangkan kepentingannya pada proses perencanaan reguler yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi juga melalui para wakil rakyat. Dukungan wakil rakyat terhadap upaya jaringan kelompok perempuan semakin kuat, karena pada saat bersamaan telah terbentuk juga kaukus perempuan di DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kaukus perempuan ini bahkan menjadi mitra kelompok perempuan untuk mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perempuan, seperti peraturan daerah tentang Pemberdayan Perempuan & Perlindungan Anak.

Pada tahun 2006, Bappeda Kabupaten Gunung kidul secara tegas mendorong pelibatan perempuan pada pelaksanaan musrenbang di seluruh desa, dan memberikan kesempatan pada utusan dari setiap kelompok perempuan yang berada di kecamatan untuk terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Pada proses ini memang sempat muncul ungkapan yang bersifat skeptis dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tentang keterlibatan perempuan yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, bakul sayuran, atau pun ibu rumah tangga.Walaupun demikian, Bapak Eko Subiantoro selaku Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Kidul sangat yakin dengan melibatkan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil, akan memberikan perubahan dalam perencanaan kegiatan yang selama ini disinyalir tidak banyak mengalami perubahan dan terkesan bersifat pengulangan dari kegiatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Kesempatan yang diberikan oleh Bappeda tidak disiasiakan oleh kelompok perempuan yang konsisten untuk mengusulkan pembenahan terhadap penyediaan air bersih dan pencegahan nyamuk yang menyebabkan wabah demam berdarah. Usulan dari kelompok perempuan akhirnya menjadi prioritas kerja pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Terbaru

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

SAPA INDONESIA - HINGGA Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia...
16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Papua menggelar diskusi...
JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

SAPA INDONESIA - KETUA DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan,...
BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA

MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - DANA desa digulirkan pemerintah sejak 2015....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia