Menyejahterakan Buruh

sapadefault

Pikiran Rakyat (2 Mei 2011) - Menyambut peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebagian buruh di Jawa Barat merayakannya dengan turun ke jalan membawa berbagai tuntutan. Tema utama yang diusung tahun ini adalah masalah SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan outsourcing tenaga kerja (buruh yang dipekerjakan melalui penyedia jasa pekerja/ buruh). Tulisan ini hendak membahas tema kedua, dikaitkan dengan situasi ketenagakerjaan di Jawa Barat saat ini.

Dalam Inforial yang dimuat di Koran Tempo pada 23 Februari 2011, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan bahwa hingga September 2010, jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat sudah mencapai 1.063.213 orang. "...dan prestasi yang dicapai dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun ini patut disyukuri dengan terus berinovasi dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat", ucapnya.

Apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat tentu menggembirakan, sekalipun setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dari berita tersebut. Pertama, darimana angka 1.063.213 itu berasal? Kedua, jika kita asumsikan bahwa angka itu benar, bagaimana kualitas lapangan kerja yang tersedia?

Sebagaimana dikatakan oleh Gubernur Ahmad Heryawan, angka itu adalah capaian selama kurang dari 3 tahun. (lihat tabel).

Dari data tersebut, angka pengangguran memang turun, tetapi hanya 1,28% selama kurun waktu 2 tahun. Ini tidak signifikan. Sementara itu pengangguran terbuka turun 'hanya' sebesar 233.584 orang, dan jumlah penduduk yang bekerja naik sebesar 699.605 orang. Jadi, patut dipertanyakan, darimana angka 1.063.213 itu berasal.

Bagaimana Kualitas Lapangan Kerja yang Tersedia? Apabila kita berbicara mengenai definisi bekerja, menurut BPS, orang yang bekerja selama 1 jam per minggu sudah masuk dalam kelompok bekerja. Ini sangat bisa diperdebatkan. Bagaimana orang bisa hidup (dengan sejahtera) bila bekerja 1 jam per minggu dengan upah minimum? Bila acuannya adalah UMK (Upah Minimum Kota/ Kabupaten) sebesar Rp 1 juta/ bulan, maka besarnya upah per jam adalah Rp 5.780. Bisakah orang hidup selama seminggu dengan Rp 5.780?

 

Kondisi Kerja

Tulisan ini akan memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif kondisi pekerja (termasuk di Jawa Barat ) saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA Pusat Analisis Sosial Bandung - FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan FES (Friedrich Ebert Stiftung) pada 2010 mengenai praktek kerja kontrak dan penyediaan jasa pekerja/buruh industri metal di Indonesia menemukan bahwa sejak disahkannya UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggunaan buruh kontrak dan buruh yang direkrut melalui penyediaan jasa pekerja/ buruh sangat marak terjadi. Di Provinsi Jawa Barat, proporsi buruh tetap sebanyak 44,6%, sedangkan buruh tidak tetap sebesar 55,4%, terdiri dari buruh kontrak (direkrut oleh perusahaan pengguna) sebanyak 31,1% sedangkan buruh yang direkrut melalui penyedia jasa pekerja/buruh sebanyak 24,2%. Ini berarti, proporsi buruh tetap lebih kecil dibandingkan denga buruh tidak tetap.

Penggunaan buruh kontrak dan buruh yang direkrut melalui penyedia jasa pekerja/buruh ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pengambil kebijakan sebab implikasi yang ditimbulkannya bisa sangat serius. Pertama, soal jangka waktu kontrak dan modus pengalihan hubungan kerja. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa perusahaan memPHK buruh yang berstatus tetap, lalu memindahkan hubungan kerja itu kepada PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa pekerja/ Buruh) dan menerima buruh tersebut bekerja kembali tapi statusnya adalah buruh yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja/ buruh. Selain itu, data penelitian ini menunjukkan bahwa 80% buruh kontrak dan buruh yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja/ buruh hanya dikontrak dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian terus menerus diperbaharui kontraknya rata-rata sebanyak 2,5 kali. Di Jawa Barat ditemukan buruh yang dikontrak hingga 15 kali berturut-turut. Kontrak terus-menerus, bagaimanapun juga tentu menimbulkan perasaan tidak aman (tidak ada job security) bagi buruh, sebab pengusaha bisa saja setiap saat memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Bagi buruh dengan upah minimum, tidak diperpanjang kontrak, artinya tidak ada penghasilan, dan putuslah sumber penghidupannya. Kedua, masalah upah dan kesejahteraan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi diskriminasi upah dan kesejahteraan antara buruh tetap dengan buruh kontrak dan buruh yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja/ buruh, meskipun mereka bekerja di tempat yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama. Upah total buruh kontrak lebih rendah 17% dari buruh tetap dan rata-rata upah total buruh yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja/ buruh 26% lebih rendah daripada upah buruh tetap. Dari angka-angka ini, dapat dipastikan, upah yang diterima oleh buruh kontrak dan buruh yang disediakan oleh penyedia jasa pekerja/ buruh, belum mampu mensejahterakan buruh dan keluarganya.

 

Ketenagakerjaan

Mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja jelas bukan pekerjaan mudah. Ini terkait dengan kebijakan pendidikan, industry, investasi, dan keseluruhan kerangka kebijakan ekonomi politik. Perlu koordinasi yang kuat diantara para pengambil kebijakan. Terdengar klise, tetapi sebenarnya disinilah justru inti persoalannya. Menciptakan lapangan kerja bukan semata soal angka; yang lebih penting dari itu adalah menciptakan lapangan kerja yang benar-benar mampu mensejahterakan rakyat.

 

 

2008

2010

  •  Jumlah Penduduk

42.194.869

43 021 826

  • Angkatan Kerja

18.743.979

19.210.000

  • Penduduk yang Bekerja

16.480.395

17.180.000

  • Pengangguran Terbuka

2.263.584

2.030.000

  • % Pengangguran Terhadap angkatan kerja

12, 08%

10,7%

 
 
Ditulis oleh : Rina Herawati
Sumber : akatiga.org

 

Terbaru

KEMISKINAN TURUN TAPI RENTAN MISKIN MASIH BANYAK

KEMISKINAN TURUN TAPI RENTAN MISKIN MASIH BANYAK

SAPA INDONESIA - PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia (UI)...
3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK, KEPALA BPS: SUDAH BAGUS!

3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK, KEPALA BPS: SUDAH BAGUS!

SAPA INDONESIA - MASA pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)...
PEMPROV JATENG BANGUN 568 RUMAH WARGA MISKIN JEPARA

PEMPROV JATENG BANGUN 568 RUMAH WARGA MISKIN JEPARA

SAPA INDONESIA - PEMBANGUNAN rumah tidak layak huni (RTLH)...
DATA KEMISKINAN DIMINTA VALID

DATA KEMISKINAN DIMINTA VALID

SAPA INDONESIA - BUPATI Djoko Nugroho memerintahkan sinkronisasi...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook