Kondisi kemiskinan diperlukan merancang anggaran efektif

BALIGE- Analisis kondisi kemiskinan daerah sangat diperlukan untuk merancang anggaran belanja yang efektif, dengan penyusunan instrumen yang tepat melalui koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

"Berdasarkan analisa kondisi kemiskinan wilayah setempat, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir akan berupaya keras mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat setempat," kata Wakil Bupati Toba Samosir, Liberty Pasaribu di Balige, hari ini.

Sebab, kata dia, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dilakukan secara sistematis,terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat. Program tersebut, lanjutnya, akan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama, yakni perbaikan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta pembangunan yang inklusif.

Strategi yang harus dilakukan, menurut Liberty, dengan mengurangi beban pengeluaran warga, melalui peningkatan kemampuan dan pendapatannya lewat pengembangan jaminan keberlanjutan usaha mikro serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu, kata dia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 77 tanggal 12 April 2011, telah mempersiapkan rumusan strategi kebijakan secara terpadu lintas pelaku, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah berpenduduk 216.801 jiwa tersebut.

Ia menyebutkan, tim koordinasi tersebut bertugas melakukan pengendalian dalam wilayahnya masing-masing, sesuai pedoman yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dikatakannya, berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, pemerintah daerah setempat telah menindak lanjutinya melalui Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 15 tahun 2011 tentang pembentukan tim koordinasi dalam wilayah setempat.

"Hal tersebut, dalam rangka mendukung penguatan substansi penyelenggaraan pertanggung jawaban tim di daerah secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya, terutama dalam manganalisis kondisi kemiskinan daerah untuk merancang anggaran belanja atau pengeluaran yang efektif," kata Liberty.

Editor: PRAWIRA SETIABUDI

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook