Kondisi kemiskinan diperlukan merancang anggaran efektif

BALIGE- Analisis kondisi kemiskinan daerah sangat diperlukan untuk merancang anggaran belanja yang efektif, dengan penyusunan instrumen yang tepat melalui koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

"Berdasarkan analisa kondisi kemiskinan wilayah setempat, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir akan berupaya keras mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat setempat," kata Wakil Bupati Toba Samosir, Liberty Pasaribu di Balige, hari ini.

Sebab, kata dia, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dilakukan secara sistematis,terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat. Program tersebut, lanjutnya, akan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama, yakni perbaikan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta pembangunan yang inklusif.

Strategi yang harus dilakukan, menurut Liberty, dengan mengurangi beban pengeluaran warga, melalui peningkatan kemampuan dan pendapatannya lewat pengembangan jaminan keberlanjutan usaha mikro serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu, kata dia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 77 tanggal 12 April 2011, telah mempersiapkan rumusan strategi kebijakan secara terpadu lintas pelaku, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah berpenduduk 216.801 jiwa tersebut.

Ia menyebutkan, tim koordinasi tersebut bertugas melakukan pengendalian dalam wilayahnya masing-masing, sesuai pedoman yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dikatakannya, berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, pemerintah daerah setempat telah menindak lanjutinya melalui Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 15 tahun 2011 tentang pembentukan tim koordinasi dalam wilayah setempat.

"Hal tersebut, dalam rangka mendukung penguatan substansi penyelenggaraan pertanggung jawaban tim di daerah secara berkelanjutan mengembangkan kapasitasnya, terutama dalam manganalisis kondisi kemiskinan daerah untuk merancang anggaran belanja atau pengeluaran yang efektif," kata Liberty.

Editor: PRAWIRA SETIABUDI

Terbaru

DANA DESA DINILAI BERHASIL MENEKAN URBANISASI

DANA DESA DINILAI BERHASIL MENEKAN URBANISASI

SAPA INDONESIA - PENYALURAN dana desa sejak digulirkan pada...
BANK DUNIA: KEMISKINAN MASIH JADI FENOMENA DI DESA INDONESIA

BANK DUNIA: KEMISKINAN MASIH JADI FENOMENA DI DESA INDONESIA

SAPA INDONESIA - TINGKAT kemiskinan di Indonesia untuk pertama...
TEKAN ANGKA KEMISKINAN, KEMENSOS DORONG PESERTA KUBE JADI USAHAWAN

TEKAN ANGKA KEMISKINAN, KEMENSOS DORONG PESERTA KUBE JADI USAHAWAN

SAPA INDONESIA - PARA pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)...
TURUNKAN KEMISKINAN HINGGA 22 PERSEN, BUPATI TTU TERIMA PENGHARGAAN

TURUNKAN KEMISKINAN HINGGA 22 PERSEN, BUPATI TTU TERIMA PENGHARGAAN

SAPA INDONESIA - BUPATI Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook