Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

NTT DAN STIGMA KEMISKINAN YANG MELEKAT

SAPA INDONESIA - HINGGA saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT masih sangat lekat dengan stigma daerah miskin. Secara jumlah absolut, penduduk miskin NTT pada Maret 2018 sebanyak 1.142.170 orang.

Bandingkan dengan penduduk miskin yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur yang masing-masing daerah tersebut dapat mencapai lebih dari 3,5 juta penduduk miskin.

Akan tetapi, NTT merupakan salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin yang sangat tinggi di negeri ini. Persentase penduduk miskinnya mencapai 21,35 persen dari jumlah total penduduk.

Hal ini berarti sekitar seperlima penduduk yang ada di NTT termasuk dalam kategori penduduk miskin. Dengan demikian bukankah hal yang wajar apabila stigma daerah miskin masih disematkan pada provinsi ini?

Masalah kemiskinan sangat terkait dengan banyak aspek dan juga begitu kompleks (multidimensi). Menyangkut masalah sosial di masyarakat, sarana dan prasarana publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, bahkan juga aspek adat budaya.
Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan ("poverty is pronounced deprivation in well-being").

Sedangkan, kemiskinan menurut Bappenas adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk juga hak untuk berpartisipasi bebas dalam kegiatan sosial-politik dan bermasyarakat.

Perhitungan penduduk miskin di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui pendataan yang disebut dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Konsep kemiskinan yang digunakan BPS dalam pengumpulan datanya adalah dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan) yang diukur dari sisi pengeluaran.

Perhitungan batasan dari sisi pengeluaran tersebut disebut dengan Garis Kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang nilainya berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penelitian Kemiskinan di NTT

Banyak penelitian yang dilakukan oleh para akademisi untuk "memotret" fenomena kemiskinan yang terjadi di NTT. Beberapa penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Widianis (2014), Anggara (2015), dan juga Munthe (2019).

Penelitian Widianis (2014) berjudul, "Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur". Salah satu kesimpulan yang menarik dari penelitian tersebut adalah pangan pokok utama yang dikomsumsi rumah tangga miskin di NTT adalah beras dan jagung.
Konsumsi lauk pauk berupa ikan, daging dan telur masih relatif sedikit. Sedangkan konsumsi rokok lebih besar daripada konsumsi daging dan telur.

Anggara (2015) menggunakan analisis statistik yang lebih kompleks untuk memodelkan data panel kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2004-2013. Pemodelan yang digunakan adalah Generalized Estimating Equation (GEE) dan Generalized Linear Mixed Models (GLMM).

Salah satu kesimpulan penting dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kemiskinan di NTT yaitu faktor pendidikan, ekonomi, dan konsumsi.
Munthe (2019) menggunakan indikator-indikator kemiskinan yang bersumber dari data Potensi Desa (PODES) tahun 2014 untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah desa/kelurahan di NTT. Judul penelitiannya adalah, "Penggerombolan Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menggunakan Algoritma Two Step Cluster (TSC) dan Algortima K-Prototypes".

Peubah yang digunakan dalam penelitian tersebut sebanyak 13 peubah yang terdiri dari 9 peubah numerik dan 4 peubah kategorik. Hasil akhir dari penelitian diperoleh 6 gerombol optimal terbaik berdasarkan indikator kemiskinan yang diteliti.

Gerombol 1, terdiri dari 620 desa/kelurahan, merupakan wilayah-wilayah dengan capaian pembangunan yang rendah berdasarkan indikator kemiskinan yang diteliti dalam penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya persentase keluarga pertanian, rendahnya persentase keluarga pengguna listrik, serta minimnya sarana dan prasarana (pendidikan serta kesehatan) yang ada.

Selain itu, pada gerombol 1 masih terdapat sebanyak 34.19 persen wilayah yang tidak memiliki angkutan umum sama sekali dari total keseluruhan desa/kelurahan pada gerombol ini.

Gerombol 2, terdiri dari 498 desa/kelurahan, memiliki karakteristik yang mirip dengan gerombol 1. Akan tetapi, rasio penerima layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) per 1.000 penduduk pada gerombol 2 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gerombol 1. Selain itu, wilayah-wilayah pada gerombol ini tempat buang air besar sebagian besar keluarganya adalah bukan jamban.

Gerombol 3, terdiri dari 749 desa/kelurahan, memiliki karakteristik yang juga mirip dengan gerombol 1.

Persentase keluarga pertanian yang tinggi, persentase keluarga pengguna listrik rendah, serta rasio sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah.

Gerombol 4, terdiri dari 144 desa/kelurahan, memiliki karakteristik yang berbeda
dengan gerombol-gerombol lainnya yaitu persentase keluarga pertanian yang tinggi, persentase keluarga pengguna listrik rendah, akses ke menuju kantor camat dan kantor Bupati/Walikota jaraknya jauh.

Akan tetapi sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan sudah cukup memadai pada wilayah-wilayah desa/kelurahan yang masuk dalam gerombol ini.
Gerombol 5, terdiri dari 647 desa/kelurahan, juga memiliki karakteristik yang mirip dengan gerombol 1, gerombol 2, dan juga gerombol 3. Perbedaannya adalah persentase keluarga pengguna listrik pada gerombol 5 merupakan yang tertinggi dibanding dengan 3 gerombol lainnya. Selain itu, sumber air untuk minum sebagian besar keluarga pada gerombol 5 seluruhnya adalah bersumber dari mata air.

Gerombol 6, terdiri dari 612 desa/kelurahan, memiliki karakteristik dengan capaian pembangunan yang paling baik dibandingkan dengan gerombol-gerombol lainnya.
Persentase keluarga pertanian yang rendah mengindikasikan berkembangnya sektor lain (perdagangan, industri, jasa, dan sebagainya). Persentase keluarga pengguna listrik tinggi, akses di kantor camat dan Bupati/Walikota jaraknya dekat, sumber air untuk minum sebagian besar keluarga adalah sumur/sumur bor/pompa dan juga ledeng dengan meteran.
Sinergi Pengentasan Kemiskinan

Masalah pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan juga seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus mampu menggulirkan kebijakan yang strategis, melakukan eksekusi program secara efektif dan efisien, melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, serta transparan dalam keterbukaan anggaran dan kinerja kepada publik.

Peran serta akademisi dan lembaga statistik juga sangat penting untuk "memotret" realita kemiskinan yang ada di NTT. Data dan statistik yang tersedia idealnya dapat digunakan secara optimal dalam mengkaji berbagai fenomena kemiskinan di bumi flobamora.

Hasil kajian/penelitian ilmiah tersebut dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat. Peran serta aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendukung setiap program kebijakan yang digulirkan pemerintah.

Semoga dengan sinergi, doa, juga kerja keras semua komponen masyarakat maka NTT "perlahan-lahan" dapat terus melangkah maju dan suatu hari nanti akan mampu keluar dari stigma daerah miskin yang melekat.

Oleh: Andrew Donda Munthe
ASN BPS Kota Kupang/Mahasiswa Pascasarjana IPB Bogor
Sumber: Pos Kupang dot com

Terbaru

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN data menjadi hal yang penting untuk mempercepat...
JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla...
PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...
JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook