SAPA – Pemerintah telah menerapkan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilaunching oleh Presiden SBY. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan secara mendiri dan partisipatif.
Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat tentu juga memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat daerah serta berbagai pihak untuk memberikan jaminan akan keberhasilan dan keberlanjutan program.
Sejalan dengan itu Pemerintah Aceh juga menerapkan program serupa dan mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan hibah dana ke gampong-gampong yang dikenal dengan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG). Leading sektor program ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh. Pemerintah Aceh yang baru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk tetap menggulirkan bantuan keuangan peumakmue gampong dan dibuktikan dengan komitmen yang kuat seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017.
Pengaruh signifikan
Hasil dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penelitian yang dilakukan oleh Aceh Institute dan BPM Aceh menunjukkan bahwa program BKPG berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Aceh. Temuan di lapangan menunjukkan kualitas output yang dihasilkan oleh program BKPG secara rata-rata di atas biaya yang tersedia. Tidaklah salah jika program BKPG ini sepatutnya dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan lagi pada masa mendatang.
Jumlah penduduk miskin di Aceh pada 2012 masih tinggi yang ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran. Kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan gampong dan kelembagaan masyarakat yang belum merata merupakan kondisi lain yang dihadapi hampir semua kabupaten di Aceh. Begitu juga dengan kondisi gampong yang belum mampu membiayai dan mengurus rumah tangganya sendiri karena tidak memiliki sumber pendapatan. Masalah lain yang terjadi adalah sumber daya alam di gampong-gampong yang belum dikelola dengan baik untuk perbaikan hidup masyarakat.
Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan ekonomi yang rumit dan masih menjadi perioritas pemerintah baik secara nasional maupun regional. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2011, prosentase penduduk miskin Aceh masih di kisaran 18,46%. Konflik bersenjata yang berkepanjangan diikuti dengan bencana tsunami telah menyebabkan proses pembanguann daerah ini mengalami beban yang berat. Karenanya proses pembangunan gampong dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan di sektor ekonomi tetap menjadi fokus pemerintah Aceh dalam periode kepemimpinan Zikir yang tertuang dalam RPJM Aceh 2012-2017
Perlu strategi pendukung
Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Aceh, pemerintah Aceh perlu menerapkan strategi-strategi pendukung. Strategi yang tepat dan baik sangat diperlukan untuk menghadapi masalah yang bakal timbul di Aceh setelah berakhirnya konflik dan bencana. Salah satu strategi popular yang sudah dilakukan pemerintah Aceh dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan adalah program pembangunan rumah dhuafa secara massive di seluruh Aceh. Sekali lagi kita acungi jempol dan impressive. Upaya lain adalah komitmen untuk melanjutkan pemberian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang merupakan program yang sangat diapresiasi oleh masyarakat.
Upaya pemerintah Aceh yang lain untuk penanggulangan kemiskinan di atas adalah dengan memperbaiki dan membuka ruas jalan baru yang bernilai ekonomis, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten. Terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Pemerintah Aceh yang baru telah menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur jalan-jalan di pedalaman Aceh. Proyek-proyek ini akan menyerap tenaga kerja yang besar dan melibatkan warga lokal.
Strategi lain adalah dengan refocusing program dan anggaran untuk penciptaan lapangan kerja di tingkat kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota menyiapkan rencana aksi yang cepat dan tepat bagi penanganan masalah pengangguran ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya dengan jalan mengubah rencana-rencana yang tidak strategis yang tidak menyerap tenaga kerja massal kepada rencana strategis yang dapat menyerap tenaga kerja massal.
Selain itu juga dapat diterapkan dengan pelaksanaan strategi penekanan pada program yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, yang dapat membentuk pasar tenaga kerja dan yang dapat melatih tenaga kerja agar dapat mendirikan dan atau memperoleh pekerjaan. Adapun sasaran yang akan dicapai pada kegiatan prioritas ini adalah terselenggaranya pelatihan sebanyak mungkin yang dibutuhkan pencari kerja dan terbentuknya pusat layanan informasi tenaga kerja di tiap kabupaten/kota yang mudah diakses masyarakat.
BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong (Pergub Nomor 10 Tahun 2012). Keseriusan Pemerintah Aceh dengan melanjutkannya program BKPG harus diikuti oleh kerja ekstra dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan pemerintah kabupaten/kota harus kompak menjalankan program-program pengentasan kemiskinan.
Implementasi dari duet program BKPG dan PNPM Mandiri Perdesaan di Aceh terbukti berhasil dan sudah menjadi model Bank Dunia, yang sudah diimplementasikan di berbagai negara seperti Afganistan, Pakistan dan Thailand.
Pengentasan kemiskinan
Parlemen Aceh, Bappeda, dan BPM harus menjadi pengawal utama bagi program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota harus mendapat dukungan dari semua stakeholder pengentasan kemiskinan untuk keberhasilan program tersebut. Media-media lokal juga perlu membantu untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Para pengelola program PNPM dan BKPG juga perlu mendapat masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan mencari dukungan dari semua stakeholder yang terkait lainnya. Tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut keberhasilan akan sulit terlaksana.
Sejauh yang telah dicapai dengan kedua program pemerintah di Aceh di atas, sejujurnya memang masih belum maksimal dan dibutuhkan strategi-strategi percepatan lainnya. Strategi ini akan bisa lebih maksimal lagi bila menggunakan strategi lainnya yang begitu dikenal dalam Islam yaitu zakat. Strategi percepatan ini yang menurut referensi Islam dinyatakan bahwa satu fungsi zakat yang dominan adalah membantu pengentasan kemiskinan.
Bila kita menyaksikan realita di mana penduduk Aceh yang mayoritas Muslim dan prosentase kemiskinan tetap tinggi, namun belum memanfaatkan zakat menjadi satu instrumen penting dalam program penurunan angka kemiskinan adalah menjadi kewajiban Pemerintah Aceh melalui stakeholder yang ada untuk mewujudkannya.
Sumber : Serambi Indonesia Online ( By. Azharuddin Korda Sapa Aceh)
Terkait lainnya: