SAPA – Faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian penilaian tersebut disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu.
Dua hal itu sebagai indikator sangat mempengaruhi keberhasilan terhadap pembangunan kependudukan di masa mendatang, kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Widati, Minggu 27 Januari 2013.
Ia mengatakan, kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat sehingga menempatkannya pada kelompok miskin dan akan mempersempit kesempatan mengeyam pendidikan yang tinggi.
Lemahnya pelaksanaan sektor pendidikan dan peningkatan ekonomi berdampak pula terhadap program KKB karena dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk di masa mendatang.
Berdasarkan hasil analisa dampak fertilitas BKKBN, pada kelompok pendidikan tidak sekolah dan tidak tamat SD angka kelahiran atau fertilitas mencapai 3,2 anak tiap wanita.
Bagi kelompok pendidikan tamat SD dengan fertilitas 2,8 sedangkan terhadap kelompok pendidikan SLTA dan perguruan tinggi hanya sebesar 2,6 anak lahir tiap wanita, ujarnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu pada 2011 sebesar 73,11. IPM Bengkulu dan Komponennya pada 2008 – 2010 IPM sebesar 72,92 terjadi peningkatan 2,92 poin sehingga masih menempatkan daerah ini pada rangking 11 nasional.
Sementara indeks pendidikan 81,9, dengan angka melek huruf 95,30 rata-rata lama sekolah 8,25 tahun, sedangkan indeks kesehatan 74,8 dengan angka harapan hidup 69,90 tahun dan indeks daya beli 62,1 yang masih menempatkan angka kemiskinan di daerah ini pada 17 persen pada 2012.
Angka di atas masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan indeks Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia dengan empat kategori tinggi dengan IPM lebih dari 80,0 menengah atas dengan angka IPM antara 66,0 – 79,9 sedangkan untuk kategori menengah bawah pada angka IPM 50,0 – 65,9 untuk kategori rendah dengan IPM kurang dari 50,0, ujarnya.
Kepala Sub Bidang Penetapan Parameter Pengendalian Pendudukan BKKBN Bengkulu Agus Supardi mengatakan, ada beberapa langkah pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengakselerasikan pencapaian IPM sebesar 76 yang berdasarkan konsep PBB.
Yaitu perlu dikembangkan kerjasama denga berbagai stakeholder pembangun IPM seperti Ormas, Dewan Pendidikan, Lembaga Sosial kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Dunia Usaha dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, kesehatan dan Peningkatan daya beli masyarakat.
Untuk mendukung upaya peningkatan IPM, alokasi anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat ditingkatkan dalam APBD.
Selain itu perlu perhatian khusus pada Kabupaten dengan IPM rendah dengan memprioritaskan program dan kegiatan sektoral yang terkait dengan IPM.
Mencermati kondisi kependudukan di atas, diperlukan antisipasi kebijakan dan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dari berbagai instansi, agar lebih segmentatif sesuai kebutuhan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.
Peningkatan kondisi ketahanan nasional bidang kependudukan dalam rangka penyiapan SDM yang berkualitas dan tangguh mutlak diwujudkan untuk menghadapi tantangan pada era globalisasi.
Dengan demikian perlu segera disepakati draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal.
Hal itu berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk di tingkat provinsi dan kabupaten /kota.
eksposnews dot com
Terkait lainnya: