Rencana Aksi

Memperkuat Perencanaan & Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin & Perempuan

 

Isu Pokok

  1. Ketidaksesuaian  Perencanaan  antar  sektor  dalam  perencanaan  dan penganggaran penanggulangan
         kemiskinan.
  2. Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
  3. Kemampuan  dan  kapasitas  masyarakat  miskin  &  perempuan  yang terbatas dalam memahami proses
         dan teknokrasi perencanaan dan penganggaran.
  4. Lemahnya  partisipasi  masyarakat  miskin,  terutama  perempuan  dalam proses perencanaan
         pembangunan ditingkat desa sampai kabupaten.
  5. Belum  efektifnya  alokasi  anggaran  penanggulangan  kemiskinan  ditingkat nasional  dan  daerah  dalam 
         perbaikan  kualitas  hidup  dan  pengurangan jumlah penduduk miskin.

 
Sasaran Perubahan 

  1. Regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran. 
  2. Penerapan regulasi keterbukaan informasi publik secara konsisten.
  3. Sistem  dan  metode  penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan pada tingkat desa,
         kecamatan, dan kabupaten.
  4. Kapasitas  pemerintah  daerah,  DPRD,  masyarakat  miskin,  organisasi masyarakat sipil dalam
         perencanaan dan penganggaran.
  5. Optimalisasi  sumber  pembiayaan  diluar  sumber  pembiayaan  yang  berasal dari pemerintah dalam
         penanggulangan kemiskinan.
  6. Integrasi  perencanaan  dan  penganggaran  yang  dilakukan  oleh  program penanggulangan  kemiskinan
         nasional (PNPM) dengan perencanaan pembangunan ditingkat daerah.
  7. Penyediaan anggaran penanggulangan kemiskinan yang terkait secara langsung dengan pemenuhan hak
         dasar masyarakat miskin. 
  8. Potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaran community trust fund.


Strategi Implementasi

1.  Nasional

Melakukan advokasi kebijakan dan regulasi perencanaan penganggaran.

2.  Kabupaten/Kota

  1. Melakukan  koordinasi  lintas  sektor  melalui  TKPKD  dalam mengidentifikasi program dan
         penganggaran penanggulangan kemiskinan.
  2. Memperkuat pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, serta organisasi
         masyarakat sipil  dalam  perencanaan  dan penganggaran. 
  3. Melakukan analisis terhadap penganggaran yang terkait dengan program penanggulangan
         kemiskinan untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan program
         penanggulangan kemiskinan.
  4. Melakukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan kebijakan baik  pada tingkat nasional
         maupun daerah.  

 
3.  Desa/Kelurahan 

  1. Memperkuat  pemahaman  aparatur  pemerintah  desa/kelurahan  dan masyarakat tentang
         perencanaan dan penganggaran pembangunan.
  2. Melakukan  perubahan  terhadap  mekanisme  penyelenggaran  musrenbang ditingkat
         desa/kelurahan.
  3. Memperluas  partisipasi  kelompok  miskin  dan  perempuan  dalam perencanaan pembangunan.
  4. Memfasilitasi  pengintegrasian  dan  koordinasi  perencanaan  dan penganggaran  antar  program 
         nasional  dengan  perencanaan  musrenbang reguler.

 

Inisiatif SAPA

 

Terbaru

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

JURUS JOKOWI PANGKAS TINGKAT KEMISKINAN DI RI

SAPA INDONESIA - HINGGA Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia...
16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

16 TAHUN JALANKAN OTSUS, KEMISKINAN PAPUA DIKLAIM TURUN SIGNIFIKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Papua menggelar diskusi...
JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

JUMLAH KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN DI JATENG MENINGKAT

SAPA INDONESIA - KETUA DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan,...
BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

BINA PEMBANGUNAN DESA, KADES/LURAH SE-JABAR KUMPUL DI BEKASI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA

MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - DANA desa digulirkan pemerintah sejak 2015....
Untitled Document

LAPOR!

Terhubung dengan SAPA

Multimedia