Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar

Rakyat Miskin di Makassar, Sejak lahir hingga akhir hayat hidupnya bebas!

(Bebas biaya bersalin, bebas biaya antar jenazah dan pemakaman, bebas biaya kesehatan, bebas biaya pendidikan dan bebas pendampingan hukum bagi warga miskin)

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 km2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Menyadari posisi sebagai pusat pelayanan di KTI, Pemerintah Kota Makasar selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik di daerahnya, terutama terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini dilakukan pula oleh Pemimpin Daerah Kota Makasar dibawah kepemimpinan Walikota Ilham Arief Sirajuddin melalui program “unggulan” IASMO Bebas.

Program IASMO Bebas

IASMOadalah akronim dari “Ilham Arief Sirajuddin dan Soepomo ”tidak hanya sebagai aikon kampanye pilkada walikota dan wakil walikota Makassar, melainkan juga sebagai program unggulan yang di “jual” kepada rakyat Kota Makassar. Ketika pasangan ini memenangkan pilkada dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Makasar, aikon kampanye tersebut menjadi Kebijakan utama pemerintah Kota Makasar. Program ini memberikan jaminan pemenuhan hak kaum miskin atas biaya persalinan, akte kelahiran, KK, dan KTP; bebas biaya sekolah dan pengobatan; bebas biaya bantuan hukum; dan bebas biaya pengantaran jenazah dan pemakaman. Di bidang pendidikan, IASMO Bebas mencakup sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) dan menetapkan bahwa sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makasar berupa SD dan SLTP dalam wilayah Kota Makasar, yang melakukan proses belajar-mengajar dengan tidak memungut biaya apa pun dari siswa. Siswa benar-benar digratiskan dari semua bentuk pembayaran, baik biaya sekolah maupun seluruh biaya proses belajar mengajar lainnya, kecuali seragam sekolah. Sasaran program ini 70% siswa tidak mampu atau orang tua miskin SD, SMP, SMA. Selain sekolah gratis, program IASMO Bebas di bidang pendidikan juga memberikan pendidikan gratis, yakni: membebaskan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar bagi seluruh siswa baik miskin atau kaya, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar SD dan SLTP. Sasaran program pendidikan gratis adalahsemua siswa SD dan SMP. Sedangkan yang menjadi pelaksana adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah. Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pengendali program, sedangkan sekolah mendistribusikan berbagai kebutuhan dan operasional proses pembelajaran. Untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, calon siswa harus melengkapi beberapa persyaratan, diantaranya: ijasah, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh beasiswa adalah: fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopy raport yang telah dilegalisir. Melalui kebijakan tersebut, hal positif yang dirasakan adalah keringanan pembiayaan sekolah, namun belum serta merta meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan mengingat daya tampung sekolah yang sangat terbatas dibandingkan dengan calon siswa yang hendak melanjutkan ke sekolah, baik SD atau sederajat, maupun SMP atau sederajat. Di bidang kesehatan, IASMO Bebas memberikan program pelayanan kesehatan gratis, yang mencakup: (i) pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannnya; dan (ii) pelayanan kesehatan lanjutan di RS Umum Daya. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi: (1) pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan; (2) pelayanan laboratorium; (3) tindakan medik dasar (umum & gigi dan mulut); (4) pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB; (5) surat keterangan lahir; (6) surat keterangan sakit; (7) pelayanan tindak medik khusus; (8) persalinan anak; dan (9) rawat inap (Puskesmas perawatan). Sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan di RSU Daya meliputi: (1) pelayanan lanjutan KIA dan KB; (2) pelayanan surat keterangan; (3) pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan; dan (4) pelayanan rawat inap kelas III. Guna menunjang program ini, Pemerintah Kota Makasar dan Pemerintah Propinsi Sulwesia Selatan mengalokasikan anggaran pelayanan gratis di Puskesmas pada tahun 2010 sebesar RP.18,108 miliar (APBD Kota sebesar Rp.10,865 miliar (60%); dan APBD Propinsi sebesar Rp.6,189 (40%)), dari total dana kesehaan sebesar Rp. 37,161 miliar. Alokasi anggaran untuk RSU Daya sebesar Rp.4,829 miliar (APBD Propinsi sebesar Rp.1,975 miliar (40%) dan APBD Kota Rp.2,854 miliar (60%)). Untuk memperoleh pelayanan di Puskesmas dan Pustu cukup dengan membawa kartu kontrol yang diperoleh melalui persyaratan kartu keluarga. Pelayanan di rumah sakit didahului dengan persyaratan administrasi (walaupun pasien dalam keadaan darurat). Sebelumnya akan diwawancara dulu jenis pelayanan kesehatannya, seperti Jamkesmas, Askes, Umum atau Jamkesda. Setelah administrasi lengkap, barulah diberikan intervensi oleh dokter atau petugas kesehatan. Persyaratan administrasi utama adalah rujukan dari Puskesmas, namun bila tidak ada, cukup bukti kependudukan dan secepatnya diminta untuk mengurus surat rujukan secepatnya. Dengan adanya Program IASMO Bebas, hasil yang dirasakan oleh warga Kota Makasar adalah pelayanan kesehatan lebih bagus karena tidak ada lagi permintaan pembiayaan. Masyarakat merasa dimudahkan. Tidak ada lagi pasien yang tidak tertolong karena masalah dana, demikian pula pada rumah sakit yang ditunjuk.

Penutup

Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, misalnya kurangnya sosialisasi tentang program sekolah dan pendidikan gratis kepada orang tua murid, atau sikap dan perilaku petugas kesehatan yang tidak simpatik terhadap pasien, program IASMO Bebas ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Makasar. Dengan adanya program IASMO Bebas, masyarakat merasa dimudahkan, tidak ada lagi kaum mikin yang menjadi korban keterlantaran pelayanan publik karena ketidak mampuan mereka atas biaya hidupnya atau karena masalah dana.

Terbaru

TUNTASKAN KEMISKINAN BALI, PASTIKA :

TUNTASKAN KEMISKINAN BALI, PASTIKA : "KABUPATEN KAYA BANTU DAERAH MISKIN"

SAPA INDONESIA - GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika meyakini...
KEMISKINAN ANAK TERTINGGI TERJADI DI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN NTT

KEMISKINAN ANAK TERTINGGI TERJADI DI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN NTT

SAPA INDONESIA - PROVINSI Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara...
TERINTEGRASI, DANA DESA HINGGA BANK HIMBARA BAKAL TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI RI

TERINTEGRASI, DANA DESA HINGGA BANK HIMBARA BAKAL TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI RI

SAPA INDONESIA - ANGKA kemiskinan menjadi salah satu pekerjaan...
HAK DASAR 11 JUTA ANAK TERAMPAS

HAK DASAR 11 JUTA ANAK TERAMPAS

SAPA INDONESIA - KEMISKINAN anak di Indonesia masih menjadi...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia