Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar

Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni bagi Kaum Miskin

Beberapa waktu yang lalu, Presiden SBY meluncurkan kluster baru dalam program-program penanggulangan kemiskinan, yakni kluster program pro-rakyat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu dari program pro-rakyat tersebut adalah membuat program rumah sangat murah dengan harga Rp5 juta-Rp10 juta, dan rumah murah dengan harga sekitar Rp20 juta-Rp25 juta.

Sebelum Presiden SBY meluncurkan kluster baru di mana salah satu programnya adalah penyediaan rumah murah, Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Walikota Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota Drs. Daniel Huriek telah meluncurkan program rumah murah yang pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 2008. Penyediaan rumah murah ini dilaksanakan dalam kerangka Program Penyediaan Rumah Sehat yang merupakan salah satu dari 6 program unggulan mereka, yakni: pendidikan murah bermutu, pelayanan kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan air bersih, rumah sehat dan pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Penyediaan rumah murah direncanakan dibangun sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) unit dengan tipe 23. Hingga tahun ini, telah dibangun sebanyak 100 unit rumah tipe 24 di atas tanah seluas 200 m2. Walaupun dibangun di wilayah yang agak jauh dari pusat kota, yakni di Kecamatan Alak, bangunan rumah berbentuk bangunan permanen, dengan halaman belakang yang cukup luas, sehingga dapat digunakan untuk perluasan, bercocok tanam, atau membuka warung. Setiap unit bangunan beratapkan seng, berplafon, berlantai dan berdinding semen, dan dilengkapi dengan fasilitas air dari PAM dan listrik. Selain itu, telah dibangun pula 343 unit rumah di Manulai II. Kelebihan dari penyediaan rumah murah oleh Pemda ini adalah diberikannya sertifikat kepemilikan, termasuk tanah di mana bangunan rumah berada kepada pembeli. Dengan kata lain, Pemda menghibahkan tanah kepada pembeli rumah.

Memulai dan Mengelola

Pemerintah Kota Kupang, mengawali perwujudan gagasan penyediaan rumah murah dengan menggandeng pihak-pihak yang nantinya akan membantu dalam pembangunan hingga pengelolaannya. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju menjadi pihak yang dipilih oleh Pemkot Kupang untuk pembangunan rumah dan pengelolaan cicilan pada tahap awal. Pembayaran cicilan selanjutnya akan dilakukan melalui Bank Tabungan Negara (BTN).

Untuk pendistribusian, pihak Pemkot Kupang membentuk tim seleksi untuk menentukan apakah calon pembeli layak memperoleh rumah. Dengan demikian, Pemkot Kupang tidak dipusingkan dengan urusan pengelolaan dan pendistribusian rumah. Warga miskin berhak mendapat fasilitas perumahan tersebut jika mendapat rekomendasi dari kelurahan yang menyatakan bahwa warga tersebut benar-benar adalah orang miskin. Sedangkan PNS yang berhak memperoleh fasilitas rumah murah ini adalah PNS golongan 1 dan 2 yang belum memiliki rumah.

Terdapat model subsidi silang terkait dengan cicilan rumah. Pada awalnya, cicilan rumah direncanakan sebesar Rp 23.000/bulan, dan peruntukannya hanya untuk warga miskin. Tetapi dikarenakan ada kebutuhan akan rumah sehat dan layak dari pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2, maka peluang kepemilikan rumah juga diperuntukkan bagi PNS golongan 1 dan 2. Berbeda dengan besaran cicilan bagi warga miskin, cicilan per bulan bagi PNS adalah sebesar 296 ribu per bulan.

Pengembangan: membuka investasi dan bekerja sama dengan pihak lain

Untuk menjaga keberlanjutan program penyediaan rumah murah dan memperluas cakupannya, pemerintah Kota Kupang amat menyadari adanya keterbatasan kemampuan mereka (baik sumber daya finansial, maupun sumber daya manusia) dan besarnya kebutuhan pendanaan. Menyadari adanya keterbatasan dan tantangan tersebut, pemerintah Kota Kupang berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan, terutama dukungan berupa modal. Beberapa pihak yang saat ini telah menyatakan kesediaan untuk memberikan dukungan di antaranya, Kementrian Perumahan Rakyat RI, dan beberapa lembaga donor internasional.

Tantangan Ke Depan

Seperti halnya program-program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lainnya, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah jaminan atas keberlanjutan program ini. Dinamika politik di daerah yang berubah bersamaan dengan pergantian kepemimpinan merupakan salah satu penyebab yang dapat mengancam keberlanjutan program, dikarenakan pergantian kepemimpinan juga diikuti oleh pergantian program dan kebijakan. Selain itu, ketersediaan anggaran bagi pengadaan rumah murah juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan, walaupun hal ini telah diantisipasi oleh Pemerintah Kota Kupang dengan cara mengajak banyak pihak untuk menjadi investor pengadaan rumah murah. Jaminan berupa adanya kebijakan yang dapat menjaga keberlanjutan program walaupun terjadi pergantian kepempimpinan adalah sesuatu yang penting. Selain itu, faktor utama yang dapat menjamin keberlajutan program adalah kemauan dan komitmen pemimpin daerah untuk terus mendukung program dan mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan rumah murah bagi warga miskin.

Penutup

Walaupun masih banyak tantangan, kendala, dan kelemahan, penyediaan rumah sehat dan layak bagi warga miskin yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Kupang ini merupakan sebuah upaya yang patut ditiru. Pemerintah Daerah tidak hanya sekedar menyediakan rumah bagi warga miskin, tetapi juga memberikan rumah beserta tanahnya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan.

Terbaru

DESA DIDORONG OPTIMALKAN PENYERAPAN DANA DESA

DESA DIDORONG OPTIMALKAN PENYERAPAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - SAAT ini, masih ada satu desa di Boyolali,...
KEMISKINAN TERTINGGI DI JABAR, MENSOS TEGASKAN BUTUH STRATEGI KOMPREHENSIF

KEMISKINAN TERTINGGI DI JABAR, MENSOS TEGASKAN BUTUH STRATEGI KOMPREHENSIF

SAPA INDONESIA - MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan...
PEMKAB KULON PROGO RUMUSKAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN

PEMKAB KULON PROGO RUMUSKAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa...
PEMKAB LAUNCHING SID DAN SIK, PENILAIAN TERHADAP GUNUNGKIDUL SELAMA INI DIANGGAP KONTRADIKTIF

PEMKAB LAUNCHING SID DAN SIK, PENILAIAN TERHADAP GUNUNGKIDUL SELAMA INI DIANGGAP KONTRADIKTIF

SAPA INDONESIA - BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS)...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia