Partisipasi

Ketika Rakyat dan Pemerintah Bersatu Melawan Pemiskinan

Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat sipil di level desa pada awalnya bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Perbedaan pandangan tentang masing-masing menjadi salah satu kendala. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperparah dengan adanya perbedaan dalam memandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemerintah yang masih dipengaruhi pemikiran bahwa merekalah yang paling tahu kebutuhan masyarakat karena mereka pengayom masyarakat, melakukan perencanaan program tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sedangkan kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi pemikiran bahwa pemerintah selalu salah, semakin tidak terlibat dalam proses perencanaan. Akibatnya, kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kelompok masyarakat sipil mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah. Tetapi kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Kehadiran pejabat pemerintah daerah yang berpikiran “terbuka” akan kehadiran kelompok masyarakat sipil, membuka peluang bagi kelompok masyarakat sipil untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Beberapa kelompok masyarakat sipil yang kemudian menggabungkan diri dalam sebuah wadah yang diberi nama “konsorsium lombok tengah” yang pada awalnya berada dalam posisi yang selalu “berkonfrontasi” dengan pemerintah karena tidak adanya ruang dialog damai, akhirnya menjadi mitra sejajar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan di Lombok Tengah. Hal ini dimungkinkan karena kehadiran orang-orang di jajaran pemerintah Lombok Tengah yang memberi ruang bagi adanya peran kelompok masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.

Konsorsium Lombok Tengah dan Perubahan yang terjadi

Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah telah banyak melakukan kegiatankegiatan pendampingan fasilitasi maupun program yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat sipil. Konsorsium juga senantiasa berupaya untuk mendorong supaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, hearing dan audensi dengan Pemda (eksekutif dan legislatif) tentang berbagai persoalan yang menyangkut publik, membuat media informasi (Tabloid) sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, seperti Dinas/Instansi yang ada, DPRD, program-program kemiskinan, program-program pemerintah pusat lainnya, bersama masyarakat desa mengawal hasil perencanaan dan pembangunan, bersama dengan Pemda dan stakeholder lainnya menyusun indikator kemiskinan Lombok Tengah sebagai indikator lokal. Bersama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan verifikasi data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008. Melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan konsorsium OMS Lombok Tengah telah dicapai beberapa perubahan penting, diantaranya: 1) tersusunnya Renstra Desa di 124 Desa di seluruh Lombok Tengah yang difasilitasi secara partisipatif oleh Konsorsium Lombok Tengah dan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP, PPK, SCBD dll); 2) terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga TKPKD menjadi lebih partisipatif; 3) adanya peta program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa (perlu update sesuai kondisi terkini); 4) ada monev untuk program-program Penanggulangan Kemiskinan (khususnya jamkesmas dan raskin); 5) ada kompilasi indikator kemiskinan lokal sebagai upaya mendefinisikan postur dan kemiskinan yang lebih faktual sebagai dasar delivery programprogram kemiskinan di Lombok Tengah.

Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Pemda dan Kelompok Masyarakat Sipil

Kolaborasi antara Pemerinta Daerah dan kelompok masyarakat sipil dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melepaskan ego masingmasing demi mencapai tujuan yang sama. Sesungguhnya, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana terjadi kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah. Konsorsium OMS Lombok Tengah yang sekarang berpusat di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada awalnya merupakan gabungan atau kumpulan dari 24 Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Lembaga ini terbentuk pada awal tahun 2006, yang waktu pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yakni Bappeda, dengan kegiatan pertama mengawal dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Desa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah (dulu, 124 desa). Selanjutnya, kerjasama tersebut terus dibina dan berjalan tidak hanya dalam memfasilitasi penyusunan Renstra Desa, tetapi juga dalam setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Penutup

Catatan penting yang dapat ditarik dari pengalaman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa pelibatan OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga proses-proses perumusan kebijakan lainnya, menghasilkan program dan kebijakan yang lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Untuk mewujudkan kolaborasi yang baik antara OMS dan Pemerintah Daerah dibutuhkan komitmen dan perubahan cara pandang dari masing-masing pihak agar tercipta kesamaan cara pandang dan tujuan. Sikap “anti” pemerintah dalam diri OMS, dan sebaliknya, sikap “anti” OMS, harus dihilangkan demi mencapai tujuan bersama, memajukan masyarakat. Walaupun proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, tetapi dengan adanya komitmen masing-masing pihak, hal tersebut dapat dicapai, dan terbukti di Kabupaten Lombok Tengah.

Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat sipil di level desa pada awalnya bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Perbedaan pandangan tentang masing-masing menjadi salah satu kendala. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperparah dengan adanya perbedaan dalam memandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemerintah yang masih dipengaruhi pemikiran bahwa merekalah yang paling tahu kebutuhan masyarakat karena mereka pengayom masyarakat, melakukan perencanaan program tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sedangkan kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi pemikiran bahwa pemerintah selalu salah, semakin tidak terlibat dalam proses perencanaan. Akibatnya, kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kelompok masyarakat sipil mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah. Tetapi kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Kehadiran pejabat pemerintah daerah yang berpikiran “terbuka” akan kehadiran kelompok masyarakat sipil, membuka peluang bagi kelompok masyarakat sipil untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Beberapa kelompok masyarakat sipil yang kemudian menggabungkan diri dalam sebuah wadah yang diberi nama “konsorsium lombok tengah” yang pada awalnya berada dalam posisi yang selalu “berkonfrontasi” dengan pemerintah karena tidak adanya ruang dialog damai, akhirnya menjadi mitra sejajar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan di Lombok Tengah. Hal ini dimungkinkan karena kehadiran orang-orang di jajaran pemerintah Lombok Tengah yang memberi ruang bagi adanya peran kelompok masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.

Konsorsium Lombok Tengah dan Perubahan yang terjadi

Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah telah banyak melakukan kegiatankegiatan pendampingan fasilitasi maupun program yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat sipil. Konsorsium juga senantiasa berupaya untuk mendorong supaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, hearing dan audensi dengan Pemda (eksekutif dan legislatif) tentang berbagai persoalan yang menyangkut publik, membuat media informasi (Tabloid) sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, seperti Dinas/Instansi yang ada, DPRD, program-program kemiskinan, program-program pemerintah pusat lainnya, bersama masyarakat desa mengawal hasil perencanaan dan pembangunan, bersama dengan Pemda dan stakeholder lainnya menyusun indikator kemiskinan Lombok Tengah sebagai indikator lokal. Bersama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan verifikasi data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008. Melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan konsorsium OMS Lombok Tengah telah dicapai beberapa perubahan penting, diantaranya: 1) tersusunnya Renstra Desa di 124 Desa di seluruh Lombok Tengah yang difasilitasi secara partisipatif oleh Konsorsium Lombok Tengah dan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP, PPK, SCBD dll); 2) terbukanya ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sehingga TKPKD menjadi lebih partisipatif; 3) adanya peta program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa (perlu update sesuai kondisi terkini); 4) ada monev untuk program-program Penanggulangan Kemiskinan (khususnya jamkesmas dan raskin); 5) ada kompilasi indikator kemiskinan lokal sebagai upaya mendefinisikan postur dan kemiskinan yang lebih faktual sebagai dasar delivery programprogram kemiskinan di Lombok Tengah.

Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Pemda dan Kelompok Masyarakat Sipil

Kolaborasi antara Pemerinta Daerah dan kelompok masyarakat sipil dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melepaskan ego masingmasing demi mencapai tujuan yang sama. Sesungguhnya, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana terjadi kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah. Konsorsium OMS Lombok Tengah yang sekarang berpusat di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada awalnya merupakan gabungan atau kumpulan dari 24 Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Lembaga ini terbentuk pada awal tahun 2006, yang waktu pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yakni Bappeda, dengan kegiatan pertama mengawal dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Desa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah (dulu, 124 desa). Selanjutnya, kerjasama tersebut terus dibina dan berjalan tidak hanya dalam memfasilitasi penyusunan Renstra Desa, tetapi juga dalam setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Penutup

Catatan penting yang dapat ditarik dari pengalaman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa pelibatan OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan juga proses-proses perumusan kebijakan lainnya, menghasilkan program dan kebijakan yang lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Untuk mewujudkan kolaborasi yang baik antara OMS dan Pemerintah Daerah dibutuhkan komitmen dan perubahan cara pandang dari masing-masing pihak agar tercipta kesamaan cara pandang dan tujuan. Sikap “anti” pemerintah dalam diri OMS, dan sebaliknya, sikap “anti” OMS, harus dihilangkan demi mencapai tujuan bersama, memajukan masyarakat. Walaupun proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, tetapi dengan adanya komitmen masing-masing pihak, hal tersebut dapat dicapai, dan terbukti di Kabupaten Lombok Tengah.

Terbaru

KEPALA OPD DIINSTRUKSIKAN PANTAU PELAKSANAAN CAPAIAN KINERJA

KEPALA OPD DIINSTRUKSIKAN PANTAU PELAKSANAAN CAPAIAN KINERJA

SAPA INDONESIA - MEMASUKI bulan kedua di triwulan keempat atau...
GUBERNUR: DANA DESA HARUS DISELAMATKAN

GUBERNUR: DANA DESA HARUS DISELAMATKAN

SAPA INDONESIA - GUBERNUR Aceh Irwandi Yusuf meminta para bupati...
DANA DESA MENURUN, PERANGKAT DESA BANJARNEGARA CURHAT PENGHASILAN

DANA DESA MENURUN, PERANGKAT DESA BANJARNEGARA CURHAT PENGHASILAN

SAPA INDONESIA - MASSA dari Forum Komunikasi Perangkat Desa...
PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR

PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR

SAPA INDONESIA - BUPATI Pangkep, Syamsuddin Hamid, Senin (20/11/2017)...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia