SAPA – Kemiskinan merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelengaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, bahkan sejak adanya kemiskinan itu sendiri.
Namun banyak persoalan yang menjangkit perdesaan dimana permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain sehingga, ada kecenderungan masyarakat di perdesaan sulit keluar dari permasalahan kemiskinan. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya upaya, pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa serta masyarakatnya untuk benar-benar berupaya mencari jalan keluar dari kemiskinan tersebut. Sehingga lama-kelamaan kemiskinan tersebut semakin parah dan bertambah, sebab akar permasalahan serta solusi yang dicanangkan belum sepenuhnya menyentuh kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan kini menjadi suatu identitas yang melekat dengan perdesaan seperti warisan yang diterima turun-temurun. Sehingga tidak heran, banyak penduduk desa yang mengadu nasib baik di kota atau menjadi tenaga kerja di luar negeri dalam upayanya untuk memperbaharui taraf hidup keluarganya. Selain kurangnya perhatian pemerintah, banyak persoalan lain yang berkontribusi terhadap merebaknya kemiskinan, diantaranya: (1) tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah; (2) rendahnya asset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (3) pelayanan sarana dan prasarana pedesaan kurang memadai; (4) terbatasnya kesempatan melakukan usaha di perdesaan; (5) lemahnya pembangunan berbasis masyarakat dan (6) lemahnya koordinasi dalam pembangunan perdesaan itu sendiri.
Implikasi logis keadaan tersebut akan bermuara pada kenyataan bahwa bukan perkara mudah bagi pemerintah dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, jika masyarakat sendiri terkesan enggan merubah kehidupannya. Dalam beberapa kasus, ada kecendrungan masyarakat dalam kategori miskin semakin apatis menjalani hidup, karena berharap banyak dari sumbangan langsung yang terus diberikan oleh pemerintah dan pihak lain. Menyadari hal tersebut pemerintah (daerah dan desa) seharusnya dapat membuat terobosan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakter dan potensi daerah/desa masing-masing dan tidak menunggu intervensi program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah semata.
Pengembangan ekonomi lokal yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal merupakan hal urgen yang perlu dilakukan. Hal ini dapat diharap berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Sehingga dengan sendirinya dapat menekan angka kemiskinan di daerah bersangkutan. Solusi ini memang bukanlah satu-satunya solusi tepat, mengingat setiap daerah memiliki masalah berbeda, sehingga penanggulangan kemiskinan memerlukan solusi yang juga berbeda. Solusi tersebut tidak akan berjalan baik dan menyentuh dasar kemiskinan, bila pemerintah tidak serius menanggulanginya dan masyarakat sendiri enggan merubah nasibnya menjadi lebih baik lagi.
Banyak hal lain yang patut dipertimbangkan demi melihat nyaris gagalnya intervensi program penanggulangan kemiskinan selama ini dalam mengentaskan kemiskinan secara real. Strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor, menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Untuk membuat strategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama (akar) kemiskinan masyarakat desa.
Strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan di desa dapat dilakukan dengan cara; (1), memberikan kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh layanan pendidikan memadai dan gratis. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorentasi keberpihakan kepada orang miskin. Pendidikan yang ditawarkan di Indonesia cenderung mahal dan sulit dijangkau orang miskin. Karenanya, mereka memilih tidak menyekolahkan anak mereka, sebab beban biaya pendidikan tidak sebanding kemampuan keuangan mereka.
(2), redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antar-masyarakat di pedesaan. Sebagian besar tanah pertanian dimiliki tengkulak lokal dan tuan tanah. Akibatnya, tanah pertanian tidak memberikan penghasilan cukup bagi orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian terbatas. (3), mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup.
(4), membuka kesempatan luas kepada masyarakat desa memperoleh kredit usaha yang mudah. Sistem kredit saat ini (seperti KUR), belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha memadai bagi masyarakat desa. (5), memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat desa.
Dapat dilakukan melalui mekanisme lumbung desa yang memberikan kesempatan sama kepada masyarakat, memperoleh sumber kebutuhan secara terorganisir. (6), memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat menggali sumber pendapatan yang memadai. Teknologi pertanian diperbanyak dan diberikan cuma-cuma kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
(7) memberikan jaminan kesehatan kepada mayarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa. (8), memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti. Sistem yang ada saat ini, meskipun diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia namun mekanismenya tetap menyulitkan masyarakat miskin, terutma di desa yang tidak melek sistem jaminan.
Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan asuransi memadai kepada masyarakat miskin. (9), memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan dewasa ini, memberikan keleluasaan terjadinya praktik korupsi dalam seluruh level pemerintahan. Perbaikan tatanan pemerintahan, menjadi keyword program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan (10) mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas utama, membangkitkan kesadaran kolektif agar memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam memberantas kemiskinan.
Guna menunjang keberhasilan strategi tersebut, perlu dipikirkan baberapa hal yaitu (1) upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan menyeluruh, terpadu, lintas sektor, sesuai kondisi dan budaya lokal. Karena faktanya tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua; (2) memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir proses tersebut.
Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan; (3) program melibatkan dan merupakan hasil proses dialog berbagai pihak dan konsultan bersama segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin; (4) meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua pihak terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program; (5) menyediakan ruang gerak seluas-luasnya bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat.
Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator dan fasilitator dalam proses tersebut, sehingga, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama; (6) pemerintah dan pihak lainnya dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung dan (7) mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi.
Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.
Berbagai upaya tersebut, membutuhkan usaha yang serius untuk melaksanakannya. Disamping itu diperlukan komitmen pemerintah dan semua pihak untuk melihat kemiskinan sebagai masalah fundamental yang harus ditangani dengan baik, berkelanjutan dan dengan dukungan anggaran yang jelas.
Oleh: Siti Sanisah Korda SAPA Kawasan NTB
Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri – IKRAR – Jamkesmas – Jamkesda – JKN – BPJS – KUR – BSM – BLSM – PKH – Raskin
Terkait lainnya: