SAPA – Ketimpangan kepemilikan lahan, rendahnya sumber daya manusia (SDM), akses permodalan yang terbatas serta kebijakan yang kurang berpihak menyebabkan rendahnya tingkat perekonomian kaum petani di negeri ini termasuk di Kota Tebing Tinggi.
“Sebagian besar petani kita atau lebih dari 60 persen, kepemilikan lahan di bawah setengah hectare. Dan, kalau dikalkulasi penghasilan rata-rata mereka cuma Rp 5.700 per hari atau jauh di bawah upah minimum regional (UMR),” kata Kadis Pertanian Kota Tebing Tinggi Syaiful Fachri pada Forum Gabungan SKPD Bidang “Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran” dalam rangka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kota Tebing Tinggi, Jumat (15/3) di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebing Tinggi.
Hadir dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan SKPD antara lain Kepala Kantor Ketahanan Pangan Abdul Rohim, Kepala Badan BPMK H Nizar Rangkuti, Kadis Kesehatan serta anggota DPRD antara lain Agustami dari Fraksi Demokrat, Waris dari PDI Perjuangan serta unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Tebing Tinggi.
Sedangkan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan di Kota Tebing Tinggi (tahun 2011) PDRB (produk domestik regional bruto) sebesar 1,47% sedangkan daya serap tenaga kerja sebesar 1,51% atau 2.190 jiwa.
Karena itu, kata Syaiful, untuk meningkatkan perekonomian di sektor pertanian, pihaknya telah merancang sejumlah strategi kebijakan pembangunan yang meliputi kebijakan pengembangan Pertanian rakyat, perikanan, peternakan, dan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berdaya saing.
Ini melalui urusan pertanian dalam pengembangan pertanian tanaman pangan, ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis, intensifikasi, ekstensifikasi tanam holtikultura selain padi. Strategi lain yang telah diprogramkan adalah jaminan ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme subsidi pupuk, stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri, melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap pangan olahan dan pangan segar.
Selanjutnya, pemantapan cadangan pangan pemerintah dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat, perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi.
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi Abdul Rohim juga memaparkan seputar standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan. Diakui, masalah eksternal yang mereka hadapi adalah:
1. Berkurangnya lahan pertanian karena derasnya alih lahan pertanian ke non pertanian (pemukiman),
2. Belum berkembangnya teknologi industri pangan serta produk pangan berbasis sumberdaya pangan lokal.
“Harus diakui ketidakmampuan penduduk miskin mencukupi pangan dalam jumlah memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama. Selain itu, budaya dan kebiasaan makan yang tidak mendukung pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, sehat dan aman”,.
Oleh: Kominta Purba Sari Korda SAPA Kawasan Sumut
Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri – IKraR – Jamkesmas – Jamkesda – KUR – BSM – BLSM – PKH – Raskin – BPJS
Terkait lainnya: