KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SAPA – Pada tanggal 23 Desember 2013 dilaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi dengan Narasumber dari TNP2K. Dalam kegiatan ini turut di undang TKPKD Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara.

Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi (Gul Bakhri). Selanjutnya paparan dan dialog oleh TNP2K. Paparan yang disampaikan lebih kepada penguatan kelembagaan TKPKD dan analisis profil kemiskinan Kota Tebing Tinggi.

Tantangan Penanggulangan Kemiskinan

Jika kemiskinan yang ada di suatu daerah kronis (miskin karena cacat kronis, umur masyarakat miskin tua) maka sulit menemukan program yang tepat. Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia yang terbanyak ada Pulau Jawa dan Sumatera. Jika dihitung secara persentase, penduduk miskin yang tinggi persentasenya ada di wilayah timur.

Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang kurang efektif seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), namun BLM dilaksanakan karena masyarakat berhak mendapat perlindungan atas adanya kebijakan baru misalnya BBM naik. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada masyarakat yang status kemiskinannya terendah.

Dalam hal ini peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai kelembagaan koordinasi daerah dan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat penting.

Jika disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) maka LP2KD sudah include didalamnya. Didalam SPKD akan tergambar; Apa saja pendapatan asli daerah, retribusi dari mana saja, apakah pajak membebani masyarakat menengah kebawah. Jika dilihat dari belanja; apakah lebih banyak belanja modal?? Atau ??.

Belanja modal sebaiknya lebih besar dari 29%. Jika bobot belanja modal besar, ini salah satu indicator suatu daerah pro poor. Sangat penting ada analisis anggaran.

Tantangan umum penguatan TKPK, harus ada tim teknis untuk menyusun perencanaan, analisis anggaran. Salah satu kendala adalah mutasi. Upaya peningkatan kapasitas tim teknis menjadi hal yang cukup penting. SPKD dan Tim Teknis yang solid dikuatkan dengan peraturan bupati/walikota.

Analisis Kondisi Daerah Kota Tebing Tinggi

Analisis data dari sumber data; Susenas, Podes, Sakernas, PPLS 2011. Dokumen SPKD merupakan dokumen strategis dengan periode 5 tahun. Idealnya SPKD disusun sebelum penyusunan RPJMD. Apa yang dituangkan dalam SPKD bisa diadopsi dalam RPJMD. Di RPJMD Penanggulangan Kemiskinan hanya sampai program, di SPKD, Penanggulangan Kemiskinan dijabarkan sampai kegiatan yang dilakukan.

Tahun 2011, tingkat kemiskinan Kota Tebing Tinggi 12,44%, perlu upaya yang serius untuk menurunkannya. Secara jumlah sebesar 18.300 jiwa. Kesenjangan kemiskina dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. P1 dan P2 di Kota Tebing Tinggi cukup serius karena lebih besar dari tingkat provinsi Sumatera Utara. Orang-orang miskin di Kota Tebing Tinggi termasuk orang kronis. Rentang pendapatan antara penduduk cukup tinggi. Tingkat kemiskinan dari tahun ketahun selama 4 tahun berturut turut menurun walau penurunannya cukup kecil. Jika intervensi yang ada selama ini belum mengakibatkan perubahan yang baik maka dibutuhkan intervensi tambahan. Juga perlu dibahas secara mendalam, Kondisi Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi karena apa???.

Contoh: Infrastruktur Dasar. Proporsi rumah tangga dengan air minum layak 26,41% dan mengalami kemunduran selama 4 tahun. Apa penyebab air minum layak sulit dipenuhi?. Mana saja rumah tangga yang belum mendapat air minum layak. Apa saja indicator pendukungnya, misalnya sumber air minum tidak terlindungi. Keadaan ini paling banyak di Kecamatan Bajenis dan Padang Hilir.

Banyak keluarga miskin dan belum bisa mengakses sumber air minum terlindungi. Keluarga miskin paling banyak di Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis, Kelurahan Minang Mancung, Bandar Sakti. Mengatasi masalah ini menjadi tugas PU. Selanjutnya temukan siapa saja orang miskin di Kecamatan Bajenis dengan PPLS 2011 dan sesuaikan dengan masyarakat yang belum bisa mengakses air minum yang layak.

Semua SKPD membuat program untuk Penanggulangan Kemiskinan. Data yang ada harus dievaluasi lagi. Misalnya program penanggulangan kemiskinan banyak namun angka kemiskinan tetap tinggi. Apa yang salah???.

Dialog

Program BLSM-Raskin. Kurang sosialisasi dari pemerintah pusat. Dasar penentuan penerima BLSM sama dengan penerima Raskin dengan jumlah 15,5 Rumah Tangga. Di lapangan banya yang dapat Raskin tidak mendapat BLSM. Hal ini terjadi karena Raskin dibagi juga kepada keluarga yang namanya tidak tercantum di penerima Raskin. Cara mengakses BLSM dan Raskin berbeda sehingga banyak permasalahan yang terjadi di lapangan.

Bagi daerah yang melakukan verifikasi data, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai di harapkan mengirim Hasil Verifikasi ke TNP2K agar dapat dipakai untuk realisasi program tahun 2014. Sangat baik jika verifikasi dilaksanakan juga per-program misalnya penerima raskin, dll. Yang sangat penting adalah mindset pelaksana program penanggulangan kemiskinan.

Sumber: Kominta PurbaSari Korda SAPA Kawasan Sumut
                                                                                     Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri – IKRAR – Jamkesmas – Jamkesda – JKN – BPJS – KUR – BSM – BLSM – PKH – Raskin

Terkait lainnya:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *