Arsip Artikel dan Berita
- Berita Dari Daerah
- HONOR PERANGKAT DESA DI SIMALUNGUN BELUM DIBAYARKAN
- PROYEK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DOMPU MENCAPAI PULUHAN MILIAR
- UJI COBA VARIETAS BARU JAGUNG CARAKA DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT
- MASIH SULIT UNTUK MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
- KABUPATEN DOMPU TERPILIH SEBAGAI KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017
- DANA DESA DI SUMUT BARU TEREALISASI 36%
- PEMKAB KULON PROGO RUMUSKAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN
- PEMKAB LAUNCHING SID DAN SIK, PENILAIAN TERHADAP GUNUNGKIDUL SELAMA INI DIANGGAP KONTRADIKTIF
- KEJARI LANGKAT SOSIALISASIKAN PENGELOLAAN DANA DESA
- TEMUKAN DUGAAN PENYELEWENGAN DANA DESA
- DAFTAR JKN-KIS KINI BISA DI KANTOR POS
- BARU 50 % DESA DI JEPARA YANG MEMANFAATKAN SID
- KOLABORASI PEMKAB SERGAI-FORUM OMS TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- WABUP SERGAI MEMBUKA SOSIALISASI PROGRAM MEKANISME PEMUKTAHIRAN MANDIRI
- KABUPATEN DOMPU RAIH 2 PENGHARGAAN MUSEUM REKOR – DUNIA INDONESIA (MURI)
- KEPALA DESA TIDAK LONCAT PAGAR DALAM BEKERJA
- KUNJUNGAN VISITAS KEPEMIMPINAN NASIONAL ATAU LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) RI REGIONAL DI KABUPATEN DOMPU
- KABUPATEN KUPANG: 6 BUMP DILAUNCHING UNTUK MENGANGKAT PETERNAK MENJADI PENGUSAHA
- KEBUMEN RESMI LAUNCHING KABUPATEN PEDULI DIFABEL
- RPK UNTUK MENGENDALIKAN INFLASI
- KETIMPANGAN WARGA YOGYAKARTA TERTINGGI DI INDONESIA
- BANK DUNIA DAN SWASTA BIDIK PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERMUKIMAN
- KULONPROGO: BULAN INI MULAI DIBAGIKAN, ADA PERBEDAAN DATA PENERIMA
- JEPARA: TAHUN INI JATAH RASKIN DIPANGKAS
- DISPERMADESDUKCAPIL JATENG SELENGGARAKAN BIMTEK SID
- 7,325 MILYAR BANKEU PROVINSI GUNA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SE-KUDUS
- LAKUKAN ADVOKASI KEPADA DESA AGAR MERENCANAKAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN
- BANTUL BELUM DAPAT KEPASTIAN PENERIMA RASTRA 2017
- SEPERLIMA MASYARAKAT KULONPROGO BERADA DI BAWAH KEMISKINAN?
- SLEMAN: 9.623 KELUARGA MISKIN BELUM MASUK DATA PKH
- DESA PRENEUR SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMAJUKAN UMKM DIY
- ENTASKAN KEMISKINAN, WABUP BANTUL MINTA DUKUNGAN TITIEK SOEHARTO
- KOLABORASI SDGS KABUPATEN PANGKEP
- DANA DESA DAN KEBERPIHAKAN PADA RAKYAT
- PEMKAB LANGKAT MAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DESA
- PENGGUNAAN DANA DESA BATUBARA TERINDIKASI DIKORUPSI
- KUDUS: TINGKAT KEMISKINAN WARGA KUDUS TURUN
- SUMATERA UTARA: TEKAN ANGKA KEMISKINAN HARUS DARI HULU
- LAKUKAN INOVASI DAN BERBAGAI PROGRAM EFISIEN ATASI KEMISKINAN
- BANTUAN RASKIN DIDUGA TAK SESUAI
- DUA BULAN SEKALI SAMBANGI WARGA MISKIN
- BUPATI KUDUS LAUNCHING K-119 UNTUK KECEPATAN DAN KETEPATAN PENANGANAN KEGAWATDARURATAN
- MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN HARUS MENYERAP KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA
- MUSRENBANG KECAMATAN SILINDA PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- BANTUAN RASKIN DIDUGA TAK SESUAI
- “MEMAHAMI SUMBER – SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA”
- KEBUMEN KUKUHKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
- ANGKA PUTUS SEKOLAH SEDIKIT, DANA ANAK MISKIN DI DIY TAK TERSERAP
- ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN MENINGKAT DI YOGYA
- LOMBOK TENGAH MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KULON PROGO
- JUMLAH PENGANGGURAN DIY CAPAI 80.245 ORANG
- MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KULONPROGO GRATIS SAMBUNGAN AIR BERSIH
- KRISIS AIR BERSIH MELANDA LIMA KECAMATAN DI GUNUNGKIDUL
- ANGKUTAN GRATIS DIBERLAKUKAN UNTUK PELAJAR DAN WARGA MISKIN
- ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIBAPPEDA DAN KANTOR SOSIAL PEMKAB LANGKAT TAK MENYENTUH MASYARAKAT
- LEGISLATOR PERJUANGKAN DANA DESA SATU MILYAR
- LAPOR BUPATI, JALUR CEPAT SELESAIKAN MASALAH
- BUPATI KUDUS DIKUKUHKAN SEBAGAI BAPAK PKL
- PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017
- WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA
- GANJAR PRANOWO TETAPKAN UMK 2017 UNTUK 35 DAERAH DI JATENG
- RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DIMINTA SEGERA DISAHKAN
- EMAS MAMPU TEKAN KEMATIAN IBU DAN BAYI DI JATENG
- PERAN BUMDESA DALAM MENGHADAPI MEA
- BIMTEK RPJMD DESA TAHUN 2016, “DARI KEMANDIRIAN DESA MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
- INSPIRATIF, MUSTHOFA MEMBANGUN KUDUS TAK SELALU PAKAI APBD
- KENDALIKAN PENDUDUK TAK BISA ANDALKAN PEMERINTAH
- KONDISI MASYARAKAT BERUBAH, DATA TETAP
- TURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL SEPERTI “SIPUT”
- KOTA SOLO BELUM SIAP TERAPKAN E-WARUNG
- PETA DESA MISKIN DI JATENG BERUBAH
- STRATEGI BANYUWANGI MENJAWAB TANTANGAN MEMBANGUN DESA
- PEMKAB KUDUS ANGGARKAN MILIARAN RUPIAH UNTUK JAMIN PENDIDIKAN WARGANYA
- RATUSAN DIFABEL BELUM TERSENTUH
- “78,85 PERSEN TANAH BELUM BERSERTIFIKAT”
- PLUT DAN PT POS BANTU PASARKAN PRODUK UMKM
- DISPERINDAG PATI LUNCURKAN PROGRAM SIMPADA
- “MAYORITAS UMK DI BANJARNEGARA BELUM BERIZIN “
- DISIAPKAN KAWASAN INDUSTRI 125 HA
- NIKAH DINI BERLIPAT 300 PERSEN
- WARGA KUDUS GRATIS DI RSUD KELAS III HANYA DENGAN KTP
- DESA DIMINTA ALOKASIKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PERDA TKI TAK LIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK
- BPS MENGUBAH SEJUMLAH INDIKATOR IDI 2015
- PENDAMPING KEBUDAYAAN BANTU LESATKAN PEREKONOMIAN DI DESA BUDAYA
- LUNCURKAN 6 INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TI, PEMKAB SERGAI PERMUDAH AKSES INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT
- BUPATI SOEKIRMAN SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA RPJMD DAN DESA
- PEMBANGUNAN DESA HARUS SELARAS DENGAN PROGRAM NAWACITA
- REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI BAWAH TARGET
- DIBUKA LAYANAN REMBUK JALAN LEWAT WEBSITE
- PROSES PELAYANAN CUKUP TUJUH MENIT: DPPKAD LUNCURKAN SIPATMA
- MENGGAGAS KETERBUKAAN BUDAYA MASYARAKAT KEBUMEN DENGAN DESA KAMPUNG INGGRIS DAN DESA KAMPUNG ARAB
- MAGELANG: 64.645 RTLH DIRENOVASI
- DESA DIMINTA ALOKASIKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PERDA TKI TAK LIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK
- PENURUNAN BELUM SIGNIFIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DI SUMUT TURUN 10,35 PERSEN
- PENGGUNAAN DANA DESA DISOROT
- BEDAH RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD NTB TAHUN 2015
- SISI LAIN KEPEMIMPINAN KYAI ZUL
- NTB, DINILAI SEBAGAI PROVINSI TOP MOVER
- PEMBANGUNAN DESA HARUS BERSINERGI
- KEBUMEN: 13.000 TENAGA KERJA BELUM TERSERAP
- REFORMA AGRARIA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN
- DPRD KABUPATEN KEBUMEN KUNKER KE SERGAI
- PEMPROVSU TERIMA PAPARAN RPJMD KABUPATEN ASAHAN
- FEMINISME CEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
- BUPATI SERGAI MINTA PENYUSUNAN RPJMD 2016 – 2021 TEPAT SASARAN
- DAERAH MISKIN WAJIB LAPOR TIAP TIGA BULAN
- RENDAH, TINGKAT KESEJAHTERAAN 13,85 JUTA WARGA JATENG
- KINERJA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 0,29%/TAHUN
- KORUPSI DI SUMUT: KPK KAWAL KETAT, DANA DESA AGAR DIKELOLA BAIK
- DANA DESA SE-LABURA TAK KUNJUNG DICAIRKAN PEMKAB
- PEMKAB SERGAI GELAR SOSIALISASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM LAPOR
- PEMKAB SERGAI GELAR UJI HASIL AKP DENGAN PEMANFAATAN SID, BUPATI : VALIDITAS DATA WARGA MISKIN FAKTOR KUNCI PENGENTASAN KEMISKINAN
- BUPATI SOEKIRMAN HARAP PROGRAM CSR MENDORONG PEMBANGUNAN DI SERGAI
- ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL BELUM DICAIRKAN
- BUPATI INGATKAN SKPD UNTUK TIDAK MEMANIPULASI DATA
- INTEGRASI SID JATENG DARI TINGKAT DESA, KABUPATEN DAN PROVINSI
- BUPATI IMBAU PNS PEDULI WARGA MISKIN
- WUJUDKAN TRANSPARANSI, TIAP SKPD DAN PEMERINTAHAN DESA DI KEBUMEN WAJIB PASANG PAPAN INFORMASI ANGGARAN
- MUSRENBANG SUMUT 2016 | MENDAGRI WARNING ANGGARAN TAK TERSERAP
- PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA ZONA WILAYAH IV TAHUN 2016 DI KEPULAUAN NIAS
- MUSRENBANGDA 2016, PEMKAB SERGAI TINGKATKAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN ENERGI
- HASIL MUSRENBANG KOTA TEBINGTINGGI 2016, ARAH PEMBANGUNAN MENUJU PUSAT JASA DAN PERDAGANGAN
- SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- KECAMATAN PANTAI CERMIN KECAMATAN TERBAIK SE-SUMATERA UTARA
- KUNJUNGAN PESERTA RAKERNAS SAPA KEMENKO PMK DI DESA WISATA
- GUNUNGKIDUL: TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL, PEMDA DIY GELONTOR RP 16,6 MILYAR
- GUNUNGKIDUL: PERNIKAHAN DINI DI GEDANGSARI TURUN
- KABUPATEN SLEMAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN TPK UNTUK TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI SLEMAN
- PEMERINTAH DAERAH DIY SULIT TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- KABUPATEN BANTUL: PENYULUHAN BUDIDAYA TANAMAN BUAH PNPM MANDIRI PERDESAAN POLA KHUSUS (MP3KI) DI BALAI DESA GUWOSARI
- ANGKA KEMISKINAN DI DIY, KABUPATEN GUNUNGKIDUL PALING MISKIN
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN 1,01 PERSEN
- SIERRA LEONE BELAJAR PENGENTASAN KEMISKINAN DARI KOTA TASIKMALAYA
- ANGKA KEMISKINAN DI SUMBAWA MENURUN
- LSM AJAK DUDUK BERSAMA BAHAS KEMISKINAN DI 7 KECAMATAN
- PRIHATIN DENGAN KEMISKINAN DI BATUBARA
- ISTRI DOKTER PUN IKUT MEMBERANTAS KEMISKINAN
- MENGORGANISIR DIRI MENJADI MENJADI SALAH SATU STRATEGI PERJUANGAN WARGA
- PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DIANGGARKAN 65 MILIAR DI APBD BATAM 2013
- WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN SPKD KOTA MAKASSAR
- KEMISKINAN, SALAH SUMBERDAYA
- PEMKO PEKANBARU MELAKUKAN VERIFIKASI DATA RASKIN 2013
- PENDUDUK MISKIN MAKASSAR TURUN DRASTIS
- ACEH BESAR JUARA PERTAMA JAMBORE UPK PNPM 2012
- PENGUNJUNG JAMBORE PNPM MEMBURU OLAHAN PINEUNG NYEN
- SEMINAR PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR
- WDC BANDA ACEH GELAR WORKSHOP HASIL PENELITIAN
- LISTRIK GRATIS UNTUK 17.402 RKM DI SUBANG
- PNPM MANDIRI TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN JABAR HAMPIR 10%
- ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG BERTAMBAH 10.004 RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) PADA KURUN WAKTU 2008 HINGGA 2011
- DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TIDAK AKURAT
- Strategi dan Program Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal di Kabupaten Garut
- Kemiskinan Perempuan Belum Teratasi
- Pemkab Bandung Alokasikan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sebesar 15,8 M
- Dana Rp.31 M Lebih Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung
- Penandatanganan MoU Audit Gender Berbasis Komunitas ( AGBK) di Kabupaten Maros
- TKPK Kab Bandung Gelar Sosialisasi UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Membangun Komitmen APBD Pro Poor Di Kabupaten Bandung
- Peta Kemiskinan di Kabupaten Ciamis
- Replikasi SAPA dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros dan Luwu Utara
- Pembentukan Forum CSR Kota Tasikmalaya
- Penurunan Kemiskinan di Wonogiri Baru 13,7 Persen
- PNPM Tekan Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan di Babar
- Analisa Kemiskinan
- Analisa Kemiskinan 3
- Analisa Kemiskinan 4
- Kondisi Kemiskinan
- SADAR AKAN HAK TINGKATKAN KESEJAHTERAAN
- 30.418 WARGA PANGANDARAN HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WONOGIRI: MASIH ADA 43.000 RTLH YANG BUTUH BANTUAN REHAB
- GUNUNGKIDUL BUTUH KOMITMEN STOP BAB SEMBARANGAN
- DUA TAHUN JOKOWI-JK, PUAN SEBUT ANGKA KEMISKINAN MENURUN
- BAPPEDA JABAR KELUHKAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH PARSIAL
- MENSOS MINTA PEMDA AWASI PENYALURAN PKH
- 3.000 BALITA TERLANTAR, KURANG GIZI & HIDUP TAK LAYAK
- RENTENIR JADI KENDALA SERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT
- GANJAR MINTA AKADEMISI BANTU ATASI KEMISKINAN DI JATENG
- GUBERNUR: KEMISKINAN PERKOTAAN TURUN, KEMISKINAN PEDESAAN NAIK
- RUMAH TAK LAYAK HUNI JADI SALAH SATU KOMPONEN KEMISKINAN
- TINGGINYA ANGKA PUTUS SEKOLAH MASALAH SERIUS
- MENDORONG ANAK TELANTAR UNTUK SEKOLAH
- KUALITAS RENDAH, PELUANG BESAR HILANG
- 48,8 JUTA ORANG INDONESIA TINGGAL DI KAWASAN HUTAN
- KOMPAK DORONG PEMKAB ACEH BARAT ENTASKAN KEMISKINAN
- DEWAN PRIHATIN ANGKA KEMISKINAN JATENG MASIH SANGAT TINGGI
- MAKASSAR: DATA WARGA MISKIN DIMUTAKHIRKAN
- GIZI BURUK MASIH DITEMUKAN DI SEMUA DAERAH, BAHKAN DI DEKAT JAKARTA
- MASIH BERGANTUNG DATA BPS, PEMKAB BANYUMAS SULIT RILIS ANGKA KEMISKINAN
- KEMISKINAN DAN KURANG MOTIVASI PENYEBAB UTAMA BUTA AKSARA
- SRI MULYANI: INDONESIA PUNYA JEJAK REKAM TURUNKAN KEMISKINAN
- BAPEDDA: KAWASAN KUMUH IDENTIK DENGAN KEMISKINAN
- SRI MULYANI: RI HARUS WASPADAI PEMINDAHAN KEMISKINAN DARI DESA KE KOTA
- PEMKAB KARANGANYAR KURANGI PENDUDUK MISKIN
- TERJERAT MBR, ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA SULIT TURUN
- GARIS KEMISKINAN DI JABAR DIDOMINASI PERAN DARI KOMODITI MAKANAN
- KEMISKINAN BISA PICU KONFLIK KEMBALI TERJADI DI ACEH
- HARAPAN KEMAJUAN DARI KETERTINGGALAN
- JOKOWI: KEMISKINAN DITEKAN JADI 10,8%, PENGANGGURAN TURUN KE 5,5%
- JOKOWI: 71 TAHUN INDONESIA MERDEKA, BELUM MAMPU PUTUS RANTAI KEMISKINAN
- BPS JOGJA: GARIS KEMISKINAN NAIK 5,42%
- PEMKOT SOLO BENTUK TIM TINGKAT KELURAHAN BUAT BERANTAS KEMISKINAN
- KULON PROGO ANGGARKAN PENGENTASAN KEMISKINAN RP27 MILIAR
- SRAGEN MASIH TERMISKIN KEEMPAT DI JATENG
- MASALAH LINGKUNGAN DAN KEMISKINAN MASIH JADI PR BAGI PEMKAB KLATEN
- NTT JADI “NEW TOURISM TERRITORY” BISA TEKAN ANGKA KEMISKINAN
- FREEPORT TIDAK MEMBUAT RAKYAT PAPUA KELUAR DARI KEMISKINAN
- DI PROVINSI KAYA SUMBERDAYA ALAM INI, WARGA MISKIN TAMBAH BANYAK
- RASKIN PAKAI DATA LAMA, PERANGKAT DESA MENGELUH
- KUALITAS SDM RENDAH, ANGKA KEMISKINAN INDRAMAYU TINGGI
- PENDUDUK MISKIN KAB. BARRU BERTAMBAH
- KISAH PILU NELAYAN YANG TERJEBAK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- MASYARAKAT MISKIN BELUM NIKMATI PERTUMBUHAN EKONOMI
- KENAIKAN ANGKA KEMISKINAN DKI TANGGUNG JAWAB JOKOWI
- PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI BENGKULU MENINGKAT
- ANGKA KEMISKINAN DI BANTEN MASIH TINGGI
- KEMISKINAN DI KALTENG MASIH MENJADI MASALAH BESAR
- Progres Penanggulangan Kemiskinan
- ATASI KEMISKINAN, SERGAI INOVASI BERBAGAI PROGRAM EFISIEN
- PROGRAM WP SASAR PELAKU USAHA MIKRO DI TIGA LOKASI BENCANA
- SUBSIDI LISTRIK ORANG KAYA DIPANGKAS, DIALIHKAN KE WARGA MISKIN
- CARA RMS TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI SIDRAP
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN JADI DINAS BARU DI PEMKOT BANDUNG
- SLEMAN BANGUN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
- JOGJA BENTUK TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- DUA TAHUN JOKOWI-JK: PENGENTASAN KEMISKINAN JALAN DI TEMPAT
- PENERIMA BANSOS BERTAMBAH, ANGKA KEMISKINAN TIDAK NAIK
- MAKASSAR JADI KOTA PERCONTOHAN BERBAGAI PROGRAM INOVATIF
- MENEKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PRORAKYAT
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DINILAI MASIH SPORADIS
- ENTASKAN KEMISKINAN, PROGRAM GEMERLAP DIPADUKAN DENGAN BUMDES
- APLIKASI PEMETAAN KEMISKINAN DI PULAU SERIBU DIKEMBANGKAN
- BUTUH LEBIH BANYAK USAHA TEKAN KEMISKINAN
- PONTIANAK LUNCURKAN DATA WARGA MISKIN BERBASIS SITUS WEB
- JOKOWI: APBN HARUS JADI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN
- PEMDA BERLOMBA TERAPKAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK
- PROGRAM E-WARONG DIRESMIKAN DI KEDIRI
- BANTUL: 70.000 PEKERJA TERSERAP, KEMISKINAN DAPAT DITEKAN
- BAPPENAS INGINKAN DANA ZAKAT BANTU ENTASTAN KEMISKINAN
- GUBERNUR JATENG INGIN SISTEM INFORMASI DI SETIAP DESA
- NTB GENCARKAN PROMOSI PARIWISATA HALAL
- DIBUTUHKAN INOVASI UNTUK KURANGI KEMISKINAN
- DI KULONPROGO, SEMBILAN DESA RAWAN PANGAN
- GANJAR MINTA KUR SASAR WARGA MISKIN
- SLEMAN: PESERTA PKH DIPERKIRAKAN BERTAMBAH 21.000 KELUARGA
- PENGEMBANGAN UMKM ENTASKAN KEMISKINAN
- 5 KELURAHAN JADI PILOT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PROGRAM PEMERINTAH TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PADA 2017
- KEMISKINAN SEBABKAN MIMPI 622 PELAJAR DI CIAMIS KANDAS
- DUKUNG PEMERINTAH ENTASKAN KEMISKINAN, BRI KEMBALI LAUNCHING E-WARONG
- REFORMA AGRARIA ATASI KEMISKINAN PEDESAAN
- SLEMAN: JUMLAH PESERTA PKH DIPERLUAS
- MENTERI AGRARIA SIAPKAN FORMULA BARU BPHTB
- DI BALIK “KEGAGALAN” KAMPUS IKUT ATASI KEMISKINAN
- GUNUNG KIDUL SIAPKAN DATA PEMBANDING
- MENSOS LUNCURKAN MOBIL ANTI GALAU DAN SOSIALIASIKAN KARTU ‘SAKTI’ UNTUK ENTAS KEMISKINAN
- SOLO BELUM SIAP LAKSANAKAN E-WARUNG
- PKH KURANGI KETIMPANGAN KEMISKINAN DI MASYARAKAT
- PEMPROV JATENG GANDENG UNIKA SOEGIJAPRANATA TEKAN ANGKA KEMISKINAN
- JUMLAH PENDUDUK MISKIN TINGGI, KULONPROGO NAIKKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 60 FASILITATOR DISIAPKAN UNTUK TANGGULANGI KEMISKINAN
- BAMBANG: JANGAN HANYA BANYAK ANGGARAN TAPI KEMISKINAN MENINGKAT
- 1.682 RUMAH TAK LAYAK HUNI JADI ‘PR’, GUBERNUR PASTIKA AJAK BUPATI/WALIKOTA BERSINERGI KIKIS KEMISKINAN
- PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH TIDAK TEPAT SASARAN
- SOFYAN DJALIL JADI MENTERI ATR, INI HARAPAN MASYARAKAT AGRARIA
- CITA-CITA WORLD BANK BERANTAS KEMISKINAN MAKIN JAUH DARI HARAPAN
- MENTERI SOSIAL UJI COBA PENYALURAN DANA PKH NON-TUNAI
- JOKOWI: KITA BUTUH AL QURAN AGAR MAJU, TOLERAN, DAN LEPAS DARI KEMISKINAN
- DANNY AJAK MAHASISWA KKN PETAKAN KEMISKINAN
- BUKA SEMINAR KEMISKINAN, MENKO PMK TANDASKAN PERLUNYA KETERPADUAN DATA
- 2016 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN JATENG JADI 8,6%
- WAGUB NTB: KABUPATEN-KOTA HARUS SERIUS ATASI PERSOALAN KEMISKINAN
- KEBERHASILAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG
- PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU OLEH BPS
- BOYOLALI AKAN LAKUKAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU
- BERANTAS KEMISKINAN MELALUI DIPLOMASI EKONOMI
- GUBERNUR GANJAR: BERBAGI BERSAMA MENGATASI KEMISKINAN
- PASTIKAN APBD UNTUK RAKYAT DI KOTA BENGKULU
- BANTUAN PROGRAM PPL DI LUWU UTARA
- KURANGI KEMISKINAN DENGAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAN KOPERASI
- KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MALUKU HARUS MENINGKATKAN PERAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT
- TKPKD LOTENG MINTA PERBUP IKL SEGERA DISUSUN
- PEMBAHASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MUSRENBANG
- DANA 300 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN BEKASI
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RW DI PEKANBARU
- DAERAH PERBATASAN NEGARA HARUS TERSENTUH PEMBANGUNAN
- WAPRES JK: KEBERADAAN TNP2K DIPERTAHANKAN
- ANGKA KEMISKINAN CIAMIS DITARGET TURUN 2,13 PERSEN TAHUN 2019
- MENSOS: “KARTU SAKTI” UNTUK ENTASKAN KEMISKINAN
- KONFLIK DAN KEMISKINAN BISA DIATASI BILA IZIN INDUSTRI DI DESA DIBATASI
- KABUPATEN-KOTA HARUS DILIBATKAN DALAM PROGRAM PPLS 2015
- DINSOS LAMPUNG VERIFIKASI ULANG PENERIMA KIS
- GUBERNUR NTT: ANGKA KEMISKINAN MENGALAMI PENURUNAN
- KERJA BERSAMA, KEAKURATAN DATA, INKLUSIF, DAN KETERBUKAAN
- BPS KOTA PALOPO SIAPKAN PPLS 2015
- BPS JEMBER PERBAIKI DATA KEMISKINAN TAHUN 2015
- INI LANGKAH LTPKD CIAMIS MENGENTASKAN KEMISKINAN
- DANA PENGENTASAN PMKS MASIH MINIM
- PEMERINTAH: TARGET TURUNKAN KEMISKINAN JADI 7 PERSEN
- 56 DESA BELUM TERVALIDASI RTM
- APBA RP 12,7 TRILIUN GUNA TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- BERDAYAKAN MASAYARAKAT, MENTERI DESA MOU DENGAN PBNU
- 24 PETANI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAPAT BANTUAN MODAL DKP
- ABDYA DAN PIJAY TEKEN MOU PEMBERDAYAAN DESA
- ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DICOVER BPJS
- TNI DIAJAK TERLIBAT PERANGI KEMISKINAN DI NTT
- RASKIN GRATIS UNTUK KOTA BANJAR
- TIGA PROGRAM UNTUK TEKAN KEMISKINAN DI BALIKPAPAN
- ANGKA KEMISKINAN DKI NAIK, KARENA DINAIKKAN STANDARNYA
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMKAB CIAMIS ANGGARKAN RP.25 MILIAR
- DIRJEN: IKM BERPERAN ENTASKAN KEMISKINAN
- MENSOS MINTA KEMENTERIANNYA CEPAT TANGGAP
- PEMKOT PONTIANAK: FOKUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATASI KEMISKINAN
- PEMKOT DEPOK GULIRKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN
- PRESIDEN AKAN LUNCURKAN KIS DAN KIP BESOK MELALUI KANTOR POS
- DATABASE PERCEPATAN MDGS SUMSEL UNTUK TEKAN ANGKA KEMISKINAN
- RAKOR BPMK SATUKAN PEMAHAMAN DAN PERSEPSI
- WARGA MISKIN BANTEN BEROBAT GRATIS HANYA DENGAN TUNJUKKAN SKTM
- PEMBUKAAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI KAUM MUDA ADALAH PRIORITAS
- BONE BOLANGO: PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- BPPKB KAB BOGOR BELAJAR PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG
- ANGKA KEMISKINAN TANAH DATAR TURUN JADI 5,69 PERSEN
- CSR DI CIREBON DIMINTA IKUT BANTU PEMBANGUNAN
- PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DUA KECAMATAN DI PURBALINGGA
- PRIORITAS BANSOS UNTUK BEASISWA DI PEKANBARU
- BANTUAN PKH DIPOTONG KARENA PESERTA KURANG DISIPLIN
- GNPM SELARAS DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
- BLT DIHAPUS, KELUARGA SANGAT MISKIN PEROLEH BANTUAN MELALUI PKH
- 1 JUTA TON LEBIH RASKIN BELUM TERSALUR
- BPJS KESEHATAN: PENAMBAHAN CABANG DI RIAU DAN SUMBAR
- PENGENTASAN KEMISKINAN HARUS BERBASIS PADA DATA
- JAWA TENGAH JADI PERCONTOHAN PNPM MANDIRI
- DANA BANSOS KEPRI RP.819 M, SEKDA JAMIN AMAN
- BANSOS KEMISKINAN DIY CAIR AWAL SEPTEMBER
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENGEMBALIKAN ROH RPJMD
- PEMKAB KULON PROGO LUNCURKAN DATA KEMISKINAN 2013
- RAKOR TKPK BADUNG: KEMISKINAN BUKAN HANYA MASALAH ORANG MISKIN
- PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI LOBAR HARUS INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF
- DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN RP.16,64 MILIAR UNTUK 3 KECAMATAN DI GUNUNGKIDUL
- BANTUL AKAN PUNYA PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- ORANG MISKIN BERKURANG DI TANJUNGPINANG
- TKPKD PROBOLINGGO PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
- PEMKAB HST KUCURKAN DANA PADAT KARYA
- PKK KOTA SINGKAWANG HARAPKAN KERJASAMA DENGAN SEMUA SKPD
- DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PULANG PISAU RP.66,1 M
- ACEH TERBESAR BERI DANA DAMPINGAN PNPM MANDIRI
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN DI ACEH JADI PRIORITAS
- PEMKAB KOTIM USUL 1 TRILIUN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- WAGUBSU: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUTUHKAN DATA AKURAT
- ALOKASI ANGGARAN DESA DARI PROGRAM MASYARAKAT
- WABUP KARANGASEM: FORUM SKPD BUAT TEROBOSAN
- DANA BKPG NAIK MENJADI RP80 JUTA
- DANA PNPM MPd TANA TORAJA RP.29,039 M
- AWANG KLAIM ANGKA KEMISKINAN TURUN
- SERAHKAN BATUAN RASKIN DARI BERAS LOKAL KULONPROGO
- Lainnya
- KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL
- VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN
- BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN
- PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR
- GANJAR ENTASKAN KEMISKINAN LEWAT PERMODALAN MUDAH USAHA MIKRO
- NTB PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN DAN RTLH
- DI BALIK DATA PENURUNAN KEMISKINAN KSB YANG SANGAT DRASTIS
- TAHUN DEPAN GELONTORAN BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN MELONJAK
- UPAYA BARU PENANGANAN KEMISKINAN, DEKATKAN WARGA MISKIN DENGAN LAYANAN JASA KEUANGAN
- NTT: ALOKASI DANA DESA RP 120 TRILIUN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 75 DESA DI REMBANG MASIH MASUK KATEGORI KEMISKINAN
- PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN STAGNAN
- INDONESIA ANGKAT ISU PENGENTASAN KEMISKINAN DI KTT ASEAN
- KEMISKINAN DI NTT TERNYATA PADA TINGKAT SEPERTI INI
- BANTUL BERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN ENTASKAN KEMISKINAN
- PROGRAM INTERVENSI PENANGANAN STUNTING BISA KURANGI KEMISKINAN
- TARGETKAN KEMISKINAN TERSISA 6-7 PERSEN
- GUBERNUR AJAK KNPI BERKONTRIBUSI DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN ACEH
- WARGA WONOGIRI MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DEMI IKUT SELEKSI PERANGKAT DESA
- KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI
- 15 KABUPATEN DI JATENG MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN
- KEMISKINAN ACEH DITARGETKAN DI BAWAH NASIONAL
- JALAN KIAN PANJANG, KEMISKINAN TAK BERKURANG
- EKONOMI RI DI JALUR YANG BENAR
- KEMISKINAN TURUN TAPI RENTAN MISKIN MASIH BANYAK
- 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK, KEPALA BPS: SUDAH BAGUS!
- PEMPROV JATENG BANGUN 568 RUMAH WARGA MISKIN JEPARA
- DATA KEMISKINAN DIMINTA VALID
- HAMAM: ANGKA KEMISKINAN KULON PROGO TERTINGGI SE-DIY
- POTENSI LAHAN BANYAK, TAPI MENGAPA ADA DESA RAWAN PANGAN?
- ANGKA KEMISKINAN TINGGI, KLATEN DAN SRAGEN MASUK PRIORITAS TKPK JATENG
- KABUPATEN BATU BARA INGIN MEREPLIKASI PENDATAAN KEMISKINAN DI KULON PROGO
- KEPESERTAAN KB PRIA DI BANTUL BARU 9%
- PRESIDEN AKAN MENYERAHKAN 10.100 SERTIFIKAT TANAH DI TANGSEL
- TUGAS BESAR MENUNGGU PEMIMPIN DIY
- PEMERINTAH BAGIKAN SERTIFIKAT LAHAN UNTUK KURANGI KEMISKINAN
- ANGKA KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TURUN
- DEMAK MASUK DAERAH DENGAN ANGKA KEMISKINAN TINGGI DI JATENG
- TANGGULANGI KEMISKINAN DENGAN KEROYOKAN
- DATA KURANG AKURAT, PENANGGULANGAN KEMISKINAN SULIT DICAPAI
- ANGGARAN PENGENTASAN KEMISKINAN BAKAL DITAMBAH DI 2018
- PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BELUM MAKSIMAL DIRASAKAN MASYARAKAT MISKIN DI KSB
- PRESIDEN, MENTERI DAN PENGUSAHA DUDUK BARENG BAHAS KEMISKINAN HINGGA LAPANGAN KERJA
- 1.691 KK WARGA PENERIMA RASTRA
- WABUP: SEBARAN KEMISKINAN MERATA DALAM 15 KECAMATAN
- BETAPA PENTINGNYA MENGURANGI KESENJANGAN DESA DAN KOTA
- AKURASI DATA JADI JALAN PENGENTASAN KEMISKINAN
- WARGA MISKIN JABAR 4.168 JUTA, DEDDY MIZWAR: TURUN 0,06 PERSEN
- KEMISKINAN TAK AKAN SELESAI HANYA DENGAN RASKIN
- PEMDA DIY KESULITAN ENTASKAN DESA RAWAN PANGAN
- KEMBANGKAN POSBINDU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
- ANGKA KEMISKINAN DI BOYOLALI DITARGET TURUN 0,5 PERSEN DI TAHUN 2018
- PKH MENDORONG ANAK-ANAK PENERIMA MANFAAT UNTUK BERPRESTASI
- KEMISKINAN TERTINGGI DI JABAR, MENSOS TEGASKAN BUTUH STRATEGI KOMPREHENSIF
- NTT BELUM SATU DATA TENTANG KEMISKINAN
- MENSOS KHOFIFAH SEBUT KEMISKINAN PEDESAAN DI JAWA TIMUR AKUT
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SULSEL AKAN JADI CONTOH NASIONAL
- KAMPUNG KB DIHARAPKAN BERPERAN TEKAN ANGKA KEMISKINAN
- KREDIT JAMBAN SEHAT JADI CARA TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI DOMPU
- PEMERINTAH ANGGARKAN RP 292,8 T UNTUK PROGRAM KEMISKINAN
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUTUH BASIS DATA TERPADU
- CARA SRI MULYANI JAGA DAYA BELI MASYARAKAT TETAP KUAT
- KEMISKINAN DAN KESENJANGAN JADI TANTANGAN JAWA TENGAH
- WALIKOTA TERIMA PENGHARGAAN DARI MENTERI SOSIAL
- SAPA GELAR ASISTENSI DATA KEMISKINAN DAN PEDESAAAN SULSEL
- BANTUL: 3.041 WARGA MISKIN TAK PUNYA JAMINAN KESEHATAN
- MELIHAT SEBERAPA BESAR KETIMPANGAN YANG TERJADI DI RI
- BUPATI NAIKKAN HONOR KADER POSYANDU 100 PERSEN
- NTB KEMBANGKAN STRATEGI ENTASKAN KEMISKINAN DARI DESA
- BANYAK KEPALA DESA KHAWATIR DIKRIMINALISASI SAAT MENGELOLA DANA DESA
- PROGRAM DANAIS BELUM SENTUH KEMISKINAN
- KOPERASI DINILAI MAMPU KURANGI ANGKA KEMISKINAN
- PROGRAM JOKOWI UNTUK BERANTAS KEMISKINAN BERNILAI RATUSAN TRILIUN
- LIBATKAN PEREMPUAN, SATUAN TUGAS PEMAJUAN PEREMPUAN DINANTI
- PENGANGGURAN DI BANTUL MENCAPAI 17.000 JIWA
- BPS AKUI TINGKAT KEMISKINAN KUDUS KIAN SUSUT
- KOTA INI PUNYA APLIKASI “UPDATE” DATA KEMISKINAN MELALUI FOTO
- PEMERINTAH NTB MELAWAN KEMISKINAN DARI DESA
- DIGELONTOR BERAGAM PROGRAM, KEMISKINAN DI BULELENG DIKLAIM TURUN 32,16 PERSEN
- LAGI-LAGI KEMISKINAN MASIH JADI SOAL UTAMA
- GANJAR: KEMISKINAN DI JATENG TURUN, TETAPI SAYA ENGGAK PUAS
- SUDAH BEKERJA TAPI TETAP MISKIN? INI PENJELASAN BPS JATENG
- PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN DI PURBALINGGA TAK SIGNIFIKAN
- KEMISKINAN DIPENGARUHI JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
- SEBAGIAN BESAR WARGA MISKIN ADALAH PETANI
- KURANGI ANGKA KEMISKINAN, JATENG OPTIMALKAN KINERJA TKPKD
- SASARAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH DIPERLUAS
- KEMISKINAN RAPOR MERAH GANJAR
- JARING PENGAMAN DIPERKUAT
- APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN
- PRESIDEN: RP 2.204,4 TRILIUN FOKUS UNTUK KURANGI KEMISKINAN
- MENTERI PUAN OPTIMISTIS KESEJAHTERAAN TERUS TUMBUH
- PRESIDEN JOKOWI KLAIM TINGKAT KEMISKINAN RI TURUN
- SETELAH 12 TAHUN PERDAMAIAN, ACEH MASIH DIHANTUI KEMISKINAN
- PEMERINTAH KLAIM PROGRAM KELUARGA HARAPAN EFEKTIF TEKAN KEMISKINAN
- MENTERI PPN: INDONESIA BEBAS KEMISKINAN 2045
- KELOMPOK MISKIN MASIH TERTINGGAL
- PENGANGGURAN PENYEBAB UTAMA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DI ACEH
- KEPALA BAPPENAS SEBUT UTANG BISA KURANGI KEMISKINAN
- PEMERINTAH HARUS LEBIH AGRESIF
- RUWETNYA MASALAH KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI RI
- JK AKUI TAK MUDAH MENGATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
- KEMISKINAN DISEBUT AKIBAT MINIMNYA KEPEMILIKAN ASET PRODUKTIF
- KONSUMSI-INVESTASI HELA PERTUMBUHAN
- MENKO PUAN RATAS DENGAN MENDIKBUD DAN MENSOS BAHAS SURVEI KEMISKINAN
- DATA KEMISKINAN MASIH JADI SOAL
- 5 KABUPATEN PENYUMBANG ANGKA KEMISKINAN DI ACEH
- ANTISIPASI PENYIMPANGAN, KADES DILARANG BAWA UANG DESA
- PERTUMBUHAN EKONOMI NTT MENINGKAT, TAPI ANGKA KEMISKINAN TINGGI
- PENGENTASAN KEMISKINAN AKAN TERINTEGRASI DI KOTA YOGYA
- ANGKA KEMISKINAN DI DESA MENURUN
- PROGRAM STRATEGIS NASIONAL HARUS KURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
- ANGKA KEMISKINAN DIY TERTINGGI SE-JAWA
- JUMLAH ORANG MISKIN HARUS BERKURANG 2,14 JUTA JIWA PER TAHUN
- TUNTASKAN KEMISKINAN BALI, PASTIKA : “KABUPATEN KAYA BANTU DAERAH MISKIN”
- KEMISKINAN ANAK TERTINGGI TERJADI DI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN NTT
- KALAU PENYALURAN RASTRA TAK TELAT, KEMISKINAN PASTI TURUN
- ANGKA KEMISKINAN DI SUMUT MENURUN
- JOKOWI: KALAU SINKRON, SAYA JAMIN KEMISKINAN PASTI TURUN
- TINGKAT KEMISKINAN DI RI MAKIN PARAH SELAMA 6 BULAN
- ATASI KEMISKINAN, PROGRAM GERTAK TRENGGALEK RAIH PENGHARGAAN
- ROKOK SUMBANG KEMISKINAN DI KOTA DAN DESA
- TAK MAMPU BAYAR TUKANG, WARGA MISKIN WONOGIRI PILIH TAK AMBIL BANTUAN RTLH
- LUWU UTARA OPTIMIS TERAPKAN E-KEMISKINAN
- MENSOS BERHARAP ANAK PKH ANGKAT DERAJAT KELUARGA
- SISTEM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BURUK, LUTRA BELAJAR DI MAKASSAR
- SETIAP TAHUN 4.000-5.000 IBU MENINGGAL SAAT BERSALIN
- DINSOS P3A SINKRONKAN DATA KEMISKINAN DENGAN PEMERINTAH
- TEKAN SISA KEMISKINAN DI SIDRAP, BUPATI UTUS SKPD BERDISKUSI DI UNHAS
- SLEMAN: 110.664 KARTU MISKIN DIDISTRIBUSIKAN
- KEMISKINAN DI SLEMAN JADI PENGHAMBAT
- GUNUNGKIDUL: ANTISIPASI GIZI BURUK, PUSKESMAS DIMINTA LAKUKAN PEMANTAUAN
- KETIDAKPATUHAN KELOLA APBD 2016 MENINGKAT TAJAM
- PERLU TEROBOSAN UNTUK KEJAR PENURUNAN KEMISKINAN DOMPU
- BERAPA PENGHASILAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN DI INDONESIA?
- KESENJANGAN KEMISKINAN DIATASI DENGAN USAHA BERSAMA
- KEMISKINAN MASIH JADI TANTANGAN
- KULON PROGO DIDESAK EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR
- PEMERINTAH MEMPERKUAT PROGRAM BANTUAN SOSIAL
- TURUN 0,46 PERSEN, TARGET PENURUNAN KEMISKINAN DI LOTENG GAGAL TERCAPAI
- JELANG LEBARAN, MENSOS MARATON PANTAU PENCAIRAN PKH
- KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL TURUN SIGNIFIKAN, TAK LAGI TERMISKIN DI DIY
- SLEMAN TARGETKAN ANGKA KEMISKINAN TURUN 0,67% PER TAHUN
- SLEMAN BERI PENGHARGAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
- TARIF LISTRIK NAIK ATAU PENGHAPUSAN SUBSIDI UNTUK KELUARGA MAMPU?
- PESATNYA PERKEMBANGAN PARIWISATA, ANGKA KEMISKINAN MENURUN
- HITUNG-HITUNGAN PEMERINTAH AGAR KEMISKINAN BISA TURUN DI BAWAH 10%
- BANTUAN SOSIAL PKH CAIR SEBELUM LEBARAN
- KEMISKINAN BOJONEGORO TURUN, SAYANGNYA KESENJANGAN KIAN LEBAR
- VALIDASI DATA ATS KRUSIAL UNTUK PENYALURAN PROGRAM PIP
- JOKOWI TARGETKAN ANGKA KEMISKINAN DI BAWAH 10% TAHUN DEPAN
- RUU PERTANAHAN HARUS BERKEADILAN JENDER
- 2,9 JUTA ANAK BELUM TERJANGKAU KIP
- MENAKER: PENGANGGURAN BAKAL MENURUN
- TEKAN KEMISKINAN, TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DISEBAR KE SEMUA DAERAH
- PEMKAB KARANGANYAR TARGET ANGKA KEMISKINAN DI BAWAH 10 PERSEN
- WAGUB SUDIKERTA: KAMI SUDAH BANGUN 22 RIBU RUMAH UNTUK WARGA MISKIN BALI
- PURWOKERTO: PENCAIRAN BANTUAN PKH TAHAP I 9 JUNI-20 JUNI
- KULON PROGO MILIKI PEKERJAAN TUMAH TURUNKAN KEMISKINAN
- PENDAMPING DAN OPERATOR PKH HARUS MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN
- JEPARA: DEWAN SOROTI DATA KEMISKINAN
- KENAIKAN TARIF LISTRIK DONGKRAK INFLASI NTB
- PERLU TEROBOSAN TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- ANGKA KEMISKINAN DI SLEMAN CAPAI 37.284 KK
- TANTANGAN ADA DI IMPLEMENTASI
- SETELAH ANGKA KEMISKINAN TERENDAH, SIDRAP RAIH WTP DARI BPK
- PEMKAB KARANGANYAR TARGETKAN KEMISKINAN TURUN DI BAWAH 10 PERSEN
- PROGRAM PETA DESA TERANCAM MANDEK
- PEREMPUAN ADAT TERABAIKAN
- BANJARNEGARA: 7.000 RUMAH TAK LAYAK HUNI AKAN DIPUGAR
- KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI
- RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019
- KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS
- PROGRAM GERBANG DESA UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN PEMBANGUNAN
- GUBERNUR AJAK KEPALA DAERAH KURANGI ANGKA KEMISKINAN
- 4 KECAMATAN DI MASUK ZONA MERAH PETA KEMISKINAN WONOGIRI
- PEMERINTAH AKAN TURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN KE 9%
- ACEH BESAR SALURKAN DANA SURPLUS
- BOYOLALI: 2.333 RTLH AKAN DIRENOVASI DENGAN DANA APBD DAN APBN
- BASIS DATA TERPADU MABAR UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- SOSIALISASI PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PETERNAKAN
- TERAPKAN BDT MINIMALISIR KESALAHAN DATA DAN KURANGI ANGKA KEMISKINAN
- SRI MULYANI: KEMISKINAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
- GENJOT INFRASTRUKTUR, JOKOWI PANGKAS ANGKA KEMISKINAN DI KALIMANTAN
- AKURASI DATA HAMBAT PENGENTASAN KEMISKINAN
- TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI JOMBANG MELALUI PROGRAM JALIN MATRA
- LKPJ BUPATI BULELENG DIKRITISI, DATA INI JADI SOROTAN
- PEMKAB SOPPENG KLAIM BERHASIL TURUNKAN KEMISKINAN DI DAERAHNYA
- AKSES DAN MUTU TIMPANG
- PROFIL PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DISUSUN
- DPRD BULELENG SOROTI ANGKA KEMISKINAN NAIK
- PENGANGGURAN JAWA TENGAH FEBRUARI 2017 MENINGKAT 3.000 ORANG
- INDEF: SELAMA 9 TAHUN KEMISKINAN HANYA TURUN 5,3 PERSEN
- BPS CATAT PENGANGGURAN DI NTT TURUN DI FEBRUARI 2017
- PENYEBAB KETIMPANGAN: HARTA SI MISKIN NAIK TAPI TAK SEBANYAK SI KAYA
- PEMPROV DAN BPS SINKRONISASI DATA UNTUK TURUNKAN KEMISKINAN
- 2018, JATIM TARGETKAN KEMISKINAN 10%
- KEMISKINAN MASALAH UTAMA BANTEN
- KEMENSOS GELONTORKAN RP. 175,1 MILYAR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI CIAMIS
- SUBSIDI LISTRIK TETAP DIBERIKAN KE MASYARAKAT TIDAK MAMPU
- RENDAHNYA UPAH BURUH MENJADI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DI DIY
- BUPATI TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI WONOGIRI DI ANGKA 5,44 PERSEN
- MENSOS: PEMDA HARUS SINERGIKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
- TARGET TURUNKAN KEMISKINAN, WABUP: BILA TIDAK TERCAPAI BERARTI TIDAK BERHASIL
- PROGRAM KB UNTUK MENEKAN ANGKA KEMISKINAN
- JOKOWI DAN PARA GUBERNUR BAHAS RENCANA PEMBANGUNAN 2017
- PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI
- SERGAI TARGETKAN PENGENTASAN KEMISKINAN 5 PERSEN TAHUN 2021
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUNAKAN DATA AKURAT
- JATIM KOMITMEN PERCEPAT DAN PERLUAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- LAHAN 211.522 HA SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MASYARAKAT UNTUK HUTAN SOSIAL
- LEBARNYA JURANG SI KAYA DAN SI MISKIN, JK: INI BERBAHAYA
- INI LOKASI 12,7 JUTA HEKTAR LAHAN YANG SIAP DIMANFAATKAN WARGA MISKIN
- GANJAR MINTA BUPATI BATANG FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 63 PERSEN APBD 2018 ANDALKAN DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT
- KETERLIBATAN POLITIK BAGI PEREMPUAN DI BATANG CUKUP BAGUS
- MENSOS RESMIKAN GERTAK
- PENANGANAN KEMISKINAN HARUS TERINTEGRASI
- PERCEPAT TANGANI KEMISKINAN, PEMERINTAH OPTIMALKAN PKH
- ANGKAT POTENSI LOKAL, GERBOSARI IKUTI PROGRAM DESA SEJAHTERA MANDIRI
- KEMISKINAN SLEMAN : 2019 TAK ADA LAGI KAWASAN KUMUH
- KEPALA BAPPENAS: KONEKTIVITAS DAN KEMISKINAN, MASALAH BESAR PROVINSI BENGKULU
- MUSRENBANG, BUPATI PURBALINGGA UNGKAP DATA KEMISKINAN
- BLORA BERTEKAD TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
- WAGUB SULSEL: MPM MUDAHKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
- BENGKULU PROGRAMKAN “SATU DATA” ATASI KEMISKINAN
- PENANGANAN KEMISKINAN KABUPATEN CIREBON LAMBAN
- DISTRIBUSI RASKIN MASIH GUNAKAN CARA LAMA
- PEMBAGIAN BERAS SEJAHTERA SE-SOLO RAYA DIREALISASIKAN
- INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA KALAH DARI MALAYSIA DAN TURKI
- JOKOWI INGIN KEMENTERIAN/LEMBAGA HEMAT BESAR-BESARAN 2017-2018
- TIDAK MENGGEMBIRAKAN, NILAI TUKAR PETANI ANJLOK LAGI DI MARET 2017
- KEMISKINAN MULTIDIMENSI TERABAIKAN
- FOKUS ENTASKAN 21 % WARGA DARI KEMISKINAN, SEKTOR PARIWISATA JADI UJUNG TOMBAK
- KULONPROGO: ANGKA KEMATIAN IBU MAKIN TINGGI
- PEREMPUAN MASIH TERTINGGAL
- 28 JUTA PEREMPUAN MENGALAMI KEKERASAN
- PARA PEREMPUAN DIAJAK TINGKATKAN AKTIVITAS POLITIKNYA
- PENDAPATAN DAERAH OVER TARGET RP18,4 MILIAR
- ANGKA INFLASI DAN KEMISKINAN DI KLATEN TURUN
- PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN
- GUNUNGKIDUL: PEMKAB MENILAI DATA BPS DINILAI TAK VALID
- MUSLIMAT NU DORONG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- JOKOWI INGATKAN MASYARAKAT TAK PAKAI DANA BANTUAN UNTUK BELI PULSA
- 2018, KEMISKINAN DI KEBUMEN DITARGET TURUN 14,7 PERSEN
- TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN LEWAT PROGRAM PRO RAKYAT
- GUBERNUR JATENG DORONG BUPATI/WALI KOTA KEMBANGKAN POTENSI LOKAL
- DUA PROGRAM INI DIYAKINI BAKAL TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA
- REFORMA AGRARIA DIPERCEPAT
- KADES KELUHKAN DATA PENERIMA RASTRA DI KEBUMEN
- ANGKA KEMISKINAN TINGGI, SEOLAH PEMERINTAH TAK BEKERJA
- MENSOS MINTA KADES DEKLARASIKAN DESA ANTI NARKOBA
- KB MENJADI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DARI BKKBN
- PROGRAM KEMISKINAN BELUM MENYELURUH
- TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN, KSB ALOKASIKAN RP 120 MILIAR
- DINAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN, DINAS UNIK ALA RIDWAN KAMIL
- JOKOWI: ROKOK PERINGKAT KEDUA DALAM KONSUMSI RUMAH TANGGA MISKIN
- PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PROGRAM PKH ‘DIGEBER’ MENSOS
- FASILITATOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH MINIM
- JABAR PANGKAS PENGANGGURAN & KEMISKINAN LEWAT WUB
- SETENGAH PENDUDUK DESA MASIH DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- DANA OTSUS CAPAI RP115 T, KENAPA KEMISKINAN DI ACEH TINGGI?
- PEMKAB MALANG SIAPKAN DUA DESA MIGRAN PRODUKTIF
- RAPERDA PERLINDUNGAN ANAK YATIM LEBIH DETIL
- NTB GELAR FESTIVAL DESA INOVATIF 30-31 MARET 2017
- BAPPENAS TINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM UNTUK RAKYAT MISKIN
- PEREMPUAN RENTAN JADI KORBAN KEKERASAN
- MAKASSAR BAKAL JADI PERCONTOHAN PROYEK NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- BERAS TAK LAYAK KONSUMSI, WARGA KEMBALIKAN JATAH RASTRA
- KORUPSI DANA PNPM, ANINDA DIHUKUM LIMA TAHUN
- ANGKA KEMISKINAN DI SITUBONDO CAPAI 265 RIBU
- KOMNAS PEREMPUAN: 259.150 KASUS KEKERASAN TERJADI SEPANJANG 2016
- ROKOK PERPARAH KEMISKINAN
- MENSOS SERAHKAN BANSOS RP 255,8 MILIAR UNTUK BOJONEGORO
- YOGYAKARTA MASIH KUSUT PEMBAGIAN KEWENANGAN BERBAGAI SEKTOR
- LEGISLATIF USULKAN ANGGARAN RTLH RP100 MILIAR
- BANTUAN PANGAN NONTUNAI JANGKA PANJANG TAK MENDIDIK
- PERANGI KEMISKINAN BUKAN SOAL ADA UANG ATAU TIDAK
- MENKEU: KITA GAGAL BILA DANA DAERAH NAIK TAPI ORANG MISKIN TETAP
- JANGAN TERLALU BERHARAP PADA APBN MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
- DISTRIBUSI RASKIN TERTUNDA DUA BULAN
- PETERNAKAN DIANDALKAN PEMPROV KATROL EKONOMI WARGA MISKIN
- KURANGI ANGKA KEMISKINAN, DINAS SOSIAL BOJONEGORO MAKSIMALKAN PERAN PEKERJA SOSIAL
- GERAKAN CINTA PETANI DI TTU BERHASIL TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- SETENGAH MILIAR RUPIAH PUNGLI PRONA DIAMANKAN
- PEMDA DIDORONG BANTU SOSIALISASI SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
- PERTUMBUHAN TINGGI TAK JAMIN BEBAS MASALAH KEMISKINAN
- RAKOR KEMISKINAN MINIM DIHADIRI KETUA TPKD
- WAGUB: PEMBANGUNAN TIDAK MERATA PEMICU ANGKA KEMISKINAN
- MENDATA PMKS, PERANGKAT DESA DIBAYAR RP400 RIBU
- KEMISKINAN NAIK, PENERIMA RASTRA MENURUN
- BANTUAN PANGAN LEWAT KARTU
- KETIMPANGAN MASIH LEBAR
- KEMISKINAN TERUS DIWARISKAN PENYEBAB GINI RATIO RI TETAP TINGGI
- KEMISKINAN DAN INVESTASI JADI PR BANJARNEGARA
- EKONOMI RI TUMBUH, TAPI TANTANGANNYA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
- JOKOWI SOROTI KEMISKINAN DI NTB
- PENYALURAN SUBSIDI PANGAN BERAS DISELESAIKAN FEBRUARI
- PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS DIGENJOT 6%
- 9.623 KELUARGA MISKIN BELUM MASUK DATA PKH
- JOKOWI: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TINGKATKAN PEMERATAAN EKONOMI
- BESARAN BANTUAN PKH BELUM DITENTUKAN
- ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI
- MENKEU: TANTANGAN INDONESIA ATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
- KONSEP REFORMA AGRARIA DIPERTANYAKAN
- 44.000 RUMAH DI WONOGIRI TAK LAYAK HUNI
- 2021, ANGKA KEMISKINAN MAGELANG DITARGET TURUN 6,12 PERSEN
- ANGGARAN INFRASTRUKTUR DIGESER UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
- PEMPROV BALI AJAK HIPMI TURUNKAN KEMISKINAN
- BEGINI CARA PEMERINTAH TENTUKAN WARGA YANG LAYAK DAPAT SUBSIDI LISTRIK
- PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SULIT DIAKSES
- PERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMERINTAH TAMBAH DANA BANSOS
- KEMISKINAN HINGGA KESENJANGAN EKONOMI MENURUN, INI TANTANGAN BARU RI
- PENGELUARAN MASYARAKAT KELAS BAWAH RI MASIH BELUM MEMBAIK
- ENTASKAN KEMISKINAN, RIDWAN KAMIL KEMBANGKAN “FAMILY FOR FAMILY”
- MENSOS: 70 TAHUN KE ATAS DAN KURANG MAMPU BERHAK DAPAT PKH LANSIA
- PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK
- TEKAN KEMISKINAN, MENSOS TAMBAH 1 JUTA PENERIMA BANSOS PKH
- MENSOS YAKIN BANSOS NON TUNAI PERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH DIIDENTIFIKASI
- DUSUN DIRO WACANAKAN DUSUN RAMAH LANSIA
- KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH
- SIAPA SAJA YANG LAYAK MENIKMATI SUBSIDI LISTRIK?
- 2025, PEMERINTAH TARGETKAN SELURUH DESA DIALIRI LISTRIK
- BAPPENAS SEBUT INVESTASI DAERAH JADI KUNCI PENGENTASAN KEMISKINAN
- SRI MULYANI: KEMISKINAN DI INDONESIA MENURUN 10 TAHUN TERAKHIR
- INDEKS KEMISKINAN DI YOGYAKARTA MENURUN
- PROGRAM PKH RANGSANG RAKYAT BERPERAN AKTIF
- REFORMA AGRARIA BUTUH GEBRAKAN POLITIK
- MENSOS KHOFIFAH: PKH TURUNKAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
- FUNGSI FISKAL UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN BELUM EFEKTIF
- TEKAN ANGKA KEMISKINAN: PEMPROV BANTEN UPAYAKAN DATA TUNGGAL
- JUMLAH WARGA MISKIN DI KOTA BERTAMBAH
- BARU SEKARANG EKONOMI RI TUMBUH, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TURUN
- KESENJANGAN DAN KEMISKINAN TERTINGGI DI PAPUA
- JOKOWI: PERTANIAN JADI PINTU MASUK ATASI KEMISKINAN
- PEMERATAAN MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH
- ACEH PERINGKAT DUA TERMISKIN DI SUMATERA
- KEMENSOS TINGKATKAN BANTUAN NONTUNAI PKH PADA 2017
- PENURUNAN KEMISKINAN BELUM CAPAI TARGET
- INI PENYEBAB TURUNNYA JUMLAH ORANG MISKIN DI RI VERSI BPS
- BPS: PENDUDUK MISKIN RI BERKURANG 250.000 ORANG
- 2017, SUBSIDI LISTRIK 900 VA DICABUT
- AKIBAT PROSENTASE ANGGARAN SDM JAUH DIBAWAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
- TAHUN 2015, ANGKA KEMISKINAN DI BOJONEGORO MENINGKAT
- PEMERINTAH KUCURKAN RP 93,6 T DANA KUR KE 4,3 JUTA NASABAH
- 2017, JATENG GENJOT INFRASTRUKTUR PARIWISATA DAN TANGGULANGI KEMISKINAN
- DALAM SETAHUN, JUMLAH PENERIMA PKH BERUBAH 3 KALI
- JOKOWI: KEMISKINAN DAN KORUPSI MUSUH KITA SEBENARNYA
- GUNUNGKIDUL KEKURANGAN PETUGAS PENDAMPING PKH
- BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DISALURKAN FEBRUARI
- RATUSAN PENERIMA RTLH TAK CAIRKAN BANTUAN
- ANGGARAN BESAR BELUM BISA ENTASKAN KEMISKINAN, KENAPA?
- KONTRIBUSI INDUSTRI KE PDB SEMPAT SENGGOL 29%, KINI HANYA 19,9%
- KEMISKINAN KELUARGA BIKIN ANAK TAK BERPENDIDIKAN & SULIT TERAMPIL
- NIH DAMPAK BURUK KEMISKINAN BAGI KAUM PEREMPUAN
- BANYUWANGI RAIH PENGHARGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- PERAN PEMERINTAH MASIH LEMAH
- PERBAIKAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN BERJALAN LAMBAT DI 2016
- MENDES EKO PUTRO KHAWATIR DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PILKADA
- UMKM PEREMPUAN BERPERAN KURANGI ANGKA KEMISKINAN
- DANA PNPM RP10 TRILIUN TAK JELAS, KPK SURATI ISTANA
- PEMKAB SOPPENG BAHAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PROGRAM MAGANG DIGULIRKAN PEMPROV JATIM UNTUK TEKAN JUMLAH PENGANGGURAN
- INDONESIA ALOKASIKAN DANA KEMISKINAN DUNIA
- WABUP BANGLI SEDANA ARTA: MASIH RENDAHNYA SDM PENYEBAB DARI KEMISKINAN
- PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN ALAMI DISKRIMINASI
- DINSOS WONOGIRI AKAN MENDATA WARGA MISKIN PADA 2017
- PEMKAB MALANG BENTUK UPT KHUSUS TANGANI KEMISKINAN
- PEMKAB CIAMIS GENCAR SOSIALISASIKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- SDGS 2030: SELAIN KEMISKINAN, TINGGINYA AKI MASIH JADI PR INDONESIA
- STATUS BERUBAH, ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO MASIH 12 PERSEN
- MENSOS SALURKAN BANTUAN PKH RP 10,5 MILIAR DI KOTA JAYAPURA
- DATA 287 PENERIMA RASKINDA 2017 TIDAK AKURAT
- PERKAWINAN DINI PICU KEMISKINAN
- ATASI KEMISKINAN, JATIM KUCURKAN RP. 103 MILIAR DI 2017
- BI: INKLUSI KEUANGAN BANTU PENGENTASAN KEMISKINAN
- SIMNANGKIS AKAN TANGGULANGI KEMISKINAN
- SRI MULYANI: PENGENTASAN KEMISKINAN DIMULAI SEJAK BAYI DALAM KANDUNGAN
- KEMISKINAN DINILAI JADI PENYEBAB TINGGINYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN
- POTRET DUNIA PENDIDIKAN DI WILAYAH PINGGIRAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- ILLIZA: ANGKA KEMISKINAN BANDA ACEH PALING RENDAH
- BUPATI MANGGARAI INGINKAN DATA KEMISKINAN DIVALIDASI
- PEMPROV JATENG TARGETKAN 2017 KURANGI KEMISKINAN
- PENTINGNYA RASKIN BAGI RAKYAT MISKIN DI SOPPENG
- TANGGULANGI KEMISKINAN, TNP2K BEKERJA SAMA TKPK
- JUMLAH PENERIMA PKH KULONPROGO BERTAMBAH SIGNIFIKAN
- PERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SKPD UNTUK LAKUKAN VALIDASI DATA
- APBD DEFISIT RP 815 MILIAR, GAJI 9.000 GURU TERANCAM
- PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU KUATKAN KOMITMEN SKPD TEKNIS
- JAMINAN SOSIAL SLEMAN DATA PENERIMA BANTUAN DIPERBAIKI
- KETERPADUAN ANTAR SKPD DIPERLUKAN
- KEMENSOS: 1.045 KK DI JATENG LEPAS DARI KEMISKINAN
- MENKO PUAN: PENDAMPING PKH HARUS AKTIF SOSIALISASI
- MASIH FOKUSKAN KEUNTUNGAN, PEMBANGUNAN RI BELUM TERAPKAN KONSEP KEBERLANJUTAN
- PRESIDEN JOKOWI LUNCURKAN GERMAS DI DESA TAMANAN BANTUL
- KETERLIBATAN DAERAH JADI TANTANGAN
- AKSES LISTRIK TEKAN KEMISKINAN
- 274 DESA DI JATENG MASUK KATEGORI TERTINGGAL
- 2017, PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH GUNAKAN DATA TUNGGAL
- JUMLAH PENGANGGURAN TURUN 530.000 ORANG DI AGUSTUS 2016
- ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIREALISASIKAN
- ANGKA PENGANGGURAN STAGNAN
- SKPD WAJIB KEROYOK ATASI MASALAH KEMISKINAN
- PERTANIAN BERKELANJUTAN FAKTOR PENTING HAPUS KEMISKINAN
- ANGKA KEMISKINAN DITARGET TURUN 17 PERSEN
- GANJAR: RTLH INDIKATOR KEMISKINAN
- NOVEMBER, KEMENSOS TAMBAH 2,5 JUTA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
- MENTERI KHOFIFAH TANTANG UNISSULA BERPERAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
- JOKOWI DIMINTA TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA
- PEREMPUAN JALANI PERAN GANDA
- PARTISIPASI PUBLIK DIBUTUHKAN
- MASALAH KEMISKINAN MASIH DIANGGAP PALING MENDESAK
- INDEF: PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN BERSIFAT SEMU
- PEMPROV JABAR TEMUKAN KEJANGGALAN DATA KEMISKINAN
- PENERIMA PROGRAM PKH BISA TEMBUS 1 JUTA
- TATA KELOLA PEMERINTAHAN PENYEBAB KEMISKINAN ACEH
- JUMLAH KETIMPANGAN KEMISKINAN HARUS DIKURANGI
- PENANGANAN KEMISKINAN AGAR DIPACU
- PEREMPUAN TAK TERSENTUH
- NTT SIAPKAN DESTINASI PENDUKUNG
- TINJAU PENCAIRAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI ACEH, MENSOS: INI UNTUK ANAK
- PEREMPUAN BELUM DIAKUI
- PRESIDEN: MASIH BANYAK PERSOALAN YANG BELUM SELESAI
- MEKANISME PROGRAM RTLH BAKAL DIROMBAK
- RANTAI DISTRIBUSI PANGAN YANG PANJANG JADI PEMICU
- RATUSAN CALON PENERIMA PKH DI VERIFIKASI ULANG
- PRESIDEN: PERCEPAT PENGURUSAN SERTIFIKAT
- MENSOS APRESIASI PETUGAS PKH YANG TAK POTONG BANTUAN
- 3.000 DATA PKH DI BANTUL TIDAK VALID
- BENTUK KELUARGA SEJAHTERA, BUTUH PERENCANAAN MATANG
- DPR DORONG DESA JADI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN INDONESIA
- MASIH ADA 5.500 RUTILAHU DI SLEMAN
- BANK DUNIA SOROTI PENGENTASAN KEMISKINAN DUNIA 2030
- DIDUGA ADA PEMEGANG KIS GANDA DI GUNUNGKIDUL
- DESA RAWAN PANGAN BERTAMBAH, GUBERNUR BANTU BERAS
- MENSOS: JANGAN ADA PEMOTONGAN DANA PKH
- ANGKA KEMISKINAN DI DEPOK DIKLAIM TERSISA 2,18 PERSEN
- EKONOM: PARADIGMA KEMISKINAN HARUS DIUBAH
- PERBAIKI PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
- PEMERINTAH DAERAH HARUS AWASI PEMBERIAN DANA PKH
- CAPAIAN PROGRAM TAK TERUKUR
- WABUP SIDOARJO MINTA SINKRONISASI DATA KEMISKINAN
- JOKOWI MINTA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DESA SEGERA DIREALISASIKAN
- LEVEL KEMISKINAN DOUBLE DIGIT, SRI MULYANI: BUTUH USAHA UNTUK TURUN
- PENERIMA PKH BERTAMBAH 29.000 KELUARGA
- DUGAAN PENGALIHAN ASET EKS PNPM DI BANYUMAS DIUSUT JUMAT
- JUTAAN ANAK HANYA LULUS SD
- NEGARA BELUM SEPENUHNYA HADIR
- JATENG: 7.8 JUTA UMKM, BARU 105.000 TERDATA
- KEGIATAN EKONOMI HARUS SAMPAI KE DESA
- DI BAWAH KEPEMIMPINAN RUSDI MASSE, SIDRAP BERHASIL TEKAN ANGKA KEMISKINAN
- BAHAS KEMISKINAN, GUBERNUR KUMPULKAN BUPATI
- JOKOWI SERUKAN PERCEPATAN REFORMA AGRARIA
- PENGENTASAN KEMISKINAN JADI PERTARUHAN
- WAGUB NTB BUKA RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- HARGA ROKOK MAHAL TURUNKAN KEMISKINAN
- MASALAH KITA KEMISKINAN, KESENJANGAN, DAN KETIMPANGAN ANTAR KAWASAN
- KEMISKINAN DAN REFORMASI MENTAL BIROKRAT JADI PR GANJAR
- LIMA KELURAHAN DI SOLO AKAN JADI PILOT PROJECT PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- DATA KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL DISEBUT MASIH KURANG AKURAT
- WAGUB SULSEL BANTAH TAK INISIATIF TEKAN KEMISKINAN
- BPS KLAIM ANGKA KEMISKINAN DI JABAR TURUN
- INDEKS DEMOKRASI INDONESIA NTB URUTAN 30 NASIONAL
- PERBEDAAN DATA KEMISKINAN JADI PR TAHUNAN
- AGENDA PENGENTASAN KEMISKINAN MENGHADANG
- ANGKA KEMISKINAN JATENG TINGGI, DPRD SALAHKAN GUBERNUR
- ZULKIFLI HASAN MOTIVASI RAKYAT ATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
- DUA TAHUN JADI PRESIDEN, JOKOWI BELUM MAMPU ENTASKAN KEMISKINAN
- MENSOS AJAK NU ENTASKAN KEMISKINAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
- PEMERINTAH DITUNTUT NAIKKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- DELEGASI NIGERIA JADIKAN RI MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN
- RIBUAN RTLH MENUNGGU BANTUAN
- WAWALI MAKASSAR : DATA PENGENTASAN KEMISKINAN HARUS VALID
- RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN, INI YANG DIBAHAS
- ROKOK PENYEBAB KEMISKINAN DI JATENG SETELAH BERAS
- PEMERINTAH TAMBAH JUMLAH LANSIA PENERIMA PKH
- KAPITALISASI SUMBER DAYA DESA LEWAT BUMDES
- STABILITAS HARGA PANGAN TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- TINGKAT KEMISKINAN DI DESA MAKIN PARAH
- DALAM 2 TAHUN JUMLAH ORANG MISKIN RI TURUN, INI PENYEBABNYA
- JUMLAH PENDUDUK MISKIN INDONESIA 28 JUTA JIWA, TURUN 2%
- MENKEU INGIN EKONOMI SYARIAH PECAHKAN MASALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
- LIMA TAHUN, KEMISKINAN JEMBER DITARGETKAN TURUN 1,28 PERSEN
- DPR: ANTISIPASI DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, JANGAN MENAMBAH KEMISKINAN
- DANA PKH TAK AKAN LAGI DIKUCURKAN TUNAI, TETAPI MELALUI E-WARUNG
- BANTEN RANCANG PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERINTEGRASI 2017
- SERTIFIKASI BANTU PANGKAS KEMISKINAN
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAK KESAMPINGKAN REVOLUSI MENTAL
- HITUNG ANGKA KEMISKINAN, BPS: JANGAN SAMAKAN USD2 DENGAN RP26 RIBU
- INDAH TERIMA PENGHARGAAN DARI GUBERNUR SULSEL
- PENGENTASAN KEMISKINAN LEWAT BKM
- JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI JATIM MENINGKAT
- MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN, 27 DESA DI BANTEN BUTUH PERHATIAN
- ANGKA KEMISKINAN JATENG LEBIH TINGGI DARI NASIONAL, INI RESPONS GANJAR
- PEMERINTAH SUSUN PERPRES SATU DATA
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEPAKATI GUNAKAN DATA TNP2K
- PEMPROV JAWA TENGAH OPTIMIS MAMPU TEKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 9,93 PERSEN
- CERITA RISMA PANGKAS KEMISKINAN DI SURABAYA
- HAK MENGUASAI NEGARA BERPOTENSI MEMBUAT RAKYAT MISKIN MAKIN TERPINGGIRKAN
- BEGINI CARA PEMKAB MAROS MENGURANGI KEMISKINAN
- ANGKA HARAPAN HIDUP KULON PROGO 75,18 TAHUN
- ATASI KEMISKINAN, PEMERINTAH PERLU CIPTAKAN LAPANGAN KERJA
- KEMSOS PETAKAN PENANGANAN KEMISKINAN WILAYAH PESISIR DAN PERBATASAN
- PEMERINTAH OPTIMISTIS PERTUMBUHAN EKONOMI 5,3%, REALISTIS?
- KEGAGALAN MDG JANGAN TERULANG
- TATA KELOLA ANGGARAN PERLU SEMANGAT GOTONG ROYONG
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAUH DARI HARAPAN
- BUPATI SERGAI: VALIDITAS DATA WARGA MISKIN FAKTOR KUNCI PENGENTASAN KEMISKINAN
- PENGEMBANGAN DESA WISATA UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- NTB MASIH HADAPI KEMISKINAN DAN GIZI KRONIS
- MENSOS: PKH BERDAMPAK TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- BOJONEGORO PERINGKAT SEMBILAN KABUPATEN MISKIN DI JAWA TIMUR
- RANTAI KEMISKINAN BISA DIPUTUS DENGAN MENYEKOLAHKAN ANAK
- KEMENTAN: SEBAGIAN WILAYAH NTT RAWAN PANGAN
- ADA TAX AMNESTY GAP KEMISKINAN DAPAT BERKURANG
- PEREMPUAN HADAPI TEKANAN HUKUM ADAT
- ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA CENDERUNG RENDAH
- WABUP MINTA PEMDES DI CIAMIS TINGKATKAN PELAYANAN SOSIAL
- KEMISKINAN DITARGET BERKURANG DUA PERSEN TIAP TAHUN
- APA KATEGORI PELANGGAN YANG LAYAK MENDAPAT SUBSIDI LISTRIK?
- 52 RIBU PETUGAS SENSUS EKONOMI SASAR RIBUAN PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR
- AHOK SAMBUT RIBUAN TENAGA SENSUS EKONOMI DKI YANG SIAP KERJA DOOR TO DOOR
- MENKEU: DATA KEMISKINAN ADA DI BPS, KEMENSOS TAK PERLU SURVEI LAGI
- JOKOWI SEBUT KEMENPERIN BIKIN DATA BERBEDA SOAL TENAGA KERJA, INI KATA MENPERIN
- KANG YOTO BUKA DESA WISATA MIGAS PERTAMA DI DUNIA
- KEMENKES: KALAU SOAL KEMISKINAN, KITA PAKAI DATA BPS
- JOKOWI MINTA KEMENTERIAN SETOP PROYEK DATA, INI KATA MENKEU
- JOKOWI INSTRUKSIKAN STOP PROYEK SURVEI, HARUS PAKAI DATA BPS
- SETOP PROYEK CARI DATA, JOKOWI PERINTAHKAN MENTERI PAKAI DATA BPS
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN JADI FOKUS
- TINGKAT KEMISKINAN SIDRAP PALING RENDAH DI SULSEL
- 25 PEREMPUAN PATUK DILATIH BERDAYA UNTUK ENTASKAN KEMISKINAN
- KEMISKINAN PEMICU UTAMA GIZI BURUK
- RINI TANTANG BUPATI ANAS JADIKAN BANYUWANGI WILAYAH ZERO KEMISKINAN
- ANGKA KEMISKINAN DI ACEH BESAR CUKUP TINGGI
- BANTUAN PKH SENILAI RP10 MILIAR DISALURKAN
- REVOLUSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ALA KANG YOTO
- TRANSFORMASI BATANG: KABUPATEN TERMISKIN YANG KINI JADI TELADAN
- PENANGANAN KEMISKINAN BUTUH KOMITMEN BERSAMA
- KETIMPANGAN ORANG KAYA DAN MISKIN DI RI TURUN
- KEMISKINAN TINGGI, INDIKASI ANGGARAN BELUM PRORAKYAT
- GEDANGSARI JADI PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- MENDAGRI SOROT TINGKAT KEMISKINAN ACEH TINGGI
- WABUP DAN WAWALKOT BAHAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PEMPROV SUMSEL RUMUSKAN PROGRAM GERTAK SEJUTA MANDIRI
- PEMKAB SETOP PENERBITAN KARTU SARASWATI
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUTUH SINKRONISASI DAN SINERGITAS
- MENSOS: PROBLEM UTAMA KITA ADALAH KEMISKINAN DAN KETIDAKHARMONISAN SOSIAL
- TINGGINYA PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BUAT KEMISKINAN DI JATIM SURUT
- DPR NILAI DATA KEMISKINAN MASIH AMBURADUL
- KEMISKINAN ANCAM KEDAULATAN
- BANYUWANGI BENTUK UNIT GAWAT DARURAT PENANGANAN KEMISKINAN
- JOKOWI RESMIKAN PROGRAM SINERGI ENTASKAN KEMISKINAN
- KEMISKINAN DI PRAMBANAN JADI MASALAH SERIUS
- ADA LOKET KEMISKINAN DI KANTOR DINAS SOSIAL MAKASSAR
- DATA AKURAT MAMPU ENTASKAN KEMISKINAN
- GANJAR KLAIM WARGA MISKIN TURUN, MESKI BELUM SESUAI HARAPAN
- ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG DAN TANGSEL BERTAMBAH
- PEMKAB KULON PROGO BEDAH 3.050 RUMAH MBR
- JOKOWI RESTUI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERPADU
- PRESIDEN DUKUNG RENCANA BREBES JADI PERCONTOHAN PENGENTASAN KEMISKINAN
- PEMBUATAN KIS TERHAMBAT PROSEDUR DADAKAN
- SETELAH BREBES, PROYEK PENGENTASAN KEMISKINAN SASAR BIMA DAN PONOROGO
- WAGUB : KEMISKINAN SULIT DITEKAN JIKA PERBEDAAN DATA
- BUKTI KEMISKINAN MASIH MENJADI PERSOALAN KRUSIAL
- BOYOLALI: PEMPROV SIAPKAN RP7 MILIAR RENOVASI 1.000 RTLH
- WONOGIRI: PERLU SINERGITAS PENANGANAN KEMISKINAN
- KEMENSOS SIAPKAN RP 75 MILIAR TANGANI KEMISKINAN DI PESISIR
- KELOLA SENTRA BAWANG BREBES, PEMERINTAH SIAP HAPUS KEMISKINAN
- SUBSIDI BBM RP 16 TRILIUN AKAN DICABUT, DIPAKAI MELISTRIKI DESA-DESA
- KESENJANGAN EKONOMI KIAN TAJAM
- UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERGANTUNG BANTUAN PUSAT
- PEMKOT SERAHKAN KARTU KEPADA 44.217 WARGA MISKIN
- DPRA: PENANGGULANGAN KEMISKINAN, APBA HARUS JELAS ARAHNYA KEMANA
- PEMKOT ‘GEBER’ PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PEMKAB GORONTALO VALIDASI DATA KEMISKINAN
- BREBES MENJADI PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
- ANGKA KEMISKINAN CAPAI 10,29 % DI SULSEL, WAGUB FOKUS TEKAN KEMISKINAN JENEPONTO & PANGKEP
- JK: KEMAKMURAN BUTUH PERTUMBUHAN DAN KEADILAN YANG MERATA
- INI SEBARAN DESA DI 15 KABUPATEN/KOTA MISKIN DI JATENG
- PKH JADI PROGRAM UNGGULAN KEMENSOS TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
- WAGUB: TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA BARAT MENINGKAT
- MISI NTB JADI KAWASAN EKONOMI MARITIM DAN JALUR ALTERNATIF PERDAGANGAN DUNIA
- PENGAMPUNAN PAJAK DINILAI DORONG PENGENTASAN KEMISKINAN
- 33 DESA DI BULELENG MASUK KATEGORI MISKIN, PROGRAM 12 PAS DIKRITIK
- PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: PEREMPUAN IKUT BERPERAN DI MASYARAKAT
- MENSOS PUJI JIHAD TOLAK KEMISKINAN ALA BARIFOLA DI TERNATE
- BERANTAS KEMISKINAN, BEGINI JURUS BUPATI KEBUMEN
- SRAGEN MASUK 10 BESAR KABUPATEN TERMISKIN, KEDAULATAN PANGAN DIGENJOT
- BEKASI: DUA FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
- WAGUB NTB: MENTERI TERKADANG MENGELUARKAN KEBIJAKAN TAK PRODUKTIF DAN MENIMBULKAN KONTROVERSIAL BAGI DAERAH
- AKURASI DATA JADI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN
- ANGKA KEMISKINAN 15 DAERAH DI JATENG INI TERGOLONG GAWAT
- AKHIRI REZIM BEDA DATA, KEMENSOS SINKRONKAN DATA KEMISKINAN
- PEMERINTAHAN JOKOWI DIMINTA ADOPSI INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSIONAL
- PEMDA DIMINTA AKTIF TEKAN KEMISKINAN
- MENEKAN KEMISKINAN DAN KESIAPAN TEBING TINGGI HADAPI MEA
- 17 JUTA PENDUDUK MISKIN ADA DI DESA, MENTERI MARWAN KEBUT BUMDES
- BPS KLAIM PHK TAK LANGSUNG BERDAMPAK PADA ANGKA KEMISKINAN
- MESKI PENDAPATAN PER KAPITA NAIK, KESEJAHTERAAN SI MISKIN BELUM MEMBAIK
- ADA LOKET KEMISKINAN DI DINSOS MAKASSAR, KHUSUS WARGA MISKIN
- TINGKAT KEMISKINAN DIKENDALIKAN
- PENGENTASAN KEMISKINAN HARUS SEIMBANG
- 105.997 WARGA GUNUNGKIDUL DIANGGAP TIDAK LAGI MISKIN
- PEMKAB WONOGIRI TARGETKAN BEDAH 400 RUMAH WARGA
- ANGGARAN RP55 JUTA UNTUK TANGANI 281 ANAK BALITA DI WONOGIRI PADA 2016
- WALIKOTA MAKASSAR SEBUT LORONG PUSAT KEMISKINAN
- TEKAN ANGKA KEMATIAN IBU PERLU IDENTIFIKASI MASALAH DI DAERAH
- LIMA PERSEN WARGA INDONESIA MASUK KATEGORI MISKIN KRONIS
- 2016, JATENG FOKUS PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
- BUPATI: TIAP INSTANSI HARUS MEMPUNYAI LANGKAH STRATEGIS
- TURUNKAN KEMATIAN IBU DAN BAYI JADI TANGGUNG JAWAB SEMUA PIHAK
- PERCEPAT TUJUAN SDGS, PEMERINTAH PERLU LENGKAPI INDIKATOR PENCAPAIAN
- GUBERNUR SOROTI ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI BOYOLALI NAIK
- BALI MASIH “MENYIMPAN” KEMISKINAN
- WARGA MISKIN BARU PERLU REKOMENDASI TKPK TINGKAT DESA
- PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAK BISA DITAWAR
- ACEH JADI SALAH SATU PROVINSI TERMISKIN, INI ALASAN PEMERINTAH
- PEMKOT YOGYA OPTIMIS BISA TEKAN ANGKA KEMISKINAN
- HABISKAN DANA BESAR, PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DINILAI BELUM BERHASIL
- PENGAMAT: PERLU INFRASTRUKTUR DASAR HILANGKAN KEMISKINAN DESA
- WARGA MISKIN DI SUMUT MASIH TINGGI AWAL 2016
- TARGET PDB 5,3% DINILAI TAK AKAN SIGNIFIKAN KURANGI KEMISKINAN
- PENINGKATAN KEMISKINAN ANCAM DEFISIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN
- PENYEBAB ANGKA KEMISKINAN RI MENINGKAT
- TARIK ACEH DARI KEMISKINAN, BUTUH STRATEGI BESAR PEMANFAATAN EKONOMI
- GUBERNUR NTB MINTA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERTAJAM
- BERAS, ROKOK, DAN CABAI PICU KEMISKINAN DI BENGKULU
- PERSOALAN KEMISKINAN TAK SEKEDAR JUMLAH DAN PERSENTASE
- PENDUDUK MISKIN RI ADA 28,5 JUTA JIWA, NAIK 2,7%
- INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT ACEH BERADA DI URUTAN 21 DARI 33 PROVINSI DENGAN KATEGORI SEJAHTERA BAWAH
- KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN FAKTOR UTAMA TINGGINYA GIZI BURUK
- JANGAN RISAUKAN PNPM MANDIRI BERAKHIR
- SOAL KEMISKINAN SLEMAN TIDAK GUNAKAN DATA BPS
- GUBERNUR ACEH: PENDIDIKAN SENJATA TERBAIK TANGGULANGI KEMISKINAN
- MENSOS: KIS, KIP, KKS UNTUK SEJAHTERAKAN WARGA MISKIN
- BUPATI DEMAK TEMUKAN BANTUAN WARGA MISKIN SALAH SASARAN
- PENDAMPING PNPM AKAN DIOPTIMALKAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
- PENERIMA BANTUAN KEMISKINAN 2015 DI YOGYAKARTA MENINGKAT
- CITA-CITA BPJS KESEHATAN TAHUN 2015
- BAPPENAS DORONG PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DI JAYAPURA
- USUL RANPERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIKEMBALIKAN KE BAPPEDA
- MENDES: FASILITATOR PNPM AKAN DIPERPANJANG
- APBD BERORIENTASI KESEJAHTERAAN PUBLIK
- MENSOS: DPRD BISA AWASI PENDATAAN KEMISKINAN
- JOKOWI DIMINTA LIMPAHKAN PENGELOLAAN DANA DESA KE KEMENDAGRI
- MENDES DAN MENKES SINERGI DALAM PROGRAM DESA SEHAT
- MAYORITAS DESA DI TUBAN BELUM BISA SUSUN APB-DES
- BEREBUT DANA KOMPENSASI BBM
- STIKER TANDA MISKIN SEABAGAI ANTISIPASI KECURANGAN PEMBERIAN BANTUAN
- KPK SIAP AWASI PELAKSANAAN KARTU SAKTI JOKOWI
- KOTA DENPASAR PRIORITASKAN PROGRAM PRO RAKYAT TAHUN 2015
- DPRD INGATKAN PEMKO MEDAN TENTANG DATA WARGA MISKIN SECARA CERMAT DAN VALID
- PENGATURAN KEBIJAKAN KARTU SAKTI DI DAERAH
- PENGELOLAAN KARTU INDONESIA SEHAT PADA BPJS
- RSUD SURAKARTA SIAP MENERIMA PASIEN PEMILIK KARTU KIS
- KARTU KPS BISA DITUKAR DENGAN KARTU KKS
- PRESIDEN MINTA MENKEU EVALUASI PENYALURAN BANSOS
- KOTA TEBINGTINGGI TERIMA KUNJUNGAN TKPK KOTA DEPOK
- DESA BURAN SEBAGAI IKON PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
- NELAYAN BUTUH BAPAK PENGAYOM GUNA PERBAIKI NASIBNYA
- SKPD DI DAERAH TIDAK TAHU, PROGRAM TKPK SUMSEL MACET
- ANGGARAN 100 TRILIUN BELUM OPTIMAL TURUNKAN KEMISKINAN
- PERTUMBUHAN INKLUSIF AKAN BERDAMPAK ATASI KEMISKINAN
- DINKES BALI GENJOT POKJANAL DI PERDESAAN
- ALOKASI PNPM DI KABUPATEN SUMEDANG DIPANGKAS
- UMKM SEBAGAI PENDORONG EKONOMI NASIONAL
- PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DENGAN PROGRAM PKN
- RUMAH PANGAN LESTARI DI KULON PROGO TERUS DIGALAKKAN
- JOKOWI DIMINTA UNTUK MEMPERKUAT KOMUNITAS PERDESAAN
- RAKERNAS BPJS KETENAGAKERJAAN RANCANG ANGGARAN 2015
- TIM JOKOWI-JK AKAN BERTEMU WAPRES BOEDIONO BAHAS PENGENTASAN KEMISKINAN
- KETAHANAN PANGAN SEHARUSNYA JADI ASPEK PENENTU KEMISKINAN
- BOYOLALI: ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MASIH TINGGI
- KONFLIK AGRARIA MELETUS JIKA JOKOWI-JK ULANGI KESALAHAN PENDAHULU
- PEREKONOMIAN KOTA AMBON ALAMI PERUBAHAN
- BPJS KETENAGAKERJAAN PERLUAS JARINGAN PELAYANAN
- JAMINAN KESEHATAN BAGI GURU HONORER DI JATIM
- PERPUTARAN DANA SPP PNPM MANDIRI PERDESAAN MENINGKAT 100 PERSEN
- EFEKTIVITAS DATA P3BM DIPERLUKAN UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- JURUS-JURUS KEMENSOS HADAPI URBANISASI USAI LEBARAN
- LAND GOVERNANCE SYSTEM TIDAK KUNJUNG TERWUJUD DI INDONESIA
- BAPPEDA KOTA DEPOK LAUNCHING PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN – P2KP
- BELUM ADA SOLUSI JITU MENEKAN LAJU URBANISASI
- PEMERINTAH DAERAH KURANG KOMITMEN ATASI URBANISASI
- URBANISASI DIPERKIRAKAN MENINGKAT PASCA LEBARAN
- IDUL FITRI SEBAGAI MOMEN UMAT ISLAM UNTUK MENENGOK ORANG MISKIN
- PECALANG IKUT AMANKAN PERAYAAN IDUL FITRI DI BALI
- MENKO KESRA: JOKOWI PRIORITASKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- POTENSI ZAKAT SULSEL BELUM MAMPU ENTASKAN KEMISKINAN
- MENKO KESRA: PEMOTONGAN ANGGARAN BUKAN PADA PROGRAM PRO RAKYAT
- MENKO KESRA SALURKAN BANTUAN BERAS DI GARUT
- RAKERNAS SAPA INDONESIA 2014
- PNPM MANDIRI ACEH TENGAH LAKUKAN BEDAH RUMAH
- INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DI SUMUT MENGAMBANG
- PNPM MANDIRI DILANJUTKAN PRESIDEN MENDATANG
- PENGENTASAN KEMISKINAN TUGAS UTAMA CAPRES TERPILIH
- BANYAK YANG MENGAKU MISKIN DI DUMAI
- BUPATI SERGAI TERIMA SIKOMPAK AWARD
- BANYAK PENCARI KERJA DI KEBUMEN YANG BELUM TERSERAP
- BANYAK PEMDA TIDAK MENDUKUNG PNPM MANDIRI
- PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI BIAK MELIBATKAN RT
- PERCONTOHAN ASURANSI MIKRO TENGAH DISIAPKAN OJK
- TEMNAS PNPM MANDIRI 2014 UNDANG 100 TOKOH INSPIRATIF
- PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL JAWA TIMUR MASIH RENDAH
- DATA KEMISKINAN KOTA TANJUNGPINANG BELUM SESUAI
- BPJS BINJAI BERI BANTUAN UNTUK BEASISWA
- SISTEM RUJUKAN TETAP BERLAKU UNTUK BPJS
- ANIES BASWEDAN: UBAH KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN
- HIBAUAN TEBUS RASKIN KEPADA KADES DI BENTENG
- BPJS JUGA JAMIN PELAYANAN KB
- KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN
- PNPM MANDIRI DUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALTIM
- JANGAN SAMPAI ADA MASYARAKAT TEROMBANG-AMBING BPJS
- MANFAATKAN ANGGARAN PNPM MANDIRI UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH
- PRESIDEN TERBITKAN PERATURAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
- TERSANGKA PNPM BAURENO DIBIDIK KEJARI
- BANK DUNIA: 40 JUTA ORANG DESA DI INDONESIA TIDAK PUNYA JAMBAN
- BANSOS, PERLU DIPERKETAT PENGAWASANNYA
- BPJS KESEHATAN BANTAH TELAH SENGAJA ENDAPKAN IURAN PESERTA
- PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI RESPEK HARUS TEPAT SASARAN
- KPK BERI WAKTU 30 HARI PERBAIKI RASKIN
- KEMENSOS MINTA RASKIN KUALITAS BURUK DIGANTI
- PERLU SOSIALISASI PENYALURAN RASKIN GUNA CEGAH PENYIMPANGAN
- FASILITATOR PNPM MANDIRI TERJERAT HUTANG
- BPJS KESEHATAN TAWARKAN PROGRAM UNTUK PENGIDAP KANKER
- PENYALURAN RASKIN SYARAT PENYELEWENGAN
- BLM PNPM ACEH BESAR RP 48 M TAHUN 2014
- GUBERNUR: PANGKEP FOKUS PEMBERANTASAN KEMISKINAN
- PEMBANGUNAN JALAN PNPM DIDUGA TIDAK SESUAI RAB
- TARGET MUSRENBANG UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN
- MENSOS: PEMDA SERIUS TANGANI KEMISKINAN
- DESA SIAP TERIMA UANG MILIARAN RUPIAH TAHUN INI
- SATGAS BPJS AWASI PELAKSANAAN JKN
- UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENGEMBALIKAN ROH RPJMD
- WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK CALO DI BPJS
- WARGA MAMPU KEMBALIKAN JAMKESMAS, PATUT DITIRU
- PEMKAB KULON PROGO OPTIMIS MAMPU TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 7,5 PERSEN
- TURUNNYA PAGU BERAS MISKIN (RASKIN) DI SUMENEP
- ANGKA KEMISKINAN TURUN JATAH RASKIN BERKURANG
- JUMLAH RTM PENERIMA RASKIN DI BALI BERKURANG
- IDE UNTUK MENUNTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA
- Artikel SAPA
- MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA
- LITERASI DAN DANA DESA
- “GOOD GOVERNANCE” DAN DANA DESA
- MENJANGKAU SI MISKIN DI DESA
- MENYELAMATKAN DANA DESA, MELUNASI JANJI KEMERDEKAAN
- MENINJAU RENCANA KENAIKAN DANA DESA
- KEADILAN SOLUSI KEMISKINAN ACEH
- BUMDES DAN EKONOMI KERAKYATAN
- KORUPSI MENGEPUNG DESA
- PETA KEMISKINAN INDONESIA
- PROBLEM KEMISKINAN 2017
- MEMILAH KORUPSI DESA
- MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBAGIAN LAHAN
- MEMBANGUN DESA SECARA INKLUSIF
- KORUPSI DAN KEMISKINAN
- PANGAN DALAM KARTU
- APBD DESA DAN KEMISKINAN
- MEMPERCEPAT REFORMA AGRARIA
- KESENJANGAN, JOKOWI, DAN DEMOKRASI EKONOMI
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRASI
- RESOLUSI IMPLEMENTASI DANA DESA 2017
- EFEKTIVITAS KELOLA DANA DESA
- REFORMASI KOPERASI UNTUK EKONOMI DESA
- KORUPSI ANGGARAN DESA
- DESA DALAM REZIM PEMERINTAHAN
- JALAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
- PEMBANGUNAN GIZI
- DANA DESA DAN PERLINDUNGAN ANAK
- PILKADA DAN REPRESENTASI PEREMPUAN
- VOUCER PANGAN DAN RASKIN
- REFORMASI RASKIN
- KORUPSI, KEMISKINAN DAN PILGUB ACEH
- GIZI PEMBANGUNAN
- BUMDES BUKAN BANCAKAN
- MENYUMBAT KORUPSI DANA DESA
- MENGGUNTING DANA KE DESA
- SINYAL TANDA BAHAYA IPM INDONESIA
- MENCEGAH KORUPSI DANA DESA
- MEMBANGUN NEGARA BERAWAL DARI DESA
- MEMAHAMI LANDASAN UU DESA
- KORUPSI DI DESA
- PENTINGNYA SISTEM INFORMASI DESA
- DANA DESA DAN MASA DEPAN PERTANIAN
- BADAN USAHA MILIK DESA MENGAPITALISASI DANA DESA
- MENCABUT SUMBATAN REFORMA AGRARIA
- PERAN KEPALA DESA DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- LUMBUNG EMAS ITU BERNAMA DANA DESA
- PENDAMPING DESA SEBAGAI ORANG LUAR
- DIMENSI AGRARIA DI ACEH
- TRANSISI AGRARIA DAN RUU PERTANAHAN
- DESA, TANAH, DAN PASAR
- SUMBAT PELAPORAN DANA DESA
- KEMISKINAN DI LUMBUNG ENERGI
- DANA DESA TERSANDERA
- KEMISKINAN DAN JANJI DEMOKRASI
- MENJELAJAHI KAMPUNG BENA DI NUSA TENGGARA TIMUR
- DANA DESA DAN LUMBUNG PANGAN
- WONOGIRI DENGAN 8 DESTINASI WISATANYA YANG BERASA DI AMERIKA SELATAN
- SALURKAN DANA DESA SEKARANG JUGA
- DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- MEMPERBAIKI KUALITAS DATA PANGAN
- MEMBANGUN DESA MENCEGAH URBANISASI
- DANA DESA DAN SOLUSI URBANISASI
- KEBIJAKAN STRATEGIS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016
- PEMKAB BULELENG KURANG DUKUNG DESA WISATA POTENSIAL MUNDUK
- MOMENTUM REVITALISASI BUMDES
- MENGGUGAT EFEKTIVITAS DANA TRANSFER DAERAH
- QUO VADIS IKRAR – INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT
- MELEPASKAN DESA DARI KEMISKINAN
- ENTASKAN MASYARAKAT DARI KEMISKINAN DENGAN KEKUATAN INFAK
- DANA DESA, RAHMAT ATAU LAKNAT?
- PERTANIAN ITU TULANG PUNGGUNG EKONOMI, KEMISKINAN INDUK KEJAHATAN
- MENAKAR “PR” DANA DESA
- KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
- MEMBUMIKAN BUMDES DI TATAR PRIANGAN
- AWAS JEBAKAN KORUPSI DANA DESA
- MENCEGAH BOOMING KORUPSI DANA DESA
- PROGRAM UNGGULAN BERASAL DARI RAKYAT
- POLEMIK PENGELOLAAN DANA DESA
- QUO VADIS DESA PASCA-PNPM MANDIRI
- MENGAKHIRI POLEMIK HAK MENGURUS DESA
- MENGAKHIRI KEMISKINAN BERKELANJUTAN
- KEMISKINAN DAN HAK MENGENYAM PENDIDIKAN
- JANGAN SELEWENGKAN DANA BANSOS
- IDUL FITRI PEMBEBAS KEMISKINAN
- BANYAKNYA TUJUAN WISATA DI GUNUNGKIDUL
- REVOLUSI MELAYANI ORANG MISKIN
- PERANGKAP KEMISKINAN STRUKTURAL
- MELIHAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DI TAHUN POLITIK
- DIBALIK LONJAKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
- KOPERASI RIWAYATMU KINI
- PENGANGGURAN TIDAK SELALU DIIDENTIKKAN DENGAN KEMISKINAN
- KRIMINALITAS DAN KEMISKINAN
- IKAN, NELAYAN DAN KETAHANAN PANGAN
- KEMISKINAN MERUSAK FUNGSI KOGNITIF DARI MANUSIA
- RAKYAT MISKIN DI NEGARA KAYA RAYA
- IDUL FITRI DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- BBM DAN KEMISKINAN
- MEMBERDAYAKAN KEMBALI KOPERASI
- BUDAYA MISKIN ATAU KEMISKINAN AKIBAT KEBIJAKAN
- PNPM MANDIRI PERDESAAN TAK BERHENTI PERANGI KORUPSI
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KENDAL MENGHADAPI SEJUMLAH KENDALA
- PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK INDONESIA
- KEMISKINAN NELAYAN DALAM GEMERLAP KOTA MAKASSAR
- SEMANGAT BELAJAR DI TPA NURUL FALLAH DI ATAS BUKIT PESAWARAN
- PARA PEWARIS “TAHTA” KEMISKINAN
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN : MISKIN KINERJA?
- MENENGOK SJSN KESEHATAN DI CHINA
- MENGAPA KEMISKINAN DI INDONESIA MENJADI MASALAH BERKELANJUTAN
- KEMISKINAN DAN KEPEMIMPINAN
- RAJA AMPAT SEBAGAI BUKTI KEBERHASILAN KKP PADUKAN KONSERVASI, PARIWISATA DAN EKONOMI
- SEKOLAHKU MEWAH SEKOLAHKU GRATIS
- TURUNKAN LAJU PENDUDUK MISKIN DI JATENG
- ZAKAT DAN PETA PENGENTASAN KEMISKINAN
- MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN GRATIS MELALUI PERPADUAN BOS DAN BOSDA
- DEMOKRASI YANG BUNTUNG
- SEPUTAR BASIS DATA TERPADU
- INSIGHT: OUTLOOK FOR THE POOR IN 2013: A CONSPICUOUS OMISSION
- BUPATI ATAU WALIKOTA BISA PERBESAR KUOTA PEMBERIAN FASILITAS JAMKESMAS
- DEMOKRASI DESA PATUT DITIRU OLEH NEGARA
- KELUARGA SEBAGAI BASIS KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT
- ALASAN ANGKA KEMISKINAN TIDAK TURUN SIGNIFIKAN
- KEMISKINAN YANG DIAKIBATKAN KURANGNYA POTENSI PENGUASAAN ALAM
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN : MULTI APPROACH STRATEGI
- INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA
- FOKUS TUNTASKAN KEMISKINAN DENGAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN
- RAKYAT SEJAHTERA, SIAPA PEDULI?
- JURANG PEMISAH ANTARA SI MISKIN DAN SI KAYA
- KETIKA PNPM MANDIRI PERDESAAN JADI KLAIM POLITIK SEPIHAK
- ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
- GURU DI DESA TERPENCIL BERGAJI RP 200 RIBU PER BULAN
- PELESTARIAN PUSAKA LEWAT TANGAN KREATIF MASYARAKAT
- SEBUAH ALTERNATIF PENINGKATAN PENGHIDUPAN DARI PNPM MP
- PEMINAT SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERPENCIL MENINGKAT
- MELAWAN STIGMA, MERETAS HIDUP BARU
- KEMISKINAN TURUN, EKONOMI MASYARAKAT ASLI MASIH RENTAN
- SOEPENO SAHID, MEMBEBASKAN 50 RIBU ANAK TKI DARI BUTA HURUF
- ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF
- SERIUS, KEMATIAN IBU DAN ANAK DI INDONESIA
- RUANG HIDUP SUKU ANAK DALAM MAKIN MENYEMPIT
- PEREMPUAN DI JURANG KEMISKINAN
- KUR, APEX DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- TRANSMIGRASI DAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN
- MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PKH
- ENTASKAN KEMISKINAN PERKOTAAN DENGAN TEKNOLOGI
- INDONESIA MENUJU KETAHANAN PANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL
- Reformasi Birokrasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat
- End Poverty Agenda dan Ilusi MDG”s
- Tantangan Indonesia: Miskin, Rentan, dan Timpang
- Masyarakat Miskin di Indonesia
- Perekonomian yang Galau
- Ke mana Uang Pajak kita?
- Kemiskinan yang Berkelanjutan : Miskin di Desa, Miskin di Kota
- Reforma Agraria adalah Jawaban untuk Menanggulangi Kemiskinan, Keadilan Sosial dan Sebagai Alat untuk Memenuhi Hak Kebutuhan Dasar Sebagai Manusia
- Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Ciamis
- Kaji Ulang Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis melalui Revisi SKPD
- Gerobak Dorong Pun Kena Pajak
- Mentalitas Dendam pada Kemiskinan
- PAUD Bisa Putus Rantai Kemiskinan
- Kemiskinan, dan Hak Rakyat Yang Dirampas
- Kemiskinan VS Program Kemiskinan
- Menyejahterakan Buruh
- Meneropong Efektifitas Program Penghapusan Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Bawah Kepemimpinan SBY
- Kemiskinan, dan Hak-hak Rakyat Yang Dirampas
- Kemiskinan Struktural
- Kondisi kemiskinan diperlukan merancang anggaran efektif
- Laporan
- JEMBATAN PAL MERAH DAN MUSRENBANG NTT 2016
- POLEMIK SUMUR BOR DPRD NTT DALAM MUSRENBANG 2016
- RAKERNAS SAPA KE-5: “GOTONG ROYONG WUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”
- DISKUSI PUBLIK IKRAR: MEREPOSISI KEHADIRAN NEGARA (TERKAIT KETIMPANGAN DAN KETIDAKADILAN)
- BUKA WORKSHOP S.I.D, DEPUTI VII TEKANKAN PENTINGNYA SISTEM IT YANG SIMPEL
- PIMPIN RAKOR, DEPUTI VII TEKANKAN PERLUNYA KOORDINASI PEMILIHAN LOKASI
- PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IKRAR
- PJS WALIKOTA SOLO: MANFAATKAN MOMEN PERALIHAN KEPEMIMPINAN DAERAH UNTUK KEMBANGKAN IKRAR
- MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN MANFAAT BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT (IKRAR) PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DIHARAPKAN DAPAT BERGERAK MAJU DARI KATEGORI KURANG SEJAHTERA
- BUKA FGD IKRAR, WAGUB SULSEL APRESIASI UPAYA SINKRONISASI DARI PUSAT
- TIMOR LESTE PELAJARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PLT DEPUTI VII KEMENKO PMK BUKA WORKSHOP SID
- MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BUKA GPMB 2015
- TINGKATKAN KINERJA DAN DAN KOORDINASI TKPKD UNTUK MENJAMIN KETERPADUAN PROGRAM
- GERAKAN DESA: UPAYA MENYEPAKATI TARGET MEMBANGUN 500 DESA TERTINGGAL DAN 200 DESA MANDIRI
- RAKOR GERAKAN DESA: FOKUS DAN LOKUSKAN KE DESA
- ACEH SIAP ENTASKAN 120 DESA TERTINGGAL DAN MEMBANGUN 24 DESA MANDIRI TAHUN 2019
- MENGENAL INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)
- RAPAT KOORDINASI GERAKAN DESA TERPADU
- RAPAT KORDINASI MULTIPIHAK KEMENKO KESRA DI LOMBOK BARAT
- Diskusi Review IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
- Rapat Koordinasi TKPKD dan Multipihak untuk Prakarsa Daerah Dalam Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan. Banda Aceh, 18-19 Oktober 2012
- MEMBUMIKAN IKRAR DI KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA
- Provinsi Aceh
- MUSRENBANG JEUMPA RICUH
- BAITULMAL ACEH BANGUN 1000 RUMAH DHUAFA
- RAKOR RUTIN TKPKD BANDA ACEH (SOSIALISASI DRAF DOKUMEN SPKD DAN RENCANA PENDATAAN KEMISKINAN)
- FOCUS GROUP DISKUSI BERSAMA FORUM WARGA PEDULI AIDS KAITAN HIV/AIDS DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
- FAKIR MISKIN DI ACEH BESAR TERIMA ZAKAT
- KEGIATAN BAHSUL MASAIL (P3M JAKARTA – PATTIRO ACEH )
- DANA BKPG TAHAP 1 DI SALURKAN BULAN MEI
- SABANG BEBAS MALARIA
- BANDA ACEH DUKUNG PROGRAM PNPM MANDIRI
- RAKOR TKPKD ACEH BESAR “ KONSOLIDASI DAN PENGUATAN TKPKD DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN “
- KIPRAH PNPM MANDIRI PERKOTAAN “ MEMBANGUN GAMPONG MEMBANGUN KOTA “
- ACEH BESAR GELAR MUSRENBANG RPJM 2012-2017
- WDC BANGUN KOMUNIKASI DENGAN TKPKD ACEH BESAR
- WDC BANDA ACEH ADAKAN PERTEMUAN DENGAN TKPKD PIDIE JAYA
- Provinsi Sumatera Utara
- PELAYANAN PUBLIK PEMKAB SERGAI TERBURUK DI SUMUT
- PEMKAB SERGAI TINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN KEUANGAN APARATUR DESA
- PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI, PEMKAB SERGAI MOU BERSAMA GIZ JERMAN
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERLU KOMITMEN DAN SINERGI SEMUA PIHAK
- PULUHAN WARGA TEBINGTINGGI DILATIH MEMBATIK
- PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MELALUI GERAKAN POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF
- SEMILOKA INISIASI DAERAH UNTUK ALTERNATIF PROGRAM RASKIN TAHUN 2016
- PENYALURAN RASKIN TIDAK MERATA DI TANJUNG BERINGIN DIKELUHKAN WARGA
- PERENCANAAN, PARTISIPATIF SERTA IMPLEMENTATIF WUJUDKAN VISI MISI PEMBANGUNAN
- PEMKOT SAMARINDA TINJAU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI T.TINGGI
- TKPK KOTA DEPOK KUNKER KE TEBING TINGGI
- RAPAT KOORDINASI TKPKD KOTA TEBING TINGGI SEKRETARIAT TKPKD
- PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MELALUI GERAKAN POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF “TANTANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”
- UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- RAKOR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA
- FORUM GABUNGAN SKPD KOTA TEBING TINGGI BAHAS SEKTOR PERTANIAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
- BPJS KETENAGAKERJAAN GANDENG DINAS PERIZINAN KOTA TEBINGTINGGI
- RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN RASKIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- AUDIENSI KEDEPUTIAN VII KEMENKOKESRA KE BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
- AUDIENSI TIM SAPA DENGAN WAGUBSU (KETUA TKPKD PROVINSI SUMUT)
- WAKIL WALIKOTA: MUSRENBANG TOLOKUKUR PELAYANAN PUBLIK
- “MEWUJUDKAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TEBING TINGGI MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI TAHUN KEEMPAT RPJMD TAHUN 2011-2016”
- MUSRENBANG DI AIR PUTIH
- MUSRENBANG KABUPATEN BATUBARA
- PROSES MUSRENBANG KECAMATAN PERBAUNGAN
- BPJS KURANG TERSOSIALISASI DI TEBING TINGGI
- KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PELAYANAN PRIMA DIKONSEP LEWAT POSYANDU HARAPAN DAN TANTANGAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- SERDANG BEDAGAI: SEMINAR DAN LOKAKARYA KELOMPOK SPP PNPM
- UU DESA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- SERDANG BEDAGAI: PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN MANDIRI DI RSUD SULTAN SULAIMAN
- POSYANDU HOLISTIK-INTEGRATIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- MERUBAH MIMPI MENJADI NYATA
- TKPKD KOTA SURAKARTA BERKUNJUNG KE TKPKD KAB. SERDANG BEDAGAI
- RAPAT TEKNIS VERIFIKASI DATA PPLS 2011 KOTA TEBING TINGGI
- STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA TEBING TINGGI MELALUI KELEMBAGAAN TKPK DAERAH
- SOSIALISASI, MONITORING & EVALUASI RASKIN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- PENYUSUNAN SPKD MEMAHAMI KEMISKINAN DAN MENGGAMBARKAN KONDISI KEMISKINAN DAERAH
- RAPAT KOORDINASI TKPK BATUBARA
- CHANNELING PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA TEBING TINGGI
- RAPAT KOORDINASI TKPK KOTA TEBING TINGGI
- MENINGKATKAN MUTU JAHIT MENJAHIT DENGAN PELATIHAN BORDIR DI ANNISA BORDIR
- RAPAT KOORDINASI TKPKD MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PK
- SEMINAR DAN DIALOG PUBLIK PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA
- GAMBARAN KELUARGA MISKIN DI DESA LUBUK BAYAS
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PENGUATAN KOMUNITAS PEREMPUAN UNTUK KETAHANAN PANGAN
- INTERAKSI KINERJA EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- JARINGAN KADER PEREMPUAN SERDANG BEDAGAI MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN BUPATI
- Provinsi Jawa Barat
- BUPATI CIAMIS: LTPKD PELAYANAN TERPADU UNTUK MASYARAKAT MISKIN
- KABUPATEN CIAMIS MILIKI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERLENGKAP
- UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMDA CIAMIS SIAPKAN 25 MILYAR
- BUPATI SERAHKAN BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- TANGGAPAN KEPALA DESA SOAL PEMBENTUKAN LTPKD KABUPATEN CIAMIS
- BARU SEHARI TERBENTUK, LTPKD DIDATANGI GMPK
- WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT MENDUKUNG PROGRAM SAPARA DIREPLIKASI DI SELURUH KAB/KOTA DI JAWA BARAT
- MEMBENTUK KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI PNPM
- RAKOR IMPLEMENTASI UU DESA
- PENGARUSUTAMAAN REFORMA AGRARIA DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
- KABUPATEN BANDUNG MENUJU MANDIRI PANGAN
- PEMPROV JAWA BARAT LAKUKAN SURVEY KEMISKINAN
- BIMBINGAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- KABUPATEN BANDUNG: PROGRAM JAMKESDA DILEBUR KE BPJS KESEHATAN
- KABUPATEN BANDUNG: 38.000 KELUARGA MISKIN JADI SASARAN PKH
- PEMKAB BANDUNG: PELAYANAN PUBLIK DINILAI BAIK
- KABUPATEN BANDUNG: TINGKAT KEMATIAN IBU DAN BAYI SERTA ANAK BALITA MENURUN
- SEBAGIAN BESAR KEMISKINAN DI DAERAH PERDESAAN
- KABUPATEN BANDUNG: DANA BLM SUDAH DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT
- CIHAWUK, DESA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG KAYA POTENSI ALAM
- KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH BERDAMPAK MENINGKATNYA KEMISKINAN
- TIAP DESA DI CIAMIS BAKAL MILIKI WEBSITE
- REFORMA AGRARIA JADI SALAH SATU PINTU AWAL UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKABUMI
- KABUPATEN SUKABUMI: BUTUH 3 TRILIUN UNTUK MULUSKAN JALAN-JALAN
- GULA MERAH POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DI SUKABUMI SELATAN
- PIK DIHARAPKAN MENJAWAB USULAN MASYARAKAT MELALUI MUSRENBANG
- TKPKD KAB. SUKABUMI AKAN SEGERA REVISI KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/KEP.407-BAPPEDA/2011 TENTANG TKPK KABUPATEN SUKABUMI
- IMPLEMENTASI PERBUP NO. 6 TAHUN 2006 HINGGA KINI MASIH DIPERTANYAKAN
- LPPNU KECAMATAN CIRACAP BANTU PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK TANI
- RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MASIH MENJADI PR BESAR PEMERINTAH KAB. SUKABUMI
- RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013
- PESERTA BPJS KESEHATAN KAB BANDUNG 1,7 JUTA JIWA
- KONSOLIDASI PERSIAPAN REFORMA AGRARIA
- PROGRAM JKN KURANG SOSIALISASI
- PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG PEROLEH DANA PNPM MANDIRI SEBESAR 46 MILYAR
- BUPATI IMBAU WARGA KERTASARI TINGKATKAN KEMITRAAN DENGAN PTPN VIII
- KABUPATEN BANDUNG: PELEMBAGAAN PARTISIPASI DALAM REFORMA AGRARIA
- MUSRENBANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
- MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
- LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI AL-MASTHURIYAH BEKERJASAMA DENGAN KEMENAKERTRANS RI ADAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
- UNWAHAS DAN KEMENTRIAN PDT RI ADAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI KELAS MENENGAH BARU DI KABUPATEN SUKABUMI
- TKPKD KAB. SUKABUMI GELAR RAKOR KARINGAN KERJA CSR KABUPATEN SUKABUMI
- TKPKD KAB. SUKABUMI LAKUKAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF
- TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2015 SEBESAR 7,42 PERSEN
- LOKAKARYA REFORMA AGRARIA DI BAPPEDA JAWA BARAT
- DANA BERGULIR RP. 2 MILYAR UNTUK KOPERASI PASAR
- REFORMA AGRARIA SEJALAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
- BPN PUSAT DUKUNG PROGRAM SAPA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI REFORMA AGRARIA DI JAWA BARAT
- MINAT WARGA DAFTAR JKN DI KAB BANDUNG MASIH RENDAH
- 35.443 WARGA KAB BANDUNG MASIH BUTA HURUF
- EKONOMI PANCASILA
- PRAKTEK DEMOKRATISASI EKONOMI DESA OLEH RAKYAT
- MENANGGULANGI KEMISKINAN SESUAI KEARIFAN LOKAL
- DAMPAK KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN
- MEREKA TERPAKSA AKRAB DENGAN KEMISKINAN
- 150 RIBU ORANG DI KABUPATEN BANDUNG MENGANGGUR
- PEMBAHASAN DRAF RAPERDA PENGENTASAN KEMISKINAN
- TKPKD CIAMIS MELAKUKAN AGENDA KEGIATAN RAPAT KERJA
- MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INFRASTRUKTUR
- KOTA TASIKMALAYA: KEMISKINAN TURUN 1%
- GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- INTERVENSI SOSIAL DALAM PENGENTASAN KELUARGA MISKIN
- UNIT PELAYANAN CEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN (UPCPK) KABUPATEN TASIKMALAYA
- LISTRIK UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
- PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI KELOMPOK MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN
- DISKUSI TENTANG AKSES-AKSES PENDANAAN CSR
- 12 TAHUN KOTA TASIK MEMBANGUN : INVESTASI INDUSTRI CAPAI Rp. 500 T
- 5163 HA SAWAH DI SUBANG TERANCAM KEKERINGAN, PETANI BERPOTENSI RUGI RP 139 M
- JUMLAH PENERIMA BLSM SUBANG TURUN
- BIO FARMA GELAR PENGOBATAN GRATIS UNTUK MASYARAKAT NELAYAN
- KABUPATEN SUBANG: 3 KECAMATAN RAIH DANA PNPM RP 5,5 M
- KPA KABUPATEN SUKABUMI GELAR PELATIHAN BAGI KADER PIKM
- PENGENTASAN KEMISKINAN MASIH BERSIFAT PARSIAL
- HARI TANI MOMENTUM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA BARAT
- MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN SUKABUMI BAKAL MILIKI PUSKESMAS WISATA
- KASUS TRAFICKING DI KABUPATEN SUKABUMI MASIH TINGGI
- KADER POSYANDU CIRACAP IKUTI SOSIALISASI PENCEGAHAN TRAFFICKING DAN HIV AIDS
- DESA MISKIN DIBANTU RP 30 M MELALUI PNPM PERKOTAAN
- CSR DI KABUPATEN BANDUNG DIARAHKAN KE PUSKESMAS
- LPPNU GELAR PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS
- FITRA SUKABUMI FASILITASI PERUMUSAN RANPERDA P3
- 250 RUTILAHU DIBANTU BAZNAS KABUPATEN SUKABUMI
- KABUPATEN SUBANG: 9% DANA APBD TIDAK TERSERAP
- HASIL EVALUASI DINAS TARKIM, PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENERIMA MANFAAT DI TAHUN 2012 CAPAI PULUHAN RIBU WARGA
- KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- KABUPATEN BANDUNG IKUTI LOMBA TTG SANITASI NASIONAL
- KABUPATEN BANDUNG: 25.000 KK BELUM MEMILIKI JAMBAN
- PETANI KEHILANGAN LAHAN GARAPAN
- HUT FIF SYARI’AH GELAR DONOR DARAH, PEMERIKSAAN MATA DAN KESEHATAN GRATIS
- TKPK BAHAS NASKAH AKADEMIK PERDA PERENCANAAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGURANGAN RESIKO BENCANA
- TKPKD KABUPATEN SUKABUMI MEETING DENGAN STAKEHOLDERS
- WAKAF SOLUSI ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- KIPRAH KADER SAJUTA (SABAR JUJUR DAN TAWAKAL) UNTUK WARGA YANG KURANG MAMPU
- KABUPATEN BANDUNG : 127 DESA AKAN DAPATKAN DANA PPIP
- KABUPATEN BANDUNG : UNTUK MENCAPAI TARGET MDG’S SETIAP DESA PEROLEH 5 JUTA UNTUK POSYANDU
- POTENSI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BERHUBUNGAN ERAT DENGAN INFRASTRUKTUR
- PENANGGULANGAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT
- SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU UNTUK BERSAHABAT
- PELAYANAN JAMPERSAL KURANG OPTIMAL TERKENDALA PENCAIRAN ANGGARAN
- SILATURRAHMI DAN CURAH PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT PAJAMPANGAN
- HARI RABU HARI-NYA BERBICARA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- DISKUSI MEMBANGUN AKSES DAN PENGAWALAN ANGGARAN
- INDAHNYA KEBERSAMAAN
- BELAJAR PEDULI KAUM PAPA DARI SEJARAH BANGSA
- FORUM PEDULI KEMISKINAN KABUPATEN SUKABUMI
- IKATAN ISTERI DOKTER INDONESIA DAN DHARMA WANITA RSUD KOTA TASIKMALAYA GELAR BHAKTI SOSIAL
- PEMBERIAN SUSU GRATIS UNTUK ANAK POSITIF HIV/AIDS
- RAKOR P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) JAWA BARAT
- BELAJAR CARA PENANGGULANGAN KORBAN TRAFFICKING DI KABUPATEN SUKABUMI
- SINERGITAS ADALAH KUNCI KEBERHASILAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- KKN TEMATIK SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI LANGKAH AWAL PENINGKATAN IPM-IP DI SUKABUMI
- LENSA BANTU RAKYAT MISKIN DENGAN PENGOBATAN GRATIS
- RAKOR TKPK KOTA TASIKMALAYA
- KABUPATEN BANDUNG CETAK LAHAN SAWAH BARU
- KEMISKINAN DI SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG
- PELAYANAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG MASIH RENDAH
- POTRET KEMISKINAN DI PERBATASAN KABUPATEN SUBANG INDRAMAYU
- PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
- MEMBUAT PUPUK ORGANIK SENDIRI DAPAT MENURUNKAN BIAYA PRODUKSI
- PENGUATAN KOMUNITAS MASJID UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN MENYELENGGARAKAN MONITORING PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
- UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI REFORMA AGRARIA DENGAN DESA YANG PARTISIPATIF, PRO POOR DAN RESPONSIF GENDER
- DINAS TARKIM FASILITASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENERIMA MANFAAT CAPAI PULUHAN RIBU WARGA
- DATA KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT, HINGGA KINI MASIH SIMPANG SIUR, BAHKAN SANGAT MEMBINGUNGKAN
- PEMKAB BANDUNG MEMBANGUN PUSKESMAS 24 JAM DI DAERAH PERBATASAN
- CSR BJB UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT
- PROGRAM PENINGKATAN USAHA KELUARGA DI KAB. BANDUNG
- FGD PENGINTEGRASIAN MUSRENBANG
- KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN CIAMIS
- TANAH UNTUK PETANI MISKIN
- RAKOR SAPA JAWA BARAT
- RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANDUNG
- PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG JAMKESDA BISA DI PTUN KAN
- KANTONG-KANTONG KEMISKINAN DI PINGGIRAN HUTAN DAN PERKEBUNAN BESAR
- BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KAB. CIAMIS
- KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJUANGAN PEMBARUAN AGRARIA
- MUSYAWARAH ANTAR KECAMATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SPP-SPPN DI KAB. CIAMIS
- LAPORAN RAPAT KORDINASI TKPKD KABUPATEN SUKABUMI
- KUNJUGAN KERJA SILATURAHMI KBP – TKPKD KABUPATEN BREBES DI SUBANG
- Laporan Rapat Konsolidasi Koordinator Daerah SAPA se Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah
- DINAS PMD GAGAS FORUM DATA SID
- REFLEKSI INTERNASIONAL WOMEN’S DAY “PETANI PEREMPUAN PEDESAAN DAN KEMISKINAN”
- MUSTHOFA PAPARKAN RESEP PEMBANGUNAN KUDUS DI UI
- ALUR PEMERINTAH DESA DI DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, LPJ/LKPJ BERBASIS BDT
- POLITIK & KEMISKINAN
- DISEMINASI PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM MANDIRI)
- RAKOR WONOGIRI: SOSIALISASI PEMBAHARUAN BASIS DATA TERPADU
- PEMPROV JATENG KLAIM PENDUDUK MISKIN TURUN 0,86%
- WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI KABUPATEN WONOGIRI
- OPTIMALISASI PERAN POSDUMAS DAN FPPM
- TEMU CSR SE SOLO RAYA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PEMAHAMAN BERSAMA ATAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- MENGUKUR IMPACT PROGRAM ATAS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM
- PENILAIAN PROGAM PEMBERDAYAAN SEBAGAI BEST PRACTICES UNTUK REPLIKASI
- INDIKATOR KESEHATAN MEMBAIK
- KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN PERLU PERHATIAN
- KEBUMEN: BAZNAS SERAHKAN 88 KURSI RODA UNTUK DIFABEL
- KEBUMEN: KUOTA PKH TAK BISA BERTAMBAH
- STUDY BANDING TKPKD KABUPATEN JEMBRANA KE KABUPATEN KEBUMEN
- EVALUASI TARGET MDG’S KABUPATEN KEBUMEN
- UNTUK MENGGUNAKAN DANA DESA, DESA WAJIB MEMBUAT PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
- PENDAPATAN KABUPATEN KEBUMEN 2013 TEREALISASI 101 PERSEN
- PEMKAB KEBUMEN MENYUSUN PERBUP KEWENANGAN DAN PERENCANAAN DESA
- TANTANGAN KESIAPAN MASYARAKAT DALAM ALIH KELOLA PENGELOLAAN PNPM
- SHARING PENGELOLAAN TKPKD ANTARA TKPKD KOTA SURAKARTA DENGAN TKPKD KABUPATEN KENDAL
- RAKOR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PNPM MANDIRI
- RAKOR YAYASAN KOTA KITA DAN POKJA DATA TKPKD
- RAKOR KELOMPOK KERJA (POKJA) KEMITRAAN TKPKD SURAKARTA
- RAKOR SEKRETARIAT TKPKD SURAKARTA
- KUNJUNGAN TIM TNP2K KE SURAKARTA
- RAKOR KLASTER II TKPKD SURAKARTA
- PELATIHAN PENDAMPING LOKAL UPK PNPM-MD SE KABUPATEN KEBUMEN
- PELATIHAN KADER PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN
- TRAINING FASILITATOR PENYUSUNAN RPJMKEL DIFASILITASI TKPKD KOTA SURAKARTA-YAYASAN JERAMI-SAPA MENKOKESRA
- RAPAT PIMPINAN (RAPIM) TKPKD KOTA SURAKARTA
- TKPKD KOTA MAGELANG STUDY BANDING KE KOTA SURAKARTA
- KEBUMEN : BAZ SALURKAN DANA BAGI WARGA KURANG MAMPU/CACAT RP 468,5 JUTA
- KABUPATEN BOYOLALI : PERAN MASJID DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH DESA HINGGA KABUPATEN
- KABUPATEN WONOGIRI : TUNGGU TNP2K UNTUK PENGGANTIAN 8.214 KARTU JAMKESMAS
- PEMKOT SURAKARTA : BENTUK LPM GUNA TINGKATKAN LAYANAN PUBLIK
- KOTA SURAKARTA : SERAH TERIMA KETUA TKPDK DAN SEKRETARIS TKPKD
- RAPAT KOORDINASI ( RAKOR) KELOMPOK KERJA (POKJA) MDG’S KOTA SURAKARTA
- RESUME SOSIALISASI KRITERIA DAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN
- BUPATI BENAHI 7 KECAMATAN MISKIN
- MUSRENBANG: PEMDA GAGAL SERAP ASPIRASI, MUSRENBANG DIANGGAP SEKADAR FORMALITAS
- PROTES LAYANAN PKMS : PEMKOT COBA OPSI RAWAT JALAN
- DERITA SI MISKIN DI BELANTARA IBUKOTA TEMPAT PARA PENGUASA, TEMPAT ORANG KAYA, TEMPAT PEJABAT PENGAMBIL KEBIJAKAN
- “PELEMBAGAAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA” MENJADI TICKET KEPALA DESA SELING KAB.KEBUMEN KE NEGERI CHINA
- STUDY BANDING TKPKD KOTA SEMARANG KE TKPKD KOTA SURAKARTA
- KUNKER TKPKD KABUPATEN SIAK KE TKPKD KOTA SURAKARTA
- BUPATI DI DATANGI 12 LSM FOKUS DI BIDANG KEMISKINAN
- PANDUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF UNTUK MENDORONG DAN MEMPERCEPAT INTEGRASI DI KABUPATEN KEBUMEN
- RAPAT KOORDINASI TKPKD BOYOLALI
- FINALISASI DOKUMEN SPKD KOTA SURAKARTA
- LAPORAN KEGIATAN KOTA SURAKARTA
- TINDAK LANJUT PROSES PEMETAAN KEMISKINAN
- BERBAGI INFO KEGIATAN DI SOLO
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- ASISTENSI PENGELOLAAN DATA DESA DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMBANGUNAN DESA
- KOORDINASI TKPKD BANTUL : SOSIALISASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) DAN POVERTY RESOURCE CENTRE (PRC) TKPK BANTUL
- RAKOR TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK) TINGKAT DESA DAN KECAMATAN SE KABUPATEN BANTUL
- GUNUNGKIDUL: LAUNCHING FORUM DESA PENGEMBANG SISTEM INFORMASI DESA (SID)
- MEWARTAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PNPM MELALUI RADIO KOMUNITAS DI GUNUNGKIDUL
- STRATEGI RADIO KOMUNITAS DALAM MENCERDASKAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL
- 122 DESA DI GUNUNGKIDUL MEMPEROLEH DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP)
- RASKIN JULI HINGGA AGUSTUS BAKAL DI DISTRIBUSIKAN DUA KALI
- GUNUNGKIDUL : PUPUK ORGANIK DAUN JATI DIEKSPOR KE JEPANG
- GUNUNGKIDUL : NGLEGI KEDATANGAN TAMU BAPPEDA WILAYAH TIMUR INDONESIA KARENA PENERAPAN SID
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL : KERUGIAN BENCANA CAPAI RP 400 JUTA
- GUNUNGKIDUL : OBJEK WISATA GUA PINDUL JADI PERCONTOHAN NEGARA ASEAN
- PEMKAB GUNUNG KIDUL GANDENG BPKP UNTUK MEMPERBAIKI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL : DILEMA TAMBANG KARST, KEBUTUHAN PERUT VS MELINDUNGI ALAM
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL : KETUA TKPKD OPTIMIS ANGKA KEMISKINAN TURUN 2 PERSEN
- KABUPATEN BANTUL : KADES SALAHKAN MASYARAKAT, 1.700 KK PANGGUNGHARJO MISKIN
- KABUPATEN GUNUNGKIDUL : JANGAN LUPAKAN WARGA DI PERBATASAN
- DIY : 238 DUSUN BELUM TERALIRI LISTRIK
- PEMKAB BANTUL PRIORITASKAN PENGENTASAN KEMISKINAN
- UU KEISTEMEWAAN DIHARAPKAN MAMPU MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI YOGYAKARTA
- FINALISASI DOKUMEN SPKD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 – 2015
- PERESMIAN WARUNG POSDAYA DAN SENTRA KULAKAN, WUJUD PEDULI KELUARGA MISKIN
- PEMUDA DESA DIANDALKAN UNTUK MENEKAN KEMISKINAN
- GELAR WORKSHOP SINKRONISASI PROGRAM ATASI KEMISKINAN GUNUNGKIDUL
- ANGGARAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SUDAHKAH PRO DIFABEL?
- ANTARA KEKERINGAN DAN HARAPAN KESEJAHTERAAN
- KEMISKINAN MENJADI ALASAN UNTUK MERANTAU
- JANGAN PERSULIT WARGA MISKIN PEROLEH LAYANAN KESEHATAN
- KELOMPOK PEREMPUAN DI GUNUNGKIDUL MENCERMATI KERUMITAN DAN KETIDAKADILAN MELALUI DOKUMEN APBD
- Provinsi Bali
- PEMBANGUNAN DESA DI BULELENG SATU PERENCANAAN DAN SATU ANGGARAN
- GARDU PASKIN WUJUD SINKRONISASI PROGRAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BULELENG
- PARA PERBEKEL DI BULELENG MINTA SEGERA PEMUTAHIRAN DATA KEMISKINAN
- BALI: RAPAT EVALUASI 2014 DAN RENCANA KERJA PROGRAM TKPKD BULELENG 2015
- RAPAT KOORDINASI TKPKD UNTUK PROGRAM GARDU PASKIN BULELENG
- TANTANGAN IMPLEMENTASI UU NO. 6 TENTANG DESA DI BALI
- MUSRENBANG KECAMATAN BULELENG 2015
- PENGHARGAAN RPJMDESA DAMPINGAN SAPA DARI PEMPROV BALI
- PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DI BULELENG
- PEMDA BULELENG MENDENGAR SUARA MASYARAKAT SIPIL
- BAPPEDA TERHARU DAN BANGGA ATAS PELAKSANAAN PIK DI BULELENG
- GERBANG DESSIGOT – INOVASI PEMDA BANGLI DALAM MEMBANGUN DESA DI BANGLI
- MEMFASILITASI DESA PANGEJARAN MENYUSUN RPJMDESA YANG PARTISIPATIF
- REPLIKASI PROGRAM SAPA DI BALI SINERGI DENGAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
- KEPUTUSAN RAPAT TKPKD JEMBRANA
- PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEMAKIN BERAT DENGAN MENINGKATNYA JUMLAH PENDERITA HIV & AIDS DI JEMBRANA
- MENDORONG REGULASI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DI JEMBRANA
- EFEKTIVITAS BANTUAN KOMPOR GAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JEMBRANA DAN BULELENG
- VERIFIKASI RTS DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA DAMPINGAN MBM DI (MITRA ACE DI BALI) DI BULELENG
- PELATIHAN AUDIT SOSIAL PNPM MANDIRI DI KAB JEMBRANA
- PAPARAN TEMUAN SEMENTARA HASIL AUDIT SOSIAL PNPM DI JEMBRANA
- MENGEMBANGKAN INSTRUMEN UNTUK VERIFIKASI RTS DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA DAMPINGAN MBM
- PELATIHAN APBDESA UNTUK PEMERINTAH DESA DI JEMBRANA
- AUDIENSI DENGAN KETUA DPRD JEMBRANA
- MEMBANGUN SEKRETARIAT BERSAMA PENANGGGULANGAN KEMISKINAN DI JEMBRANA
- WORKSHOP PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- RATUSAN BANGUNAN AKIBAT GEMPA BUMI DI WILAYAH KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU PROPINSI NTB
- PENYALAHGUNAAN DAN PENYELEWENGAN ADD/DD DI KABUPATEN DOMPU PROPINSI NTB
- PEMBANGUNAN PERUMAHAN SIAP HUNI DI DESA KRAMAT KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU-NTB
- KELOMPOK TANI DI NTB TERANCAM TAK NIKMATI BANTUAN KEMENTAN
- MENGENTASKAN KEMISKINAN, PEMDA KERJASAMA DENGAN TNI
- FASILITATOR DESA: UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN DI DESA
- TKPKD TINGKAT DESA DI LOMBOK TENGAH: LEMPERMADU
- TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PCC
- GUBERNUR NTB: MUSRENBANG HARUS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
- BEDAH RUMAH LOMBOK TENGAH NTB
- BLK NTB DIRESMIKAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA
- SHARED-LEARNING: UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS TKPKD
- PERCEPAT PEMBANGUNAN DESA: LOMBOK BARAT CANANGKAN DESA TEMATIK
- REFLEKSI 3 TAHUN PEMBANGUNAN LOMBOK TENGAH
- POTRET PENYALURAN BLSM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- NTB PERLU REDEFINISI ANGGARAN PENDIDIKAN
- PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN vs BKM
- ENTASKAN BUTA AKSARA, LOTENG DIBANTU KPDT
- LOMBOK TIMUR PENYUMBANG RUMAH KUMUH TERBESAR DI INDONESIA
- MENENGOK KONDISI PEREMPUAN DAN KEMISKINAN DI WILAYAH SAPA KAWASAN NTB
- MERDEKA DARI KEMISKINAN
- RAKOR TKPKD SE-PULAU LOMBOK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
- LIBATKAN MASYARAKAT MISKIN UNTUK BERANTAS KEMISKINAN
- RAKOR TKPKD LOMBOK TENGAH
- LOKAKARYA HASIL ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KESMISKINAN
- PENGINTEGRASIAN DATA STATISTIK DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LOMBOK TENGAH
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KOTA KUPANG: PENGEMBANGAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
- BURUKNYA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA KUPANG
- PELAYANAN PUBLIK BELUM DITANGANI SECARA SERIUS
- PEMKOT VS PEMKAB KUPANG PEREBUTAN ASET PDAM
- DESENTRALISASI PNPM
- DUKUNG PUSKESMAS MENJADI BLUD
- PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA BLM
- KEMATIAN IBU DAN BAYI MASIH DOMINAN DI KABUPATEN KUPANG
- KUPANG DISCLAIMER SATU PERIODE
- PILKADA KABUPATEN KUPANG I PUTARAN
- PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA BLM
- TAWARKAN PERUBAHAN DI KABUPATEN KUPANG
- PENGGUNAAN ANGGARAN DIKABUPATEN KUPANG LAMBAT
- PENERIMAAN SISWA BARU, BATASI ROMBONGAN BELAJAR
- UANG DUKA DAN AKTE KEMATIAN GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN
- KEADILAN GRATIS BAGI RAKYAT MISKIN
- GERAKAN KOPERASI DI KOTA KUPANG
- KOTA KUPANG : PENGURUSAN IZIN DIKELUHKAN PENGUSAHA KECIL
- KABUPATEN TTS DI LANDA BENCANA ALAM
- PERUBAHAN KUALITAS HIDUP DENGAN SEKOLAH
- PEMERINTAH KOTA KUPANG RESMI LUNCURKAN DANA PEM
- NIKAH MASSAL BAGI WARGA KURANG MAMPU
- RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TANPA DIHADIRI TKPKD&PNPM; KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
- KEMISKINAN PENYEBAB TINGGINYA GIZI BURUK
- KPU NTT RESMI MENUTUP PENDAFTARAN PASANGAN CALON
- Provinsi Sulawesi Selatan
- KEKUATAN PEMBANGUNAN DI DESA
- PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI KABUPATEN PANGKEP
- MENTERI SUSI MEMECAH MASYARAKAT, DENGAN SURAT EDARAN
- KEKUATAN PEMBANGUNAN DI DESA
- “SI MANIS DANA DESA”
- KABUPATEN PANGKEP: POTRET KEMISKINAN DI PULAU
- INFORMASI WALIKOTA BARU DI MAKASSAR
- REFLEKSI PILEG
- INFO REFLIKASI SAPA
- PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PENURUNAN PRESENTASE ANGKA KEMISKINAN
- RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN INDIKATOR LOKAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
- REVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
- TUDANG SIPULUNG MENAKAR PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
- RASKIN DIJUAL KE PEDAGANG
- DIALOG REGIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- MENGGAGAS GERAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN CSO
- BANJIR MAROS DAN PENYALURAN BANTUAN
- BENCANA ALAM MENAMBAH BEBAN MASYARAKAT MISKIN
- WORKSHOP PENYUSUNAN SPKD KOTA MAKASSAR 2012-2018
- SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- PERTEMUAN TIM SOLOKITA DAN KUPAS SERTA BAPEDA
- RAPAT ASISTENSI TKPKD KABUPATEN MAROS
- PEOPLE AUDIT YKPM
- RAPAT KORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM BEBAS IASMO
- KONSULTASI PUBLIK STRATEGI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LUWU UTARA
- PPA DI KABUPATEN LUWU UTARA
- PROGRAM MONITORING BERAS MISKIN (RASKIN) OLEH LP3ES KERJASAMA TNP2K
- Peresmian Kantor TKPKD Kabupaten Luwu Utara
- RAPAT KORDINASI TKPKD SE PROVINSI SULAWESI SELATAN
Desain ulang oleh SAPA-Indonesia