Fokus SAPA 4

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan  Pemangku Kepentingan Dalam  Penanggulangan Kemiskinan

 

Isu Pokok

  1. Kelembagaan TKPKD belum berfungsi secara optimal dalam koordinasi
         dan pengendalian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
  2. Perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terlampau cepat
         dan tidak direspon secara cepat oleh pemerintah daerah.
  3. Kebijakan yang terlampau kaku dan kurang memberikan ruang bagi
         pemerintah daerah dalam melakukan inovasi penanggulangan kemiskinan
         sesuai dengan kondisi daerahnya.
  4. Ego Sektoral dalam penanggulangan kemiskinan.

  
Sasaran Perubahan

  1. Memperkuat peran kelembagaan pemangku kepentingan sebagai sentral
         penanggulangan kemiskinan ditingkat daerah.
  2. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan
         keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berperan secara optimal.
  3. Kemauan dan peran pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan
         terobosan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pada potensi dan
         kemampuan daerah. 
  4. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan dan implementasi program
         penanggulangan  kemiskinan  antar  SKPD  maupun  antara  pemerintah
         daerah dengan pemerintah pusat.

 
Strategi Implementasi

1.  Nasional

  1. Memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan
         penanggulangan kemiskinan nasional sesuai dengan kondisi dan
         kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
  2. Memfasilitasi pertukaran informasi dan manajemen pengetahuan
         dalam inovasi penanggulangan kemiskinan. 

2.  Kabupaten/Kota

  1. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi sekretariat TKPKD sebagai
         resources center dalam melakukan analisis dan pertukaran
         informasi penanggulangan kemiskinan lintas SKPD.
  2. Mengoptimalkan peran organisasi masyarakat sipil dalam
         kelembagaan TKPKD.
  3. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan secara berkala
         yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ditingkat
         Kabupaten/kota

3.  Desa/Kelurahan

  1. Mensosialisasikan kebijakan dan program penanggulangan
         kemiskinan pada masyarakat desa/kelurahan.
  2. Memperkuat  kelembagaan  dan  kapasitas  aparatur  pemerintah
         desa/kelurahan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program
         penanggulangan kemiskinan.
  3. Melibatkan masyarakat dan kelembagaan pranata sosial di desa/
         kelurahan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
         program‐program penanggulangan kemiskinan.

Inisiatif SAPA

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document
Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia