Meneropong Efektifitas Program Penghapusan Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Bawah Kepemimpinan SBY

sapadefault

Dalam usia dua pertiga masa kepemimpinan dan kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Indonesia, sebenarnya telah ada tanda-tanda yang sangat jelas dan sistematis untuk menghapuskan kemiskinan dan membentengi keluarga-keluarga miskin dengan jaminan dan perlindungan sosial yang cukup signifikan. Pada awal tahun pemerintahan SBY telah dimulai dengan rangkaian langkah-langkah penyusunan Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) yang cukup alot .

Kelompok-kelompok status quo mengusulkan strategi penghapusan kemiskinan dengan pendakatan 'lama' yakni modifikasi pendekatan karitatif dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara kelompok pro-demokrasi mengadvokasikan pendekatan rights-based (hak dasar) warga. Perspektif hak ini setidaknya dilandasi oleh 4 pilar yang sangat fundamental adalah: Pertama, negara harus memastikan hak-hak dasar kaum miskin diakui secara yuridis. Tidak cukup hanya dengan dinyatakan secara hukum, tapi ia harus dipastikan dalam setiap kebijakan bahwa hak-hak dasar kaum miskin tidak akan dikhianati.. Pengakuan terhadap hak hak dasar kaum miskin ini akan mengarah pada pembentukan relasi baru tentang bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan diputuskan. Kedua, hak-hak dasar kaum miskin itu tidak dapat diberikan atau dicabut. . Aktualisasi hak-hak dasar kaum miskin itu tidak perlu menunggu atau tergantung pada kemampuan atau kemauan politik penyelenggara negara untuk berpihak pada kaum miskin. Ketiga, dalam kerangka penyelenggaraan tatakepemerintahan, pemerintah harus melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kaum miskin, maka penyelenggara negara harus peka dan aktif untuk melakukan tindakan politik tanpa diskriminasi. Keempat, wilayah strategis dalam penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada konteks wilayah dan sektor. Yaitu kebijakan penanggulangan kemiskinan tidaklah tunggal dan seragam, ia sangat tergantung pada kepentingan dan kebutuhan kaum miskin di mana ia tinggal dan bekerja. Strategi yang terakhir ini juga memberikan tekanan penting terhadap kapasitas warga untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya.

Tarik menarik tersebut juga sangat tercermin dalam relasi kerja antar departemen yang seharusnya mendapat tugas dan mandat dalam merumuskan dan menyelesaikan SPKN. Relasi kuasa antar departemen yang antara lain ditunjukan melalui 'penguasa' anggaran negara, tercermin dengan sangat jelas antara Bappenas dan Departemen Keuangan terhadap draft SPKN ini. Berkali-kali substansi SPKN mengalami 'bongkar-pasang' khususnya yang menyangkut kewajiban negara untuk menjadikan strategi ini benar-benar diimplementasikan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembanganan nasional dan daerah. Dalam proses tersebut, kelompok pro-demokrasi sangat intensif memantau dan memberikan masukan bahkan ikutserta dalam reli-reli diskusi panjang substantif untuk mendapatkan rumusan yang dapat diterima dalam bahasa dokumen pemerintah dan sekaligus tidak menghilangkan pendekatan dasarnya yakni pendekatan hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara. Sehingga kemudian, proses perumusan SPKN diambil alih oleh Menko Kesra sehingga keluar menjadi dokumen resmi yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh departmen dalam menyusun kegiatan pembangunannya.

Ditulis Oleh: Juni Thamrin
Sumber : akatiga.org

Terbaru

DANA DESA DINILAI BERHASIL MENEKAN URBANISASI

DANA DESA DINILAI BERHASIL MENEKAN URBANISASI

SAPA INDONESIA - PENYALURAN dana desa sejak digulirkan pada...
BANK DUNIA: KEMISKINAN MASIH JADI FENOMENA DI DESA INDONESIA

BANK DUNIA: KEMISKINAN MASIH JADI FENOMENA DI DESA INDONESIA

SAPA INDONESIA - TINGKAT kemiskinan di Indonesia untuk pertama...
TEKAN ANGKA KEMISKINAN, KEMENSOS DORONG PESERTA KUBE JADI USAHAWAN

TEKAN ANGKA KEMISKINAN, KEMENSOS DORONG PESERTA KUBE JADI USAHAWAN

SAPA INDONESIA - PARA pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)...
TURUNKAN KEMISKINAN HINGGA 22 PERSEN, BUPATI TTU TERIMA PENGHARGAAN

TURUNKAN KEMISKINAN HINGGA 22 PERSEN, BUPATI TTU TERIMA PENGHARGAAN

SAPA INDONESIA - BUPATI Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook