Sejahtera Itu Hak, Kaukus Kemitraan Independen Untuk Pencapaian Kesejahteraan, KKIPK, Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TEKAN ANGKA KEMISKINAN, TKPK OPTIMALKAN PERAN MULTISTAKEHOLDER DI PEMKAB BLITAR

PEMKAB Blitar melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blitar terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Blitar. Upaya itu akan dilakukan tahun ini dengan mengoptimalkan peran multistakeholder untuk menanggulangi potensi kemiskinan di Kabupaten Blitar.

Multistakeholder adalah kumpulan seluruh elemen pemegang kekuasaan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, mulai bupati, camat hingga kepala desa dan lurah.
"Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisikinan ini diketuai oleh Pak Wakil Bupati Blitar ex-officio dimana-mana itu dijabat wakil kepala daerah, kemudian sekretarisnya ada di kepala Bappeda, wakil ketuanya Sekretaris Daerah. Anggotanya, itu dari lintas sektor yang punya kaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Misalnya dari Dinsos, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan Dinkes dan dinas lainnya yang berpotensi membantu untuk pengentasan kemiskinan," jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pemkab Blitar, Suwandito kepada awak media, sela acara Rapat Kerja TKPK Kabupaten Blitar tahun 2019 di Hall Kampung Cokelat, Selasa (26/03/2019).

Pengurus internal TKPK itu, lanjutnya, akan bekerja bagaimana menciptakan intervensi kepada tingkat paling bawah lingkup pemerintahan desa. Alasannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengurus TKPK itu juga memberikan kewenangan kepada pimpinan pemerintahan di desa hingga tingkat kecamatan, untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat agar bisa dicegah sedini mungkin dalam rangka mencegah dan menekan angka kemiskinan.

"Upaya ini juga untuk membantu validasi data kemiskinan yang satu arah, jadi mulai tingkat bawah hingga paling atas itu satu data. Oleh karena itu, peran tim dari bawah (pemerintah desa dan tingkat kecamatan) sangat berperan besar untuk mengetahui secara faktual dan terpadu data kemiskinan," ulasnya.

Suwandito menyebut, ada beberapa sektor yang perlu perhatian khusus untuk merespons pergerakan angka kemiskinan. Sektor peningkatan permodalan dan akses mendapatkan pekerjaan itu dinilai masih belum berperan besar untuk menekan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar tahun 2018 lalu yang dirilis bulan Maret 2019, sebesar 9,72%. Prosentase ini menurun dibandingkan satu hingga dua tahun lalu. Tahun 2017 angka kemiskinan berada di 9,08%. Sementara di tahun 2016 sebesar 9,88%. Jadi setiap tahun di dua tahun terakhir angka kemiskinan turun 0,08%.

"Tentunya untuk mengentaskan kemiskinan kita lihat dulu apa saja penyebab yang memperlambat penekanan angka kemiskinan. Apakah karena sektor primernya terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) nya kita lihat faktor internalnya dulu.

Terkait mekanisme, penyaluran bantuan, sasaran penerimanya, bentuk bantuan dan mekanisme penyaluran bantuannya, ini akan kita bahas di rapat nanti," paparnya di acara yang dihadiri camat, kades dan lurah se-Kabupaten Blitar itu.

Harapannya, lanjut Suwandito, agar setiap kepala desa hingga camat di Kabupaten Blitar bisa mengelola intervensi terhadap masyarakatnya. "Jadi apa sebenarnya yang diharapkan masyarakat itu, bagaimana cara untuk mengintervensi mereka dalam rangka mencegah dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Blitar," tegasnya.

Sumber: Batutimes dot com

Terpopuler

Terbaru

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN data menjadi hal yang penting untuk mempercepat...
JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla...
PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...
JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook