Sejahtera Itu Hak, Kaukus Kemitraan Independen Untuk Pencapaian Kesejahteraan, KKIPK, Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

TIGA DESA JADI PERCONTOHAN PENGENTASAN KEMISKINAN

PROGRAM pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian menjadi program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tahun 2020. Sebagai langkah awal, tiga Desa di setiap Kecamatan akan menjadi percontohan untuk program tersebut.

Program Kerja dalam sector pertanian itupun nantinya akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Hal itu pun sejalan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten Buleleng yang berlangsung di Hotel Banyualit Desa Kalibukbuk Senin, 25 Maret 2019.

Pelaksanaan Musrenbang sebelumnya telah diawali dari tingkat Desa. Ditingkat terbawah ini, jumlah usulan yang masuk yakni sebanyak 1416 usulan. Kemudian tahapan Musrenbang dilanjutkan pada tingkat kecamatan.

Ribuan usulan yang masuk di Tingkat Desa ini kemudian menyusut menjadi 802 usulan. Sementara sisanya sebanyak 614 usulan belum dapat disepakati karena bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Sejalan dengan RKPD tahun 2020, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana yang membuka musrenbang tersebut, kembali mengingatkan pola pengentasan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian pada tahun 2020.

Sehingga usulan yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti nantinya yang berkaitan dengan program pertanian, sesuai dengan tema Musrenbang yakni "Peningkatan Kualitas SDM Guna Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian dan Penanggulangan Kemiskinan".

Agus Suradnyana mengatakan, untuk tahap awal akan difokuskan pada 3 Desa di masing-masing Kecamatan di Buleleng, yang menjadi percontohan. Untuk penenentuan 3 desa yang menjadi fokus penanganan kemiskinan, Bupati menyebut akan dikaji lebih lanjut oleh Bappeda Litbang.

Sehingga, pola dan strategi penanganannya nanti kemungkinan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, tergantung permasalahan dan potensi ekonomi yang ada di setiap desa tersebut.

"Jika ada Desa yang miskin namun potensi pertaniannya bagus, harus dicermati dimana permasalahannya. Apakah penanganan pasca panennya yang kurang, atau akses jalan pertanian yang kurang, atau karena persoalan air. Makanya semua OPD nanti merumuskan pola dan strategi penanganan yang terintegrasi," Ujarnya.

Menurut Agus Suradnyana, kebijakan untuk memprioritaskan program pertanian, dinyakini memiliki potensi sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi, masyarakat miskin di Buleleng sebagian besar bergerak di sektor pertanian.

"Makanya saya ingin mengubah mindset pimpinan OPD, agar bisa merumuskan program kegiatan pengentasan kemiskinan di tiga Desa di masing-masing kecamatan. Semua program harus disinkronkan, tidak bisa sporadic lagi," Tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) Kabupaten Buleleng Nyoman Genep menjelaskan, pemilihan tema Pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian dipilih karena kabupaten Buleleng memiliki potensi yang besar dalam sector pertanian.

Sementara, di Buleleng juga disebutkan banyak masyarakat miskin namun bekerja dalam sector pertanian. Nantinya, akan dilakukan program ini akan diawali dengan melakukan identifikasi terhadap potensi masing-masing Desa.

"Sehingga bisa diketahui apa yang menjadi kebutuhan para etani di desa tersebut mulai dari hulu sampai hilir. Kita sedang identifikasi Desa, setelah itu baru kita kaji dari sector pertaniannya," Ungkapnya.

Mantan Kadis Pertanian Buleleng ini mengatakan, sejauh ini dari hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan terhadap usulan yang masuk dalam Pra Musrenbang maupun Musranbang masih banyak yang tidak sesuai dengan tema dan RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2020.

"Masih akan kita verifikasi lagi, untuk selanjutnya kita bawa ke provinsi. Jadi ketahuan mana pembiayaannya yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Baru masuk menjadi RKPD, nanti kita tetapkan di Bulan April melalui Peraturan Bupati," tegasnya.

Sumber: Koranbuleleng dot com

Terpopuler

Terbaru

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN data menjadi hal yang penting untuk mempercepat...
JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla...
PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...
JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook