Sejahtera Itu Hak, Kaukus Kemitraan Independen Untuk Pencapaian Kesejahteraan, KKIPK, Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI YOGYAKARTA BELUM OPTIMAL

SAPA INDONESIA - KALANGAN legislatif menyebut penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta masih belum signifikan.

Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah belum optimalnya lembaga yang bertanggung jawab pada penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan menjelaskan, kemiskinan Yogyakarta mencapai 12,36 persen per September 2017 atau tertinggi se-Pulau Jawa.

Meski ada penurunan menjadi 11,81 persen di September 2018, penurunan belum signifikan.

Beberapa faktor pemicu tidak signifikannya penurunan angka kemiskinan di DIY diantaranya adalah faktor data yang tidak valid, belum optimalnya peran lembaga yang bertanggung jawab penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

"Serta rendahnya sinergi antar OPD dan pemda DIY dengan pemerintah kabupaten, kota, keterlibatan masyarakat dalam penanganan kemiskinan, serta adanya ketergantungan program kemiskinan," ujarnya, Selasa (5/3/2019).

Dalam rapat paripurna penjelasan DPRD DIY terkait Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Penanggulangan Kemiskinan pada rapat paripurna di DPRD DIY mengatakan penyusunan Raperda dilatarbelakangi masih tingginya angka kemiskinan tersebut.

"Penyesuaian program menyesuaikan dengan potensi warga miskin juga sangat diperlukan untuk percepatan penurunan kemiskinan di Yogyakarta," urainya.

Selain itu juga ada penetapan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan potensi tinggal rumah tangga miskin.

Dia juga menyebutkan, modal sosial yang sudah ada bisa dimunculkan dan diperkuat agar kohesi sosial menjadi kekuatan percepatan penanggulangan kemiskinan di DIY.

Ketua Komisi D, Koeswanto menjelaskan, payung hukum untuk penanggulangan kemiskinan ini memang diperlukan.

Hal ini agar pemerintah juga bisa melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif dan ada landasan hukumnya.

Koeswanto menjelaskan, pembahasan mengenai raperda penanggulangan kemiskinan ini akan dilaksanakan hingga triwulan I.

Pihaknya pun akan bekerja secepat mungkin sehingga produk payung hukum ini bisa menurunkan angka kemiskinan hingga menjadi 7 persen di tahun 2022.

Sumber: Tribunjogja dot com

Terpopuler

Terbaru

KEMISKINAN & DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK BISA PAKAI DANA KELURAHAN

KEMISKINAN & DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK BISA PAKAI DANA KELURAHAN

PERBAIKAN angka kemiskinan dan digitalisasi pelayanan publik...
BOYOLALI: PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN LEMAH

BOYOLALI: PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN LEMAH

PENURUNAN jumlah penduduk miskin tahun lalu terbilang rendah....
PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN MASIH DIBAWAH TARGET

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN MASIH DIBAWAH TARGET

MENURUNNYA angka kemiskinan dari 13,81 persen pada tahun 2017...
FOKUS PENGENTASAN KEMISKINAN DI 27 DESA

FOKUS PENGENTASAN KEMISKINAN DI 27 DESA

BUPATI Buleleng, Putu Agus Suradnyana kembali mengingatkan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook