Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

SEKDA JATENG: ANGKA KEMISKINAN TERUS MENURUN

SAPA INDONESIA - PERTUMBUHAN ekonomi di Jawa Tengah pada Triwulan IV 2017 sebesar 5,27 persen. Capaian tersebut sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Peningkatan investasi di tahun 2017 menjadikan kualitas pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik dan akan memberikan kontribusi pertumbuhan secara jangka panjang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, menjawab pemandangan umum dari Fraksi PPP tentang pertumbuhan ekonomi, saat menyampaikan penjelasan atau jawaban Gubernur Jawa Tengah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jateng tahun 2017 pada Rapat Paripurna Tingkat I Lanjutan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Berlian, Kamis (28/6).

Terkait permasalahan kemiskinan yang ditanyakan oleh Fraksi Partai Demokrat, PPP, Golkar, dan PAN, Sri Puryono menjelaskan bahwa, angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terus menurun. Pada 2017 angka kemiskinan sebesar 12,23 persen turun 0,96 persen dari 2016 sebesar 13,19 persen. Secara nasional Jawa Tengah menempati urutan terbaik kedua dalam pengentasan jumlah penduduk miskin sebanyak 296,26 ribu jiwa.

"Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan beberapa program, di antaranya pemugaran RTLH, Kartu Jateng Sejahtera (KJS), pengalokasian anggaran untuk kekurangan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota, beasiswa bagi siswa miskin dan penyelenggaraan boarding school di tiga SMK Jateng untuk siswa miskin. Selain itu juga ada pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan murah melalui program Kredit Mitra 25 Bank Jateng," ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng.

Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra, Sekda mengatakan tahun 2017 TPT di Jateng sebesar 4,57 persen lebih baik dibandingkan TPT nasional sebesar 5,5 persen. Penyerapan lapangan kerja dengan luluasan pendidikan SMA dan lebih tinggi juga menunjukan tren kesempatan kerja yang makin baik.

Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan aset guna peningkatan PAD yang ditanyakan Fraksi Golkar dan PKB, dijelaskannya bahwa terus diupayakan, sehingga realisasi pemakaian kekayaan daerah pada 2017 mencapai Rp 50,59 miliar meningkat sebesar Rp 2,15 miliar atau 4,43 persen dari realisasi 2016 sebesar Rp 48,44 miliar.

"Saat ini upaya optimalisasi dilakukan melalui kerjasama antara Pemprov dengan Komisi C DPRD dan UNS," tuturnya.
Menanggapi belanja daerah yang ditanyakan Fraksi PKB, Sekda menyampaikan dari 428 indikator RKPD sampai dengan 2017 sebanyak 372 indikator atau 86,91 persen telah tercapai, 45 indikator akan dicapai pada 2018 dan 11 indikator lainnya belum dapat diukur capaiannya karena menunggu release resmi dari BPS. Capaian tersebut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan dengan terkendalinya inflasi pada angka 3,42 persen, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,52, Indeks Gini sebesar 0,365, dan NTP sebesar 103,48.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB, PKS, dan Gerindra terkait bidang pendidikan, mantan Kepala Dinas Kehutanan Jateng ini mengatakan bahwa realiasasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak terserap 100 persen utamanya pada kegiatan DAK. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan petunjuk teknis dan efisiensi perjalanan dinas luar negeri.

Sementara dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) telah diberikan honorarium bagi GTT-PTT di SMA/SMK/SLB negeri, sedangkan untuk GTT-PTT pada satuan pendidikan swasta melalui dana hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Untuk peningkatan kapasitas bagi lulusan SMA/SMK agar siap kerja dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara SMK dan dunia industri, menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri, pembangunan ruang praktik siswa (RPS), dan melibatkan unsur dunia industri dalam proses belajar mengajar.

Di bidang kesehatan yang ditanyakan oleh Fraksi PKB, Golkar, PKS, PPP, dan Gerindra, dijelaskan bahwa angka gizi buruk di Jawa Tengah pada 2017 sebesar 0,03 persen lebih baik dibandingkan target nasional sebesar lima persen. "Untuk menuntaskan gizi buruk ini diperlukan komitmen semua pihak baik pemerintah, keluarga, dan masyarakat, mengingat gizi buruk juga dipengaruhi faktor-faktor di luar kesehatan," ujarnya.

Adapun masalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditanyakan Fraksi PKB dan PKS, dijelaskannya bahwa, dilakukan di dalam maupun di luar panti yang tidak hanya memberikan perlindungan dan jaminan sosial juga dilakukan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial penerima manfaat.

Daya tampung panti milik Pemprov Jateng masih terbatas, sehingga peningkatan layanan dilakukan dengan dukungan makanan kepada panti milik swasta/ masyarakat, kemitraan dengan dunia usaha dan pemda untuk mendukung peningkatan sarana prasarana panti.

"Penanganan PMKS di luar panti dilakukan dengan pemberian jaminan sosial sejak tahun 2016 melalui KJS dengan sasaran 12.764 fakir miskin tidak produktif," terangnya.
Sementara terkait program pembangunan 1.000 embung yang ditanyakan Fraksi PKB, dijelaskan Sekda bahwa hingga 2017 telah terealisasi sebanyak 1.222 embung dan akan terus dikembangkan serta direvitalisasi untuk upaya pemenuhan kebutuhan air baku.

Sedangkan untuk Silpa APBD 2017 sebesar Rp 1,161 triliun yang dipertanyakan oleh Fraksi Demokrat, PAN, dan Gerindra, dijelaskannya, itu karena penundaan pembayaran bagi hasil pajak dan retribusi kepada kabupaten/kota, sisa dana BOS dan belanja operasional pendidikan, serta saldo DAK yang peruntukannya tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Sumber: rakyatjateng dot fajar dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

PENTINGNYA PENGENTASAN KEMISKINAN BAGI GENERASI MUDA

PENTINGNYA PENGENTASAN KEMISKINAN BAGI GENERASI MUDA

SAPA INDONESIA - DIBUTUHKAN kerja sama untuk memberdayakan...
PETANI INDONESIA MASIH HIDUP DALAM KEMISKINAN

PETANI INDONESIA MASIH HIDUP DALAM KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PENGAMAT Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan...
TRANSFER KE DAERAH DAN PENGUCURAN DANA DESA CAPAI RP 448,64 TRILIUN

TRANSFER KE DAERAH DAN PENGUCURAN DANA DESA CAPAI RP 448,64 TRILIUN

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan mencatat realisasi alokasi...
TATA KELOLA DATA KEMISKIAN PERLU DIPERBAIKI

TATA KELOLA DATA KEMISKIAN PERLU DIPERBAIKI

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH perlu memperbaiki tata kelola data...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook