PERAN PEMERINTAH MASIH LEMAH

SAPA INDONESIA – KETERLIBATAN lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan mengatasi kasus gizi buruk atau malnutrisi di Indonesia terus meningkat. Namun, upaya itu sulit berkelanjutan karena peran pemerintah lemah.

Menurut pendiri Gerakan Makan Sehat Anak Sekolah, Amaranila Lalita Drijono, sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi diperlukan untuk mengatasi soal gizi. “Akademisi dan bisnis ada, pemerintahnya mana. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Top down diperlukan, tinggal bentuknya seperti apa,” ucapnya pada diskusi “Peran Filantropi dalam Penanganan Nutrisi Bangsa”, di Jakarta, Selasa (20/12).

Konsep perbaikan gizi tertuang di Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, tetapi penerapannya lemah. Jadi, perlu kebijakan pusat untuk memaksa pemerintah daerah mengatasi masalah gizi.

Penasihat Program Pendidikan Anak Usia Dini Plan International Indonesia, Nugroho Indera, memaparkan, pihaknya bekerja bersama masyarakat di 27 desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk mengatasi malnutrisi. Aksi Komunitas untuk Perbaikan Gizi Ibu dan Anak itu berjalan tiga tahun. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hal itu dilakukan berdasarkan survei 2012 bahwa 33,6 persen anak di 12 desa di Dompu dan 32,7 persen anak di 15 desa di Sikka punya berat badan kurang. Selain itu, 42,6 persen anak di 12 desa di Dompu dan 40,9 persen anak di 15 desa di Sikka bertubuh pendek.

Program itu antara lain berupa pembentukan kelompok pendukung ibu dan pengasuh anak, pendirian pos gizi, serta edukasi perilaku hidup sehat. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Hasilnya, menurut pemantauan rutin di 125 pos pelayanan terpadu, prevalensi bayi usia 0-59 bulan berbobot kurang turun 11,95 persen di Dompu dan 9,72 persen di Sikka. Program itu juga turut menekan prevalensi gizi kronis 11,14 persen di Dompu dan 10,25 persen di Sikka.

Seribu hari kehidupan PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Fransiscus Welirang menambahkan, lembaga dan perusahaan yang ingin terlibat perbaikan gizi sebaiknya fokus pada 1.000 hari kehidupan, yakni sejak anak di kandungan hingga usia dua tahun. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Head of JAPFA Foundation Andi Prasetyo berharap Filantropi Indonesia bisa jadi pusat jejaring lembaga filantropi. Itu untuk meningkatkan koordinasi pemetaan masalah serta berbagi peran dalam perbaikan gizi. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Mengutip Laporan Gizi Global 2014, Indonesia termasuk negara dengan tiga soal gizi pada anak usia bawah lima tahun. Persoalan itu adalah bertubuh pendek, gizi buruk, dan kegemukan. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sumber: Kompas dot com
                      PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Terkait lainnya:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *