SAPA INDONESIA – UNTUK menanggulangi kemiskinan di Kota Santri, Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis).
Pada kegiatan yang digelar di aula lantai III Setda tersebut, Arini mengungkapkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data berkala tahun 2014 sebanyak 12,57 persen sehingga tahun 2021 diharapkan bisa turun menjadi 7,10 persen.
“Sekarang ini kita memiliki target menurunkan angka kemiskinan sampai tahun 2021 menjadi 7,10 persen, dari data berkala tahun 2014 data penduduk miskin Kota Santri 12,57 persen,” tandas Arini. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Meski upaya penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu tersebut dinilai membutuhkan kerja keras dan kerja sama dengan seluruh pihak, Arini optimistis dapat tercapai.
Sebab, saat ini sinergi TKPK dan stakeholder- nya, yaitu desa dan kelurahan, sehingga TKPK akan lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan tugasnya dan tujuan utama dari TKPK dapat terealisasi secara baik. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tingkatkan Profesionalisme
Arini juga mengimbau agar TKPK sebagai garda terdepan dalam penanganan kemiskinan harus terus meningkatkan soliditas dan profesionalismenya dalam bekerja, di antaranya dengan mengoptimalkan pemanfaatan data by name dan by addres dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015.
Aplikasi Simnangkis merupakan hasil kajian penentuan indikator kemiskinan Kabupaten Pekalongan yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undip agar kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan menjadi lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Kemudian Simnangkis diiharapkan dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan dan mampu menjadi entry point penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, antara pemerintah dan pemerintah desa dan harus diimbangi dengan SDM yang mengoperasikannya sehingga pemanfaatannya bisa optimal. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Lebih lanjut dia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga pemerintah desa. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Karena itu, pemerintah desa diharapkan mau memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“Misalnya melalui renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, serta peningkatan pendapatan,” jelas Arini. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sumber: Suara Merdeka dot com
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Terkait lainnya: