SAPA INDONESIA – BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT melaksanakan Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait.
Rakor dibuka oleh Wagub NTT, Benny Litelnoni didampingi Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa di Hotel Swiss Belinn Krital Kupang, Rabu (31/8).
Wagub dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemprov secara bertahap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah,” kata Wagub.
Mantan Wabup TTS itu melanjutkan, pembangunan yang dilaksanakan Pemprov berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan telah memberikan hasil yang signifikan. Ini terlihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin yang terus mengalami penurunan.
“Tahun 2012 persentase penduduk miskin di NTT sebesar 20,41 persen, menurun jadi 20,24 persen di tahun 2013, dan menurun lagi sebesar 19,60 persen pada tahun 2014. Sedangkan pada Maret 2015 persentasenya sedikit meningkat sebesar 22,61 persen.
Peningkatan sebagai dampak kenaikan BBM yang memengaruhi peningkatan garis kemiskinan akibat kenaikan harga 51 jenis bahan makanan dan 51 jenis non makanan,” sebut Wagub.
Masih menurut Wagub kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi, sehingga penanganan harus dilakukan secara lintas sektor. Dengan demikian sejak tahun 2010 dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TKPKD, lanjut Wagub memiliki peran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah melalui berbagai sumber pendanaan, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta pendanaan yang bersumber dari lembaga mitra dan CSR perbankan.
“Saya berharap TKPK tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat meningkatkan koordinasi dalam rangka mengsinkronkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah ini,” harapnya. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Wagub Benny menambahkan, sejak tahun 2015 TKPK provinsi telah melakukan sinkronisasi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Desa Mandiri Anggur Merah (DEMAM) di Kota Kupang. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Dan pada tahun 2016 TKPK bersama Sekretariat UPKK-PKH dan Program DEMAM di 6 kabupaten/kota yaitu Belu, TTU, Kota Kupang, Alor, Lembata dan Sumba Tengah.
Hasil sinkronisasi itu, lanjut Wagub menunjukan bahwa dari penerima PKH sebanyak 8.662 orang dan penerima Program DEMAM sebanyak 5.015 orang, terdapat 847 orang yang terdata sebagai penerima kedua program tersebut. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Dari aspek peruntukannya, jelas orang nomor dua di NTT itu, kedua program tersebut saling mendukung dan tidak saling tumpang tindih. “PKH mendukung dari aspek aksesbilitas masyarakat dan peserta didik untuk pendidikan dan kesehatan serta DEMAM mendukung dari aspek kegiatan ekonomi produktif,” imbuhnya. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Wagub juga mengapresiasi TKPD Kabupaten Flores Timur dan TKPKD Kabupaten TTU yang telah melakukan kegiatan yang sama dengan melakukan sinkronisasi terhadap penerima PKH, Program DEMAM dan program prioritas yang terdapat di kabupaten, yaitu Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) dan Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI). PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ketua Panitia, Theresi Pasaribu sebelumnya melaporkan rakor bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara TKPK Provinsi dengan TKPKD kabupaten/kota serta stakeholders terkait dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, sekaligus memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang desentralisasi penanggulangan kemiskinan.
Theresi berharap dengan kegiatan itu diperoleh gambaran perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTT baik melalui program nasional maupun inisiatif daerah. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Termasuk terwujudnya optimalisasi kinerja seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di NTT. “Kami juga berharap dengan rakor ini dapat diperoleh gambaran pelaksanaan pemutahiran basis data terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Termasuk diperolehnya solusi atas pelaksanaan kelembagaan TKPK di daerah dalam memperkuat kinerja Bappeda selaku Sekretariat TKPK provinsi dan TKPKD kabupaten/kota,” sebut Theresi. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PRESENTASE KEMISKINAN DARI TAHUN KE TAHUN
Tahun 2012 : 20,41 persen
Tahun 2013 : 20,24 persen
Tahun 2014 : 19,60 persen
Tahun 2015 : 22,61 persen
Sumber: Fajar dot co dot id
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Terkait lainnya: