SAPA – ANGKA kemiskinan masih menjadi persoalan yang menonjol di tiap daerah sehingga perlu ditekan agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Hal itu juga yang kini tengah menjadi target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pemprov Jateng menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 9,93 persen pada 2018 sesuai dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2015-2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2015.
“Berdasarkan data statistik September 2015 angka kemiskinan di Jateng sebesar 13,32 persen atau sekitar 4,5 juta orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota,” kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Semarang, Minggu (5 Juni 2016). PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Heru memaparkan, data tersebut jika dibandingkan dengan data pada Maret 2015, maka angka kemiskinan di Jateng berkurang 71,26 ribu orang. Meski begitu, jumlah tersebut masih melebihi angka kemiskinan nasional yang pada September 2015 tercatat 11,13 persen atau 28,51 juta orang. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, masih ada 15 kabupaten yang persentase kemiskinannya tinggi, yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Cilacap, Purworejo, Klaten, Demak, Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo,” ungkap dia. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Ia menambahkan, jika melihat kondisi tersebut, Pemprov Jateng terus bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan berabagai upaya percepatan penurunan kemiskinan.
“SPKD pun disusun untuk dijadikan pedoman para pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat memenuhi target sebesar 12,20-11,73 persen pada 2016, berkurang lagi menjadi 11,30-10,83 persen pada 2017, dan mencapai 10,40- 9,93 persen pada 2018,” jelasnya. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Heru melanjutkan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, perguruan tinggi, organisasi, dan tokoh masyarakat, dunia usaha serta dunia industri, pihak swasta dan masyarakat, untuk bergotong-royong secara terpadu mengentaskan kemiskinan di provinsi itu. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“Ada empat strategi penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang diupayakan melalui pemenuhan jaminan perlindungan sosial, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pemberdayaan ekonomi,” paparnya. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Selain itu, tambah Heru, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui pengembangan ekonomi berbasis UMKM. “Serta membangun sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan optimalisasi program atau anggaran, baik
APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, maupun swadaya masyarakat,” ujarnya.
Dalam menjalin sinergi dengan legislatif dan pemerintah kabupaten/kota, katanya, telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jateng, Ketua DPRD Jateng, bupati/wali kota dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Jateng pada 26 April 2016 terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Sumber: Otonominews dot com
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Terkait lainnya: