Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

JABAR WAJIBKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-aher

SAPA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan semua dinas di lingkungannya untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. Hal itu dilakukan, demi pencapaian target tiga besar nasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKID) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk meneliti, menelisik urusan kemiskinan. Hasil kegiatan itu, akan menjadi bahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. "Nanti program penanggulangan kemiskinan harus ada di semua OPD," ujarnya usai menerima Tim Penilai EKPPD-LPPD 2011 dalam ekspose Prestasi Kinerja Tahun 2009-2011 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Senin (11/3).

Heryawan mengatakan, setiap OPD akan memiliki program pengentasan kemiskinan sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Masyarakat di sektor kerja OPD tersebut, akan dilibatkan dalam setiap program kerja dan kegiatan lainnya.

Heryawan mencontohkan, Dinas Pertanian akan memiliki program dengan tujuan utama menyejahterkan petani dan masyarakat lain yang terlibat dalam sektor pertanian. Hal yang sama, dilakukan juga oleh Dinas Perikanan yang berprogram meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Kalau, Dinas Bina Marga nantinya akan memiliki proyek pembangunan jalan yang melibatkan banyak tenaga kerja," katanya.

Selain penurunan kemiskinan, Heryawan berharap, program itu akan mendongkar peringkat Jabar masuk dalam tiga besar terbaik nasional penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Saat ini Jabar masih berperingkat enam besar nasional. Heryawan optimistis, target masuk tiga besar itu bisa segera terwujud mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi itu, dianggap menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian lainnya.

 

republika dot co dot id

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook