penanggulangan kemiskinan, melawan pemiskinan, kemiskinan, angka kemiskinan, data kemiskinan, pengentasan kemiskinan, tkpk, IKRAR, pnpm mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

KEMISKINAN DI KALTENG MASIH MENJADI MASALAH BESAR

kemiskinan-pemiskinan-pk-kalteng

SAPA - Kemiskinan masih menjadi masalah besar di negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang hampir miskin atau rentan terhadap shock akibat krisis ekonomi, lalu akibat terkena bencana dan lainnya, semakin besar.

Tidak terkecuali bagi wilayah Provinsi Kalteng. Meski terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih diatas target capaian yang telah ditetapkan pemprov, yakni 3 persen pada tahun 2013.

Melihat optimisme pemprov pada tahun 2014, pemprov menargetkan angka kemiskinan bisa turun mencapai 2,5 persen. Karena itu pemerintah perlu mendapat dukungan dan kerja sama dari semua pihak, mengingat hasil capaian angka kemiskinan pada tahun 2013 masih cukup tinggi sebesar 6,23 persen.

Dalam rangka meminimalisir angka kemiskinan tersebut, pemprov menyelenggaran rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalteng dengan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng, Rabu (16/4).

Kegiatan itu dilangsungkan di aula serba guna kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalteng. Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran.

Sebelumnya, saat membuka kegiatan rakor, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menyampaikan, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik sebagai negara yang angka kemiskinan masih tinggi.

"Jumlah penduduk miskin di negara kita masih cukup besar, ketimpangan kemiskinan antarwilayah, akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih tertinggal," ungkap Teras dalam sambutan tertulis dibacakan Diran.

Pemerintah disebutkan dalam hal ini tentu tidak akan mampu berjalan sendiri-sendiri dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan terarah. Tidak hanya strategi penanggulangan yang seragam, tetapi juga ada kebijakan yang beragam sesuai kelompok sasaran.

Upaya yang dilakukan pemerintah, imbuh Teras, sudah cukup banyak, baik secara nasional maupun daerah. Di antaranya kebijakan subsidi pemerintah, seperti program beras miskin (raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program Keluarga Harapan (PKH).

"Di Kalteng sendiri sudah ada program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), Kalteng Harati, Kalteng Barigas, Kalteng Besuh dan program lain yang terkait pengentasan kemiskinan," bebernya.

Namun, meski sudah ada upaya diakui tetap ada sejumlah faktor penghambat yang juga membuat program pemerintah tidak berjalan secara optimal. Faktor-faktor ini sangat berperan dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Misalkan faktor stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan hukum. Lalu kebijakan perundangan yang dinilai masih belum maksimal dalam mendorong upaya penanggulangan kemiskinan, serta belum mampu meningkatkan pertumbuhan investasi yang makin membaik.

Termasuk pula masalah kurangnya sarana transportasi dan informasi, kultur budaya dan tradisi masyarakat setempat juga ikut mempengaruhi upaya itu. Tantangan inilah ujarnya yang menjadi perhatian bersama didalam menekan angka kemiskinan ke depan.

Melalui rakor seperti ini, gubernur mengharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan langkah-langkah strategis berikutnya. Langkah tersebut perlu dilakukan secara terpadu, sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal demi mencapai target pemprov sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2010 – 2015.

Sementara, kepala Bappeda Kalteng Herson B Aden menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakan rakor tidak lain sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pertemuan itu, tambah Herson agar pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Kalteng memiliki persepsi yang sama di dalam melaksanakan program-program terkait penanggulangan kemiskinan.

Herson menginformasikan, peserta rakor diikuti oleh seluruh wakil bupati/wakil walikota se-kalteng serta jajaran kepala SKPD terkait, anggota DPRD Provinsi Kalteng, jajaran dinas dari pemprov, kabupaten/kota, para pimpinan FKPD Provinsi Kalteng dan jajaran kepala instansi vertikal Kalteng.

media dot hariantabengan dot com
                                                                       Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Kemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPKD - Angka Kemiskinan - Data Kemiskinan - Musrenbang - PNPM Mandiri

Terpopuler

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook