Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

NELAYAN TRADISIONAL MASIH DEKAT DENGAN KEMISKINAN

kemiskinan-pemiskinan-nelayan1

SAPA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyoroti bahwa masih banyaknya nelayan tradisional yang akrab dengan kemiskinan dan mendesak agar pemerintah benar-benar memperhatikan permasalahan tersebut.

"Dari Indonesia merdeka hingga kini, sejak program MDGs (Sasaran Pembangunan Milenium) tercetuskan sampai sekarang, hidup nelayan tradisional masih akrab dengan kemiskinan," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (23/4).

Ia mencontohkan, di kalangan nelayan Marunda, Jakarta Utara, setidaknya 70-85 persen pendapatan nelayan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan selebihnya untuk ongkos pendidikan anak dan kebutuhan melaut.

Lonjakan biaya modal untuk melaut, ujar dia, serta tidak menentunya hasil tangkapan membuat nelayan menjadi miskin.

"Pada saat yang sama, ikan menjadi langka karena tingginya pencemaran Teluk Jakarta, perairan paling tercemar berat se-Asia," katanya.

Ia mengingatkan, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2011 ada 7,87 juta jiwa nelayan miskin dan anggota keluarganya di pesisir.

Jumlah tersebut adalah sebesar 25,14 persen dari total penduduk penduduk miskin nasional yang sebanyak 31,02 juta jiwa.

Selain itu, jumlah nelayan miskin dan anggota keluarganya tersebar setidaknya di 10.600 desa nelayan di berbagai daerah.

"Kondisi kemiskinan di kalangan nelayan lebih merupakan kurangnya perlindungan pemerintah atas sumber-sumber produksi, yakni sumber daya pesisir dan laut yang sehat," katanya.

Ia juga mengatakan alih fungsi pesisir menjadi beragam ruang untuk kepentingan berbasis industri yang telah berujung pada perampasan hak nelayan melaut.

Dengan demikian, menurut dia, alih fungsi pesisir untuk kepentingan industri telah mengalahkan kepentingan dalam rangka pengentasan angka kemiskinan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap akan mempercepat industrialisasi perikanan tangkap.

"Permen Nomor PER.30/MEN/2012 ini, memiliki keunggulan daripada peraturan sebelumnya, di antaranya mempercepat industrialisasi perikanan tangkap, dengan aturan yang membolehkan pengadaan kapal perikanan baru dan bukan baru dari dalam negeri dan luar negeri dengan ukuran yang memadai atau lebih besar," kata Sharif Cicip Sutardjo.

Ia berharap Permen KP bakal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan melalui aturan kewajiban usaha perikanan tangkap terpadu

 

aktual dot co

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook