Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

Biaya Kesehatan Mahal Pemicu Angka Kemiskinan

JAKARTA.- Rakyat Indonesia terancam hidupnya akibat biaya kesehatan yang sangat tinggi mencapai 80 persen (out of pocket cost). Oleh karena itu, biaya kesehatan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Fakta di lapangan kerap terdengar sebutan "sadikin" atau "sakit sedikit miskin" dan "darwis" atau "modar ya wis".

Direktur Program Pascasarjana Universitas Paramadina, Dinna Wisnu PhD mengatakan, saat ini hanya sekitar 3 persen rakyat Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. Mereka pada umumnya adalah karyawan atau pegawai di instansi pemerintahan dan swasta lainnya. Selebihnya, terutama rakyat miskin tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun jaminan sosial lainnya seperti jaminan di hari tua.

Oleh karena itu, Dinna mengkritik keras program-program bantuan sosial yang diberikan pemerintah berupa uang tunai sesaat kepada rakyat miskin. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah jaminan sosial yang merata. "Pendekatan saat ini (bantuan sosial) hanya pura-pura peduli saja pada orang miskin," ujarnya di sela peluncuran bukunya berjudul "Politik Sistem Jaminan Sosial" yang berlangsung di Kampus S2 Paramadina, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan..

Dinna membeberkan standar kemiskinan di Indonesia yang sangat rendah dan tidak memperhitungkan variabel biaya kesehatan. Pemerintah menggunakan patokan garis kemiskinan menggunakan standar hidup Rp 212.000,- per bulan. Dengan standar tersebut, pemerintah mencatat ada sekitar 31 juta orang miskin. Padahal, ada sekitar 147 jutaan orang lain yang hidup mendekati garis kemiskinan, pendapatan mereka tak lebih dari Rp 313.000,- per bulan. "Sementara, harga pelayanan

kesehatan di Indonesia sama mahalnya dengan di negara semaju Malaysia. Di negara lain, upah minimum adalah standar kemiskinan. Di sini justru tidak," tuturnya.

Lulusan Ohio State University di AS itu mengatakan bahwa menghadapi integrasi ekonomi global seperti saat ini, Indonesia seperti melaut tanpa sekoci. Negara tak memiliki sistem jaminan yang dapat menjaga risiko yang sifatnya manusiawi seperti sakit, punya anak, kecelakaan kerja, pensiun, bahkan meninggal.

Padahal kekuatan perekonomian Indonesia ada di sektor domestik yang tak lain dilakukan oleh warganegaranya atau di orang-orang yang sekarang masuk kategori sektor informal, di perusahaan-perusahaan kecil menengah dan di perusahaan Indonesia yang mempekerjakan banyak orang Indonesia. "Sistem ekonomi pasar sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa sistem jaminan sosial karena itu yang menghidupi pelaku usaha juga, semua membutuhkan sistem jaminan sosial. Negara yang tidak memiliki itu, akan rapuh," katanya.

 

Sumber :kebijakankesehatanindonesia.net

Terpopuler

Terbaru

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL

SAPA INDONESIA - KETIMPANGAN ekonomi atau gini ratio DIY yang...
VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN

SAPA INDONESIA - MENCERMATI fenomena angka kemiskinan yang...
BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN

SAPA INDONESIA - NOMINAL belanja rokok di Kabupaten Kulonprogo,...
SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SETIAP DESA BERPOTENSI BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - SETIAP desa memiliki potensi untuk membentuk...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook