Sejahtera Itu Hak, Kaukus Kemitraan Independen Untuk Pencapaian Kesejahteraan, KKIPK, Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DANA KELURAHAN UNTUK SEJAHTERAKAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - DANA Keluruhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, berpesan jangan sekali-kali menyelewengkan apalagi berani 'menilep' uang yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data, pemerintah pusat menurunkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun, sejumlah Rp 15.882.345.000,- di antaranya akan mengalir ke 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Diperkirakan, dana itu mulai dicairkan pada Maret 2019. Prinsipnya dana tersebut, harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini terungkap saat Komisi A DPRD DIY yang dipimpin ketuanya dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, saat melakukan monitoring persiapan penggunaan dana kelurahan di Kantor Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Selasa (8/1).

''Dana kelurahan merupakan buah perjuangan dari kita dan Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia. Kita bersyukur setelah ada dana desa di DIY, kelurahan se-Kota Yogyakarta masing-masing akan mendapatkan dana Rp 352 juta dan satu lagi Kelurahan Wates di Kulonprogo,'' katanya.

Dana kelurahan ini, lanjut dia, bisa menjadi tambahan fiskal dan kekuatan. ''Terima kasih Pak Jokowi dan DPR RI yang telah menyetujui dana kelurahan tahun 2019,'' ujar Politisi Muda PDI Perjuangan, Eko Suwanto.

Selaku komisi yang salah satunya membidangi pemerintahan, Eko Suwanto dengan didampingi anggotanya yang terdiri Edi Susila, Albani, Subarno, Slamet serta Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwarto berpesan, penggunaan dana tersebut menggunakan tiga rumus.

''Ke depan harus dipastikan dana kelurahan mampu dorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan sarana prasarana. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptalan lapangan kerja apalagi DIY memiliki PR kemiskinan masih di angka 12.03 persen,'' jelas alumni MEP UGM Eko Suwanto.

Menurut Eko Suwanto, hadirnya dana kelurahan membawa harapan besar mampu menyelesaikan problem-problem di Kota Yogyakarta selama ini terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Caranya, adalah bagaimana duit itu bisa 'muter' di kelurahan.
''Kita harapkan dana kelurahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Jika ada program dan kegiatan, belanjanya harus di wilayah kelurahan. Kami minta Pemerinta Kota Yogyakarta membuat kebijakan untuk memprioritaskan potensi lokal,'' katanya.

Misalnya, pembangunan sarana dan prasarana menggunakan tenaga kerja dari kelurahan setempat. Demikian juga saat belanja barang, sehingga menambah pertumbuhan ekonomi. ''Duitnya harus mengalir lagi ke masyarakat. Itu kuncinya,'' jelas Eko Suwanto.

Kepala Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda DIY, Maladi, yang baru saja dilantik 2 Januari silam mengatakan, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai teknis penggunaan dana kelurahan, jajarannya bersama Komisi A DPRD DIY akan konsultasi ke Kemendagri.

Tujuannya, supaya memperoleh gambaran secara lebih jelas dan detail. Sehingga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan jelas dan mantap.

''Setelah konsultasi kami akan tindak lanjuti dengan kebijakan Pak Gubernur. Angkanya sudah fiks. Tahun ini yang dapat semua kelurahan di Kota Yogyakarta dan Kelurahan Wates Kulonprogo. Untuk awal ini, mari dana yang sudah tersedia di APBN ini dikelola dengan baik,'' kata Maladi.

Sementara Kabag Pemerintahan dan Kesrat Pemkot Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan hal-hal teknis maupun administrasi terkait pencairan dana kelurahan.

''Harapan kami, jika dana kelurahan masuk jangan sampai ada overlap kegiatan. Dana kelurahan perlu memperhatikan program dan usulan yang belum terakomodir dari Musrenbang 2018. Bappeda yang mengarahkan,'' katanya.

Sumber: Suara Merdeka dot com

Terpopuler

Terbaru

NTT DAN STIGMA KEMISKINAN YANG MELEKAT

NTT DAN STIGMA KEMISKINAN YANG MELEKAT

SAPA INDONESIA - HINGGA saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur...
ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEMISKINAN DESA

ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEMISKINAN DESA

SAPA INDONESIA - SEBAGAIN besar penduduk miskin berada di desa....
DANA KELURAHAN BISA CIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN

DANA KELURAHAN BISA CIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN

SAPA INDONESIA - DIY menerima dana kelurahan Rp 15,8 miliar...
DANA DESA BERKONTRIBUSI PADA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PEDESAAN

DANA DESA BERKONTRIBUSI PADA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PEDESAAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook