Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

DANA KELURAHAN BERESKAN MASALAH KEMISKINAN HINGGA PENGANGGURAN DI PERKOTAAN

SAPA INDONESIA - KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengalokasikan dana kelurahan mulai 2019 disambut gembira Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Kebijakan tersebut dinilai bisa mengatasi problem perkotaan, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi.

Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto mengatakan, pada Juli 2018 digelar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para walikota se-Indonesia di Istana Bogor.

Pada saat itu, Presiden memberikan kesempatan kepada para walikota untuk mencurahkan keluhan mereka.

"Tentu momen itu kami gunakan untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi atensi bersama. Saat itu, kebetulan saya bersama WaliKota Jambi diminta teman-teman untuk menjadi juru bicara sesi pertemuan pagi," ungkap Bima di Bogor.

Pada pertemuan itu, dia menyampaikan beberapa hal penting, seperti kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, dan permohonan dana untuk kelurahan.

"Kami para walikota menyampaikan kepada Presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Karena itu, penting untuk mengelola tren urbanisasi dengan baik.
Jangan sampai problem perkotaan, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," ungkap WaliKota Bogor ini.

Menurut Bima, saat itu Presiden yang didampingi Mensesneg Pratikno menyampaikan kesediaannya untuk segera mengkaji dan berkoordinasi dengan kementerian terkait dana kelurahan.

"Bagi kami para wali kota, terlepas dari isu politik di tahun politik, anggaran untuk kelurahan tadi adalah kebijakan yang memang ditunggu dan kami sambut baik," ujarnya.
Bima menekankan pelaksanaan dana kelurahan nanti harus diiringi dengan aspek perencanaan tepat.

Ini diperlukan agar penggunaannya tepat sasaran dan pengawasan bisa dilakukan bersama-sama sehingga semua tetap berjalan sesuai dengan aturan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pemerintah memang sudah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk kelurahan. Sebab dana kelurahan sudah menjadi aspirasi dari kelurahan sejak lama.

"Soal dana ini karena terjadi perbedaan dan ketimpangan antara desa dan kelurahan, ditambah lagi banyak kelurahan punya ciri desa. Karena itu, langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari merespons aspirasi kelurahan," ujarnya.

Selain itu, juga agar ada pemerataan di tingkat desa dan kelurahan, baik dalam hal per tumbuhan ekonomi maupun perbaikan keadaan masyarakat setempat. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, masalah anggaran kelurahan sudah menjadi kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan.

"Harus dipenuhi aspirasi itu agar antara desa dan kelurahan bisa paralel pembangunan ke depannya," katanya.

Sumber: Okezone dot com

Terpopuler

Terbaru

PENGGUNAAN DANA DESA MAMPU TEKAN STUNTING HINGGA NOL PERSEN

PENGGUNAAN DANA DESA MAMPU TEKAN STUNTING HINGGA NOL PERSEN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
PEMERINTAH KUCURKAN DANA DESA RP 187 TRILIUN, APA HASILNYA?

PEMERINTAH KUCURKAN DANA DESA RP 187 TRILIUN, APA HASILNYA?

  SAPA INDONESIA - PEMERINTAH telah mengucurkan dana desa...
BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - BAPPENAS memprediksi angka kemiskinan di NTB...
CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan,...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook